Masa depan kerajaan Malaysia: Perjuangan untuk legitimasi

Masa depan kerajaan Malaysia: Perjuangan untuk legitimasi
Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 13 (March 2013). Monarchies in Southeast Asia

         

Masa depan kerajaan Malaysia: Perjuangan untuk legitimasi

Peran politik kerajaan di Malaysia belakangan ini kembali menarik minat banyak peneliti, seperti yang termanifestasikan dalam sejumlah penerbitan dari hasil penelitian baru-baru ini oleh Kobkua Suwannathat-Pian, 1 Anthony Milner, 2 dan Ahmad Fauzi dan Muhamad Takiyuddin. 3 Kemunculan ulang rasa ketertarikan terhadap peran politik kerajaan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang menguntungkan kerajaan, seperti yang khususnya dihubungkan dengan naiknya pamor kerajaan di mata publik semenjak berakhirnya era kepemimpinan Dr. Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri (1981-2003). Dilihat dari dua sudut pandang, perkembangan ini membawa implikasi-implikasi positif. Yang pertama, penelitian tentang kerajaan di Malaysia secara relatif telah diabaikan. Hasil penelitian bernada kritik dengan dasar akademis pada umumnya tidak ditemukan di universitas-universitas negeri di Malaysia, dihambat oleh adanya kemungkinan untuk didakwa dengan tuduhan lese-majeste melawan institusi kerajaan yang telah disakralkan oleh Konstitusi Federal. Alasan yang kedua, penghidupan kembali peran kerajaan dalam domain publik memberi gambaran pada generasi muda Malaysia tentang peran, fleksibilitas, dan vitalitas dari keluarga kerajaan Malaysia dalam beradaptasi terhadap perubahan waktu. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai politik baru dari negara seperti keadilan sosial, transparansi dan pertanggungjawaban secara demokratis, kaum muda akan menjadi lebih gampang terpengaruh oleh pandangan-pandangan pesimis tentang masa depan politik kerajaan. Semenjak putra mahkota Perak yang berpendidikan tinggi, raja Nazrin Shah, menyampaikan sebuah kuliah publik pada Juli 2004 mengenai perubahan-perubahan penting yang dituntut dari kerajaan untuk mencegahnya menjadi sesuatu yang kuno, 4 anggota-anggota keluarga kerajaan terlihat sangat berhati-hati dalam bertindak dan mencoba memenangkan suara publik serta menampilkan diri mereka sebagai pelindung rakyat – suatu bentuk kemajuan setelah tahun-tahun berkepanjangan mematuhi politisi-politisi yang menjalankan lembaga eksekutif dari pemerintahan di bawah pemerintahan Mahathir yang tersentralisasi.

