Tumpukan ketidakadilan dan tekanan menuntut demokratisasi di Vietnam

Beragam konflik sosial dan politik tengah bermunculan di hampir seluruh Asia Tenggara. Di sejumlah negara ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik yang selama ini terpendam ditantang oleh gerakan protes publik, bahkan di negara-negara seperti Vietnam yang membatasi hak-hak untuk berorganisasi, mengadakan protes, dan berkumpul. Dinamika politik dari ketidakadilan, bagaimana gerakan protes sosial muncul sebagai tanggapan dengan bentuk yang berbeda dari ketidakadilan yang nyata dan atau yang dirasakan, kapan dan mengapa mereka berubah menjadi tuntutan akan demokratisasi, yaitu “sisi tuntutan” dari demokratisasi , hanya memperoleh sedikit perhatian secara ilmiah di dalam konteks Asia Tenggara. Di dalam sejumlah laporan terakhir, Bank Pembangunan Asia (ADB), mengidentifikasi peningkatan ketidakadilan sebagai satu dari ancaman-ancaman lebih besar terhadap stabilitas politik wilayah tersebut. ¹ Berdasarkan perkiraan ADB, “kebanyakan orang di wilayah tersebut, sekitar empat perlima dari mereka, hidup di negara-negara yang tengah menjadi semakin tidak adil. ²

Di Vietnam, setelah hampir tiga dekade dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di bawah satu rezim politik partai tunggal otoriter yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam (CPV), beragam protes sosial dan seruan untuk demokratisasi telah muncul, meskipun Vietnam sering disebut sebagai satu contoh yang menampilkan “pertumbuhan inklusif” relatif dengan ketidakadilan ekonomi level sedang, sejumlah penelitian bahkan menyiratkan suatu penurunan dalam ketidakadilan ekonomi di antara tahun 1993 dan 2006. ³ Di dalam pandangan penelitian ini, politisasi dari ketidakadilan melalui protes publik skala besar yang terjadi baru-baru ini dan beberapa bentuk lain dari mobilisasi mungkin terlihat seperti teka-teki. Tetapi toleransi atas ketidakadilan dapat berbeda dalam konteks, ideologi, dan kondisi yang berbeda. Apa yang ada dalam batas yang dapat diterima di satu negara dapat berbeda tergantung pada alasan-alasan ideologi, budaya, sejarah, dan lainnya. Di dalam konteks politik Vietnam, pidato resmi partai berulang-ulang menekankan keadilan ekonomi dan demokrasi (dilabeli sebagai suatu “demokrasi terpusat” versi Lenin), dan bahwa “negara” tidaklah netral, tetapi berpihak pada para pekerja dan petani. Akan tetapi, ada suatu ketidakkonsistenan kognitif yang berkembang antara satu pidato resmi tentang keadilan ekonomi dan demokrasi dengan realitas hidup warga negara. Ketidakkonsistenan ini dihubungkan dengan ledakan blog politik dan media sosial setelah tahun 2006. Media sosial tetap tumbuh, meskipun ada peraturan-peraturan yang membatasi yang diterapkan pada tahun 2013, melarang diskusi dan pembagian berita melalui internet, juga apapun yang dapat dilihat sebagai perlawanan terhadap partai-negara, ancaman terhadap keamanan nasional, tatanan dan keamanan sosial, sabotase terhadap kesatuan nasional, dan lain-lain, ⁴ dan terlepas dari pemenjaraan beberapa penulis blog terkenal yang ramai didiskusikan. ⁵Blog-blog mendiskusikan berbagai isu yang menjadi pertentangan seperti hubungan Vietnam dengan Tiongkok, demokratisasi, pluralisme, hak-hak asasi manusia, korupsi, dan ketidakadilan. Secara khusus, kekayaan luar biasa yang dikumpulkan secara tidak sah oleh para pimpinan partai telah memicu kegusaran besar. ⁶

