Gentrifikasi Lingkungan dan Eko-otoritarianisme: Memugar Kanal di bawah Junta Militer di Thailand

Banjir merupakan tantangan alam utama bagi Thailand. Pengaruhnya terasa di beberapa provinsi hampir setiap tahun. Bahkan curah hujan normal satu jam saja dapat menyebabkan banjir di Bangkok dan sekitarnya. Banyak proyek pemerintah Thailand untuk mencegah banjir melibatkan pemindahan warga yang tinggal di sepanjang kanal. Terlepas dari adanya berbagai sebab banjir, warga di sekitar kanal sering dituding menghalangi aliran air. Dengan menggunakan sudut pandang ekologi politik, ¹ tulisan ini akan menelaah hubungan sengkarut antara kanal, banjir, dan kaum miskin kota. Tulisan ini akan menunjukkan bagaimana, sejak kudeta 2014, junta militer telah secara tegas memindahkan warga yang tinggal di sepanjang kanal dengan menerapkan logika pascabencana. Langkah-langkah ini didukung oleh warga kelas menengah Bangkok, yang tidak menyukai warga miskin perkotaan yang bermukim di dekat lingkungan mereka. Dengan demikian, pemindahan warga di sepanjang kanal di bawah junta militer merupakan hasil dari kombinasi dua proses, yakni gentrifikasi lingkungan dan eko-otoriterianisme. Istilah gentrifikasi lingkungan merujuk pada proses pengusiran kaum miskin kota dengan alasan pemajuan lingkungan. ² Sementara itu, istilah eko-otoritarianisme mengacu pada bagaimana pemerintah otoriter terlibat dalam perlindungan lingkungan dengan cara berbeda dibandingkan pemerintah demokratis karena mereka dapat mengabaikan tuntutan hak kaum miskin untuk menjalankan berbagai proyek lingkungan. ³

Perundingan yang berlarut-larut perihal warga yang tinggal di sepanjang kanal

 Sulit bagi Bangkok untuk menghindari banjir. Kota ini terletak di muara Sungai Chao Phraya sementara sebagian besar kota berada di bawah permukaan laut. Dahulu, Bangkok dan sejumlah provinsi lain yang berdekatan dapat mengatasi banjir karena sistem sungai dan kanal, yang membantu menyerap air selama musim hujan. ⁴ Namun, sistem ini telah hancur lantaran cepatnya urbanisasi. Pembangunan jalan raya, jalan tol, dan gedung-gedung telah mengurangi jumlah dan ukuran kanal. ⁵ Selain itu, populasi resmi Bangkok telah meningkat dari 2.150.000 orang pada 1960 menjadi 10.539.000 orang pada 2020. Kemampuan Bangkok secara keseluruhan untuk menyerap air memang telah menurun, tetapi hal ini tidak dapat hanya dikaitkan dengan orang-orang yang tinggal di sepanjang kanal yang menghalangi aliran air. Sebaliknya, hal ini harus dilihat sebagai bagian dari serangkaian proses transformasi sosial-lingkungan yang lebih luas.

Ada perundingan yang berlangsung panjang di Thailand mengenai apakah dibenarkan untuk memindahkan warga permukiman kumuh di sepanjang kanal demi mencegah banjir. Di satu sisi, dari perspektif ekologi yang bertujuan untuk menjaga setiap kanal tetap murni, pemukiman warga di sepanjang kanal memang harus dilarang. Beberapa badan pemerintah, terutama Departemen Drainase dan Pembuangan Limbah dari Administrasi Metropolitan Bangkok (Bangkok Metropolitan Administration, BMA), telah mengambil perspektif teknik yang mempertahankan betapa pelebaran kanal akan memungkinkan aliran air lebih cepat. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa warga permukiman kumuh yang berada di sepanjang kanal yang menghalangi aliran air ini dan menyebabkan banjir di Bangkok harus direlokasi.

Pandangan ini mendorong tindakan untuk memindahkan secara paksa warga Bang Oo setelah banjir besar terjadi di Bangkok pada 1983. Terletak di sepanjang Kanal Bang Oo di Kabupaten Phra Khanong, warga Bang Oo dituduh menghalangi aliran air ke Sungai Chao Phraya, karenanya menyebabkan banjir besar di seluruh kota. Untuk mengatasi masalah ini, komando 200 polisi bersenjata menghancurkan rumah 80 keluarga di wilayah Bang Oo dengan kejam. ⁶ Meski banjir terus menjadi masalah di Bangkok, tapi tidak seserius pada 1983, sehingga BMA mengalihkan perhatiannya ke pedagang kaki lima dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, rencana untuk memindahkan warga di sepanjang kanal pun dibatalkan.

Akan tetapi, masalah penggusuran masyarakat di sepanjang kanal kembali mencuat pada masa pemerintahan Gubernur Bhichit Rattakul (1996-2003). Bhichit terkenal di kalangan kelas menengah Bangkok karena kampanyenya untuk menjadikan Bangkok suatu kota yang layak huni dan karena citranya sebagai seseorang yang peduli soal pencemaran lingkungan. Ia berjanji akan menambah ruang hijau di Bangkok dan memulihkan kualitas air di kanal. Kampanyenya memikat imajinasi kelas menengah, yang membayangkan negara-negara maju, seperti Kyoto, Jepang, yang di kanal-kanalnya mengalir air jernih dan diapit oleh jalan setapak yang teduh alih-alih warga permukiman kumuh. Ketika Gubernur Bhichit mencoba menepati janjinya, hal itu menyebabkan beberapa pejabat kabupaten menggusur warga permukiman kumuh yang tinggal di sepanjang kanal.

Warga pemukiman kumuh dan para pendukung mereka, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi, membantah tudingan bahwa warga daerah itu yang membuat kanal kotor dan menyebabkan banjir. Pada 1 September 1998, sekitar 1.000 penghuni wilayah kumuh itu, dipimpin oleh Jaringan Empat Kawasan Kumuh (Four Regions Slum Network, FRSN), sebuah jaringan warga pemukiman kumuh nasional yang mencakup keempat wilayah Thailand, melakukan protes di depan kantor BMA. ⁷ Mereka bersikeras bahwa warga pemukiman kumuh yang tinggal di sepanjang kanal tidak membuang sampah ke saluran air sebagai penyebab banjir. Sebaliknya, mereka menyoroti bagaimana sampah mengalir dari tempat lain, dan warga pemukiman kumuh justru bergotong royong mengangkut sampah dari kanal. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa warga daerah kumuh sebenarnya bertanggung jawab atas perbaikan kanal dan bahwa BMA harus berhenti menyalahkan mereka atas banjir tersebut. FRSN memperkenalkan wacana penting bahwa “warga dapat hidup di sepanjang kanal”, mengingatkan bagaimana warga Thailand sudah hidup di sepanjang kanal selama berabad-abad. Hasil dari gerakan ini adalah Gubernur Bhichit menerima permintaan warga, mengumumkan bahwa warga akan dapat tinggal di sepanjang kanal dan istilah “penggusuran” harus dihapus dari kamus. Selama masa jabatan Bhichit, tidak lagi ada penggusuran. ⁸

Tanggapan Gubernur Bhichit sangat berarti. FRSN bahkan menerbitkan poster yang memuat foto Gubernur Bhichit dengan janjinya dan menyebar-luaskannya ke warga demi mencegah pejabat kabupaten mengancam mereka dengan penggusuran. Pendapat warga dan keputusan Gubernur Bhichit mencerminkan betapa pengelolaan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan sosial antara permukiman warga dan lingkungannya. ⁹ Selain itu, riwayat ini mengungkapkan pentingnya politik demokrasi dalam menengahi hubungan ini. Ini karena Gubernur Bhichit menduduki jabatan lewat pemilihan, ia harus berkompromi dengan kelas menengah dan kaum miskin kota. Di era kediktatoran, situasi ini berubah dramatis.

Pemugaran kanal di bawah pemerintahan militer

Rencana untuk merelokasi orang yang tinggal di sepanjang kanal dihentikan pada 1998. Namun, setelah banjir besar melanda Thailand pada 2011, yang menyebabkan 815 kematian dan mempengaruhi 13,6 juta orang, Departemen Drainase dan Pembuangan Limbah BMA mengusulkan rencana baru untuk memindahkan orang yang tinggal di sepanjang sembilan kanal utama di Bangkok, mempengaruhi 12.307 rumah tangga. Rencana ini tidak dilaksanakan sampai Jenderal Prayuth Chan-Ocha merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014.

Pemimpin junta mengaku bahwa mereka harus menggulingkan pemerintah terpilih karena gagal mengendalikan konflik politik. Jenderal Prayuth menekankan bahwa kudeta dimaksudkan untuk menjaga keamanan negara melalui pemulihan ketertiban. Pemerintah mengumumkan 18 kebijakan darurat untuk mencapai tujuan ini, termasuk menertibkan jalan setapak, mengatur pengangkutan bis kota, merebut kembali hutan, dan memugar kanal. Penggusuran warga tepi kanal untuk mencegah banjir mesti dilihat sebagai upaya militer yang lebih luas untuk memulihkan ketertiban politik. Frasa “mengatur warga di sepanjang kanal” menyiratkan bahwa warga yang masuk ke kanal mengganggu lingkungan dan politik.

Aparat pemerintah menggambarkan dengan positif kebijakan ini, seperti yang terjadi di Kanal Lad Phrao, saat banyak warga setempat bekerja sama dengan proyek pemerintah, memindahkan rumah mereka sendiri dari atas kanal ke lahan di samping kanal. Namun, hanya di kanal ini saja warga diizinkan untuk membangun kembali rumah mereka di dekat lokasi aslinya. Penghuni sepanjang Lad Prao juga menerima kompensasi yang relatif murah hati sebagai imbalan bagi kerja sama mereka, sebanyak 80.000 baht per rumah yang dipindahkan. Mereka juga mendapat manfaat karena dapat bergabung dengan Proyek Perumahan Terjamin (Ban Mankhong) yang didukung pemerintah.

Di kasus-kasus lain, orang-orang yang tinggal di sepanjang kanal tidak mendapat keuntungan dari pertimbangan khusus pemerintah ketika mereka dipindahkan. Misalnya, pejabat Angkatan Darat dan BMA mengancam penduduk daerah kumuh yang membangun gubuk mereka di wilayah Ban Ta Pho, Kabupaten Khlong Sam Wa. ¹⁰ Angkatan Darat menyatakan telah menerima pengaduan dari penduduk kaya dari wilayah dekat gerbang yang meminta pemindahan warga pemukiman kumuh. Tidak mengherankan jika warga kelas menengah tidak menyukai keberadaan kaum miskin kota yang berada di dekat lingkungan mereka, karena gubuk-gubuk darurat orang miskin ini membuat lingkungan mereka tampak tidak menarik. Demikian pula, warga Khlong Peng di Kabupaten Watthana (salah satu wilayah bisnis Bangkok) menghadapi ancaman pemindahan oleh pejabat BMA. Warga di tempat ini berada di kawasan komersial dengan sejumlah pusat perbelanjaan, hotel, dan ruang pamer mobil mewah. Namun, karena BMA tidak memiliki anggaran untuk memberikan kompensasi kepada warga yang digusur, perusahaan-perusahaan swasta ini menyumbangkan uang untuk membantu membayar pemindahan warga.

Privatisasi kompensasi penggusuran mengungkapkan hubungan antara gentrifikasi lingkungan dan eko-otoritarianisme. Meski pemindahan warga diusulkan sebagai cara pencegahan banjir, proyek ini juga melayani kepentingan sektor swasta, yang ingin mempercantik lingkungan mereka dengan menghilangkan gubuk-gubuk kaum miskin yang tidak sedap dipandang. Pada akhirnya, penggusuran terwujud karena eko-otoritarianisme, yakni oleh birokrat di bawah rezim militer secara tegas menegakkan hukum dan mengabaikan semua pertimbangan lainnya, seperti di mana kaum miskin kota dapat lagi tinggal jika mereka digusur.

Setelah kudeta 2014, kanal-kanal di luar Bangkok juga diatur serupa. Semisal, setelah banjir besar di Chiang Mai pada 2000, pemerintah kota sama sekali tidak menekan orang-orang yang tinggal di sepanjang kanal. Saat itu, jejaring warga yang aktif di kota menunjukkan bahwa anggotanya peduli terhadap kanal dan memperbaiki lingkungan perkotaan. Namun, penggusuran terjadi juga di Chiang Mai setelah kudeta militer 2014. Karena junta menangguhkan pemilihan lokal, junta memegang kekuasaan yang cukup besar atas pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kebijakan junta dan bukan bertanggung jawab kepada masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, kebijakan menertibkan kanal juga didorong di Chiang Mai. Pada Mei 2018, sekelompok tentara mengancam warga yang tinggal di atas Kanal Mae Ngeon dengan hukuman penjara karena melanggar hukum, memaksa mereka membongkar rumah mereka. ¹¹

Tulisan ini telah membandingkan pengelolaan lingkungan banjir Thailand di bawah pemerintahan demokratis dengan apa yang terjadi di bawah kediktatoran militer. Terbukti bahwa pemerintah telah memanfaatkan keprihatinan atas banjir untuk memindahkan orang-orang yang tinggal di sepanjang kanal sejak 1983. Terlepas dari kenyataan bahwa rencana-rencana ini secara umum didukung oleh kelas menengah dan sektor bisnis, selama periode demokrasi, warga setempat telah secara efektif mengatur, berperan-serta, dan menentang proyek yang bertujuan menghancurkan pemukiman mereka. Sebaliknya, pemerintah militer belakangan ini mengaitkan pengelolaan lingkungan dengan upayanya menertibkan warga. Hal itu memang tidak mencegah banjir atau meningkatkan kondisi lingkungan, tapi justru kerap mendahulukan kepentingan warga kaya dengan mengorbankan orang miskin. Apa yang terjadi baru-baru ini mengungkapkan bagaimana militer secara efektif memobilisasi peraturan lingkungan untuk memperdalam kekuasaannya sendiri, mengabaikan suara rakyat pemukim, dan memaksa mereka untuk membongkar rumah mereka sendiri dalam prosesnya.

Boonlert Visetpricha
Dosen Fakultas Sosiologi dan Antropologi, Universitas Thammasat