Pemilihan umum ke-12 Malaysia pada bulan Maret 2008 memberikan hasil yang mengejutkan dan menyebabkan ketegangan di antara karakteristik feodal dan struktur modern dari pemerintahan menjadi semakin jelas. Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO), partai dominan di dalam koalisi berkuasa Malaysia Front Nasional (BN atau Barisan Nasional), menarik diri dari peran tradisionalnya sebagai pelindung sejati dari penduduk bumiputera Malaysia. 5 Pada kenyataannya, proses ini sebenarnya telah dimulai sejak awal pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009), ketika ruang politik dibuka di tengah-tengah atmosfir umum liberalisasi. Kebangkitan kembali kerajaan, meskipun mengisi ruang kosong yang diciptakan oleh pengunduran UMNO, dapat dengan mudah disalahartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Melayu konservatif atau mungkin bahkan sebagai upaya dengan niat tersembunyi untuk meneguhkan kembali klaim etnosentrik UMNO atas kekuasaan. Reaksi negatif konservatif menentang modernisasi multi etnis dari politik Malaysia telah menjadi semakin kuat selama masa jabatan Najib Razak (2009-sekarang), dengan rencana pentingnya, “Satu Malaysia,” yang belum mendapat dukungan penuh dari UMNO. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan erosi dukungan terhadap UMNO dari basis rakyat Melayu, partai konservatif dan ultra konservatif organisasi non-pemerintah (LSM) Melayu memilih untuk menggunakan isu SARA. Mereka menggambarkan bahwa kerajaan – institusi simbolik dari hegemoni Melayu, berada di dalam bahaya karena akan dijatuhkan oleh elemen-elemen anti-Islam dan elemen-elemen republik yang bernaung di dalam partai oposisi utama Malaysia. Apabila mereka membentuk pemerintahan di Putrajaya setelah pemilihan umun ke-13 mendatang – pemilihan yang disebut sebagai induk dari semua pemilihan, pihak oposisi People’s Pact (PR atau Pakatan Rakyat) 6 dihadapkan pada tugas yang sulit, tidak hanya untuk meyakinkan birokrat, yang tidak pernah melayani pemerintahan oleh BN pada tingkat federal, tetapi juga untuk menetralisasi kerusakan potensial yang disebabkan oleh kemungkinan akan hubungan yang tidak akur dengan kerajaan. Krisis konstitusional negara bagian Perak pada 2009-2010 terjadi ketika pemegang tahta kerajaan Perak mengizinkan peralihan kekuasaan dari suatu pemerintahan PR kepada suatu pemerintah negara bagian BN setelah pernyatan ketidaksetiaan atas pemerintahan yang tengah berkuasa oleh tiga mantan anggota dewan legislatif negara bagian PR. Peristiwa ini masih tetap berbekas di benak para pemimpin PR. Bahwa lembaga-lembaga negara berkonspirasi untuk menjatuhkan PR di Perak dibuktikan sebagian dengan adanya pernyataan hukum mengenai legalitas transfer kekuasaan yang terjadi meskipun tanpa melalui voting tak percaya di Dewan Legislatif negara bagian. Faktor penting yang menentukan akibat dari keseluruhan peristiwa ini adalah kepercayaan yang ditunjukkan oleh sultan Azlan Shah, seorang mantan Kepala hakim, bahwa pemerintahan PR telah kehilangan suara mayoritas di dewan legislatif negera bagian, dan dengan demikian menyetujui pembentukan suatu pemerintahan BN yang baru.

The Malaysian Coat of Arms (Jata Negara)

The Malaysian Coat of Arms (Jata Negara)

Bagi pelaku utama sistem politik yang baru, para reformis dan pendukung PR, krisis konstitusional Perak mengecewakan mereka karena krisis tersebut membenarkan bahwa kerajaan sebagai institusi masih terperangkap di dalam politik feodal. Ironisnya, justru Kesultanan Perak yang menginisiasi upaya untuk menekankan peran baru kerajaan dalam latar belakang masa sekarang. Krisis tersebut meninggalkan kesan yang tidak mungkin terlupakan mengenai anggota kerajaan Perak. Sampai seberapa jauh, sebagai contoh, kesultanan siap untuk membantu atau bahkan mungkin memimpin reformasi kerajaan? Setelah peristiwa yang terjadi di Perak tersebut, berbagai kontroversi yang melibatkan kerajaan terjadi dengan cepat secara beruntutan: pemberhentian profesor hukum konstitusional ternama, Azis Bari, dari universitas tempat ia bekerja karena kritik yang ia lontarkan terhadap sultan Selangor, ketidaksenangan keluarga kerajaan atas tuntutan reformasi terkait pemilihan yang dipelopori oleh Koalisi Untuk Pemilihan Bersih dan Adil (BERSIH) dan tindakan tercela yang dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan Johor. Bahkan setelah citra kerajaan tercemar, legitimasi kerajaan dipertanyakan lebih jauh sehubungan adanya keinginan yang jelas dari keluarga kerajaan untuk diidentifikasi sebagai penyebab unsur-unsur konservatif di UMNO, media utama, NGO sayap kanan, dan pelayanan sipil Malaysia yang mudah dikontrol. Mempertahankan posisi penting kerajaan di dalam kondisi politik Malaysia yang sulit muncul sebagai salah satu slogan rally politik mereka.