Ketidakadilan tersebar tidak merata di ruang nasional. Di sejumlah provinsi masyarakat umum masih miskin atau kurang merata, sementara di provinsi-provinsi lainnya pembangunan telah cukup merata, meskipun demikian juga provinsi-provinsi lainnya telah menyaksikan suatu perkembangan ketidakadilan yang cepat. Dengan kata lain, penjumlahan tingkat ketidakadilan secara nasional telah gagal menangkap pola-pola geografis dari ketidakadilan yang relevan secara politik. Terlepas dari perubahan-perubahan dalam skala sedang dari ketidakadilan pada skala nasional, contoh Vietnam menggambarkan suatu perkembangan dari wilayah-wilayah terkonsentrasi secara geografis, atau tumpukan-tumpukan dari ketidakadilan dalam tingkat yang sangat tinggi. Wilayah-wilayah ini juga tumpang tindih dengan tempat yang juga menyaksikan kebangkitan dari gerakan-gerakan protes publik dalam skala luar biasa besar pada tahun 2005 sampai 2006, dan merupakan rumah bagi banyak penggiat pro-demokrasi yang membuka jalan untuk pengembangan suatu masyarakat sipil politik yang cenderung vokal dengan tuntutan publik atas demokratisasi dari rezim politik. ⁷Tumpukan dari ketidakadilan kelihatannya telah membentuk kondisi struktural bagi pengembangan “ruang-ruang ketidakpuasan” terkonsentrasi, yang merupakan bentuk lain dari mobilisasi, termasuk gerakan protes public yang berhubungan dengan lingkup isu yang berbeda (seperti masalah-masalah tenaga kerja, gaji rendah, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kekurangan keamanan sosial, perampasan tanah, distribusi tanah, pengrusakan lingkungan, dan lain-lain), berinteraksi dan berhadapan dengan peraturan-peraturan politik otoriter dan memperluas ruang politik. Melalui internet, protes-protes yang pada awalnya cenderung berbasis wilayah ini memperoleh para pendengar baru yang tertarik secara politik dan tersebar secara geografis.

Reformasi ekonomi dan tumpukan ketidakadilan

Industrialisasi membawa satu perubahan mengagumkan yang diakibatkan dari aktivitas manufaktur yang dipimpin oleh investasi langsung di sepasang provinsi di sekitar kota Ho Chi Minh, yaitu: Dong Nai, dan Binh Duong, yang merupakan suatu area dengan sejarah perjuangan yang panjang di antara berbagai kelompok masyarakat sipil untuk otonomi organisasi dari negara dan hak-hak demokratis. ⁸Reformasi ekonomi utamanya menyebabkan ketidakadilan ekonomi regional, dengan konsentrasi kekayaan yang meningkat di bagian selatan negara, dan tingkat ketidakadilan yang lebih tinggi dalam konsep Gini di wilayah tersebut, dibandingkan terhadap wilayah-wilayah lainnya. ⁹Satu laporan UN-HABITAT yang terbaru memperkirakan koefisien Gini kota-kota, dan menunjuk kota Ho Chi Minh sebagai salah satu kota yang paling tidak adil, tidak hanya di Asia tetapi juga di dunia dengan perkiraan koefisien Gini sebesar 0.53. Ini menempatkan kota Ho Chi Minh dalam kategori “Ketidakadilan yang sangat tinggi” yang menurut UN-HABITAT “menunjuk pada kegagalan institusional dalam distribusi pendapatan” dan sebuah situasi yaitu “kota dan pemegang kekuasaan lainnya harus menganggap ketidakadilan sebagai suatu hal yang mendesak […]”. Di dalam tanda kurung ini, “ketidakadilan sedang mendekati level-level tinggi yang berbahaya”. ¹⁰Koefisien pendapatan Gini sebesar 0.4 didefinisikan sebagai “garis waspada internasional, di atasnya ketidakadilan mungkin memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif yang serius secara politik, sosial, dan ekonomi”. Berdasarkan data yang dipertunjukkan tersebut, kota Ho Chi Minh sangat menonjol sebagai suatu kota yang sangat tidak adil “dengan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi di atas nilai rata-rata nasional”. Di Hanoi, sebagai perbandingan, tingkat ketidakadilan jauh lebih rendah dan diperkirakan pada tingkat 0.39. Dengan kata lain, implikasi-implikasi distribusi dari perkembangan ekonomi berbeda-beda, bergantung pada apakah hasil-hasilnya dipandang dari tingkat negara atau diperkirakan untuk wilayah-wilayah spesifik.

Juga persepsi-persepsi tentang ketidakadilan kelihatannya mengikuti satu pola yang serupa. Satu survei yang dipublikasikan pada 2014, menunjukkan satu “kekhawatiran substansial tentang ketidakadilan” di antara para warga negara Vietnam dan pada khususnya di antara penduduk wilayah kota yang menyatakan kekhawatiran paling kuat, yaitu sebanyak 8 dari 10 penduduk wilayah kota mencemaskan tentang kenaikan tingkat ketidakadilan, kebanyakan di antaranya tinggal di wilayah yang sama. ¹¹

Tumpukan ketidakadilan dan ruang-ruang ketidakpuasan

Di sekeliling pusat industri di wilayah selatan inilah dilangsungkan protes-protes buruh skala besar yang pertama. Aksi-aksi perlawanan dilarang secara hukum tetapi mereka terus-menerus tumbuh selama periode reformasi dan meledak pada 2005 dan 2006 dan setelahnya, menarik ratusan ribu peserta protes. Ketika protes-protes meluas dari selatan ke seluruh negara, partai semakin melihat protes sebagai ancaman potensial terhadap tatanan sosial dan politik. