Pemerintahan militer otoriter dan pembatasan media yang menyertainya bukan hal asing lagi di Myanmar, tetapi selama satu dasawarsa yang singkat, antara 2011 hingga 2021, negara tersebut mulai bangkit, dari ketumpulan lima dasawarsa yang diakibatkan sensor […]
Meski menjamin kebebasan berekspresi dalam konstitusinya, Kamboja melakukan hampir pengambilalihan penuh yang otoriter atas lanskap digitalnya dengan hadirnya Gerbang Internet Nasional (National Internet Gateway, NIG), yaitu gerbang internet milik pemerintah yang dengan terang akan mengarah […]
Singapura secara penuh adalah negara satu partai, dengan Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party, PAP) sebagai penguasa, sejak pemilihan parlemen pertama pasca-kemerdekaan negara itu pada 1968. Freedom House secara konsisten mendaulat negara-kota itu sebagai “bebas […]
Di Asia Tenggara, kawasan yang dikenal menerapkan reaksi keras dalam menghadapi krisis-krisis di masa lalu, pandemi COVID-19 memberi “kesempatan untuk memberlakukan undang-undang darurat dan sementara, menangguhkan berbagai ragam kegiatan demokrasi, membungkam kritik politik, dan memberlakukan […]
Damar Juniarto adalah Direktur Eksekutif dan salah satu pendiri SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network/Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara). Laporan terbaru dari Freedom House, IDEA, dan Reporters Without Borders menunjukkan bahwa ada masalah dengan […]
Kamboja dan Amerika Serikat merayakan hari jadi ke-70 hubungan diplomatik mereka pada 2020. Perayaan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpercayaan dan kecurigaan antara kedua negara. Selama bertahun-tahun, hubungan Kamboja-AS naik-turun lantaran berbagai masalah, termasuk kepentingan […]
Meninjau kehadiran Indonesia di panggung internasional harus didasarkan pada keputusan kebijakan luar negeri mereka yang konkret. Di antara beberapa sektor kebijakan luar negeri, kepentingan ekonomi ditempatkan di pusat gravitasi. Prioritas utama Jokowi untuk memenuhi kepentingan […]
Di antara masa pemilihan umum ke-14 Malaysia pada Mei 2018 dan Desember 2021, Putrajaya mengalami pergantian tiga perdana menteri dan runtuhnya dua koalisi yang berkuasa. Akibatnya, kantor menteri luar negeri dirotasi tiga kali antara dua […]
Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina menghadapi ketidakpastian terkait jenis kebijakan luar negeri yang akan ditempuh oleh kepemimpinan berikutnya. Secara umum, cenderung ada beberapa penyesuaian dalam kebijakan luar negeri Filipina dan perilaku luar […]
Siapa yang Menjadi Ancaman? Siapapun yang membahas kebijakan luar negeri Thailand dalam urusan internasional, salah satu soal yang selalu mengemuka adalah tentang posisi Thailand di dalam pertarungan Amerika-Tiongkok memperebutkan supremasi di Asia dan di dunia. […]
Sejak merdeka, Myanmar masih mencari-cari sistem politik untuk mewadahi kekayaan identitas budaya, bahasa, etnis, dan agama yang ada. Etnis minoritas menyerukan federalisme sebagai cara untuk memastikan kesetaraan dan kesamaan hak bagi semua kelompok. Namun, di […]
Sejarah Myanmar dari 1957 hingga 2010 ditandai dengan konflik bersenjata yang berkelanjutan antara militer (dikenal sebagai Tatmadaw) dan berbagai organisasi bersenjata etnis (ethnic armed organizations, EAOs). Meski Tatmadaw sesekali melancarkan genjatan senjata dengan beberapa kelompok […]
Myanmar (dahulu disebut Burma) sempat melewati periode demokrasi singkat sejak kemerdekaan pada 1948 hingga kudeta 1962, hingga setelahnya militer (oleh warga lokal dikenal sebagai Tatmadaw) memegang kekuasaan yang nyaris mutlak selama hampir lima dasawarsa. Keterbukaan […]
Persoalan seputar identitas dan inklusi sosial adalah titik perdebatan yang telah berlangsung lama di tengah masyarakat Myanmar. Myanmar adalah salah satu negara di dunia yang paling beragam secara etnolinguistik, dengan 135 kelompok etnis yang diakui […]
Baru-baru ini, garis politik luar negeri Burma/Myanmar dan posisi negara ini di dunia telah menarik banyak perhatian. Garis politik luar negeri negara telah lama menjadi instrumen untuk menegaskan, menentang, menyangkal, atau memberikan legitimasi, terutama setelah […]
Pada malam 16 Agustus 2020, di Monumen Demokrasi di jalan raya Rajdamnoen, sejumlah besar orang berkumpul di jalanan untuk memprotes rezim yang didominasi militer Thailand. Demonstrasi dipimpin oleh mahasiswa dan pelajar sekolah menengah. Mereka bergabung […]
“Gerakan kami bukan tentang politik.” Saya sudah sering mendengar pernyataan serupa yang dibuat oleh sejumlah pegiat lingkungan di Thailand, baik di forum publik maupun dalam pertemuan pribadi. Pernyataan tersebut sangat menonjol di antara tiga perjuangan […]
Banjir merupakan tantangan alam utama bagi Thailand. Pengaruhnya terasa di beberapa provinsi hampir setiap tahun. Bahkan curah hujan normal satu jam saja dapat menyebabkan banjir di Bangkok dan sekitarnya. Banyak proyek pemerintah Thailand untuk mencegah […]
Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan air di Thailand Timur Laut (Isan) menghubungkan geografi wilayah dengan warganya, menghasilkan, memperluas, dan terkadang, menantang identitas politik mereka yang selama ini direndahkan. Saya berpendapat bahwa irigasi dan bendungan sangat […]
Perubahan iklim adalah salah satu risiko sosial-lingkungan global yang paling penting abad ke-21. Berbagai publikasi mitra bestari telah memastikan peningkatan frekuensi dan besarnya peristiwa cuaca ekstrem, hilangnya habitat, gagal panen, dan sejumlah pesisir serta pulau […]
Ini belum pernah terjadi sebelumnya: seluruh anggota parlemen dari Pattani, Yala, dan Narathiwat yang dipilih dalam pemilihan umum Thailand 24 Maret 2019 adalah Muslim Melayu. Ujung Selatan Thailand, dibayangi oleh gerilya yang telah menewaskan lebih […]
Pada 20 Januari 2020, perunding Thailand dan anggota Barisan Revolusi Nasional (BRN), gerakan separatis yang mengendalikan hampir semua pejuang di wilayah mayoritas Muslim, wilayah selatan yang berbahasa Melayu, bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengumumkan […]
Pada awal 2017, saya memulai karya etnografi visual dalam penelitian baru mengenai perbatasan Pattani, untuk sebuah proyek tentang menjadi “Queer Muslim”. Sejak saya menulis artikel reflektif “Waria di Pesantren” (“Pondan under the Pondok”) (Samak2017a) tentang […]
Dalam artikel ini, saya berpendapat bahwa pembicaraan damai antara perwakilan gerilyawan dan negara Thailand antara 2015 dan 2019 berlarut-larut lantaran kelemahan-kelemahan yang sama seperti upaya sebelumnya dalam pembicaraan damai untuk provinsi-provinsi Selatan (2006-2014), kendati keduanya […]
Idealnya, peran pemerintah adalah menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warga negara; membuat aturan untuk melindungi warga dari konflik serta memastikan penegakan hukum dan tata tertib. Jika tidak, konflik kekerasan antara pemerintah dan warga negara dapat […]
Suasana suram mencekam saat Pemilu 2019 adalah pertanda bahwa jalan menuju demokrasi bagi Thailand masih dihadang oleh para centeng yang sama, yakni: elite penguasa yang didukung junta. Partai Pheu Thai, partai oposisi terkemuka di Thailand, […]
Para penutur bahasa Lao di Thailand bagian Timur Laut, yang dikenal sebagai orang Isan, telah lama menjadi subjek diskriminasi dan pengucilan dari berbagai keuntungan pembangunan yang diperoleh kawasan tengah Thailand dan Bangkok. Memang, kebijakan pemerintah […]
Menurut Funk (2013, hlm. 15), “Identitas adalah konsep diri atau kelompok tentang apa artinya menjadi diri sendiri.” Identitas berada di jantung konflik menahun antara pemerintah Thailand dan pemberontak Melayu di Ujung Selatan Thailand (Pattani, Yala, […]
Copyright © 2023 | Kyoto Review of Southeast Asia | All Rights Reserved