Satu aspek penting yang harus disadari oleh kerajaan dalam mengadaptasikan dirinya terhadap kondisi politik pada saat ini adalah adanya harapan besar dari orang banyak bahwa kerajaan akan lebih menghargai nilai-nilai universal yang melampaui batas etnis maupun agama. Pada Mei 2012, mantan perdana menteri Perak, Mohammad Nizar, dicaci dengan keras karena kritik yang ia lontarkan terhadap sultan Johor atas pembelian pelat mobil bernomor spesial dengan harga RM 520.000 yang dinilai menghamburkan uang. Berbagai peringatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan negara untuk mendakwa Nizar dengan tuduhan penghasutan menekankan kepatuhan UMNO dan BN terhadap kerajaan sebagai suatu institusi simbolik-belaka yang patut dihormati. Kemudian, pada November 2012, seorang quantity surveyor (profesional yang bekerja dalam industri konstruksi dan tugasnya berhubungan dengan biaya bangunan) berusia 27 tahun Ahmad Abdul Jalil ditangkap dengan tuduhan mengolok-olok sultan Johor melalui media jaringan sosial Facebook. Peristiwa ini membuat ketidakpuasan terhadap kerajaan menjadi semakin bertambah parah. 7 Tindakan keras seperti itu, bagaimanapun, tidak menghentikan maraknya ketidakpuasan yang ditujukan terhadap negeri yang dipimpin oleh BN dan kerajaan yang dinyatakan melalui koran-koran media alternatif. Berbagai weblog dan website mendeskripsikan aksi foya-foya dan tindakan tidak patut anggota kerajaan bisa ditemukan dengan mudah di internet. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi, di samping menyediakan medium untuk komunikasi langsung antara anggota kerajaan dan publik luas, juga telah menyebabkan perhatian terkait dengan gaya hidup anggota keluarga kerajaan yang mewah dan tabiat gegabah, yang sebenarnya merupakan anomali bagi mereka sebagai pemimpin Islam di negara bagian yang mereka pimpin masing-masing. Para muslim-Melayu telah dibuat menjadi sangat tidak nyaman dengan kenyataan memalukan terkait aktivitas-aktivitas yang tidak-Islami yang terjadi di belakang pintu istana yang didanai oleh negara. Hal ini disebabkan karena keterikatan terhadap kerajaan selalu menjadi salah satu aspek penting dari kehidupan politik mereka. Dilihat dari tuntutan terus-menerus pihak kerajaan dan para pendukungnya untuk mempertahankan institusi kerajaan sebagai benteng pertahanan bangsa Melayu dan nasionalisme Malaysia, beban sebenarnya berada pada kerajaan itu sendiri untuk membuktikan bahwa ia mampu merasakan bagaimana perasaan rakyat 8 dan tidak berniat untuk melawan kehendak rakyat.

Sultan Muhammad V dari Kelantan: Suatu bentuk monarki baru?

Di tengah-tengah gambaran suram di seputar reputasi kerajaan, pengangkatan Tengku Faris Petra sebagai Sultan Muhammad V dari Kelantan untuk menggantikan ayahnya, Sultan Muhammad Petra, yang tidak dapat lagi memerintah, pada September 2010 memberikan perasaan optimis terhadap masa depan kerajaan. Pada Desember 2011, ia mengambil alih tugas Deputi Yang Dipertuan Agung seiring pengangkatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sebagai Yang Dipertuan Agung untuk kedua kalinya. Berhubung ia masih tergolong relatif muda dan berasal dari negara bagian yang dikuasai oleh pihak oposisi dalam waktu lama, Sultan Muhammad V membawa nafas kehidupan ke dalam kerajaan dengan gaya hidupnya yang sederhana, sikap rendah hati, sikap bersahabat, dan sikap menghindar dari kontroversi yang telah menyulitkan keluarga kerajaan Kelantan. Banyak yang menggosipkan bahwa orangtua Sultan Muhammad Petra sebenarnya menfavoritkan adik laki-lakinya, Tengku Fakhry Petra untuk meneruskan tahta kerajaan, tapi sifat flamboyan Tengku Fakhry, seperti yang terlihat dari pernikahannya yang banyak disorot dengan seorang model remaja asal Indonesia, Manohara, yang diikuti dengan perceraian yang berantakan, membuatnya tidak sesuai lagi untuk menduduki posisi raja di mata para tetua istana Kelantan dan publik. Yang lebih penting lagi bagi Sultan Muhammad V, ia telah menjalin hubungan yang mendalam dengan veteran perdana menteri asal Kelantan, Nik Azis Nik Mat dari PAS. Tidak diragukan lagi, kesalehan Sultan Muhammad V sendiri menjadi penyebab hubungan yang renggang dengan ayahnya, yang sepertinya didukung oleh UMNO. Sultan Muhammad V memilih untuk menjauh dari publisitas media. Sebelum secara resmi menduduki posisi Sultan Kelantan, ia menghabiskan waktunya sebagai Kepala Agama Islam di negara bagian Kelantan. Ia memimpin shalat berjemaah, berpartisipasi dalam pemotongan hewan kurban yang diselenggarakan setiap tahun selama festival kurban pada musim naik haji, dan ia juga mengubah salam kerajaan dari “Daulat Tuanku” (Panjang umurlah rajaku) menjadi “Allahu Akbar.”  Sultan Muhammad V menghangatkan hati para pencari keadilan rakyat Kelantan dengan mendukung klaim pemerintahan negeri untuk royalti atas minyak yang digali dari lepas pantai Kelantan. Sultan Muhammad V memiliki ketertarikan pribadi terhadap isu-isu mengenai politik trans-etnis dan pemerintahan yang baik, sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ia peroleh selama periode tugasnya di Oxford. Hal ini juga telah menaikkan pamornya di antara gologan non-muslim dan muslim progresif. Dalam Konferensi Forum Regional Asia Pasifik Ketiga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Internasional pada November 2012, ia mengingatkan dengan tegas para praktisi hukum dan hakim untuk tidak pernah kembali pada beberapa tahun gelap dalam sejarah negara Malaysia, merujuk pada hari-hari suram krisis hukum Malaysia, ketika Tuan Hakim Kepala Salleh Abbas dipecat tanpa dasar atas desakan perdana menteri saat itu, Dr. Mahathir. 9

Kemunculan Sultan Muhammad V di panggung politik nasional Malaysia tidak hanya mengembalikan nama baik kerajaan secara umum dan kesultanan Kelantan secara khusus, tetapi juga memperbaharui harapan akan adanya suatu keharmonisan antara struktur pemerintahan modern dan institusi-institusi feodal yang tidak keberatan untuk melakukan transformasi sesuai dengan tuntutan waktu. Walaupun politisi-politisi PR mungkin memiliki harapan pada Yang Dipertuan Agung baru ketika ia dinobatkan dalam waktu empat tahun, sepertinya ia lebih mungkin untuk menghindari partisipasi politik dalam bentuk apapun, seperti yang diharapkan dari seorang penguasa tanpa fungsi politik. Kenetralan seperti itulah yang telah gagal ditunjukkan oleh beberapa orang sultan di masa yang lalu, dan dengan demikian membuat upaya reformasi institusi kerajaan menjadi semakin diperlukan untuk mempertahankan atau bahkan mungkin meningkatkan legitimasi kerajaan konstitusional Malaysia.

Ahmad Fauzi Abdul Hamid
Universiti Sains Malaysia (USM), Penang

dan

Muhamad Takiyuddin Ismail
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor

Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 13 (March 2013). Monarchies in Southeast Asia 

Notes:

  1. Kobkua Suwannathat-Pian, Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship (Singapore: National University of Singapore Press, 2011).
  2. Anthony Milner, ““Identity Monarchy”: Interrogating Heritage for a Divided Malaysia,” Southeast Asian Studies, vol. 1, no. 2 (2012), hal. 191–212.
  3. Ahmad Fauzi Abdul Hamid and Muhamad Takiyuddin Ismail, The Monarchy and Party Politics in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003–09): The Resurgence of the Role of Protector,” Asian Survey, 52, no. 5 (2012), hal. 924-928.
  4.  Raja Nazrin Shah, The Monarchy in Contemporary Malaysia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004).
  5. Chandra Muzaffar, Pelindung? (Penang: ALIRAN, 1992), hal. 92–93.
  6. PR terdiri dari:  People’s Justice Party (PKR/Parti Keadilan Rakyat),  Democratic Action Party (DAP) dan Islamic Party of Malaysia (PAS/Parti Islam SeMalaysia).
  7. Kamal Hisham Jaafar, ‘Ahmad is not “Safe”’, Malaysia Today, 7 November 2012 <http://malaysia-today.net/mtcolumns/letterssurat/52600-ahmad-is-not-qsafeq> (diakses 21 Desember 2012).
  8. Wong Chin Huat, “Maintaining the Monarchy”, The Nut Graph, 19 November 2012 <http://www.thenutgraph.com/uncommon-sense-with-wong-chin-huat-maintaining-the-monarchy/> (diakses 13 Desember 2012).
  9. Michele Chun, “Sultan: Judiciary needs men of integrity”, The Sun Daily, 30 November 2012 <http://www.malaysianbar.org.my/legal/general_news/sultan_judiciary_needs_men_of_integrity.html> (diakses 13 Desember 2012).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*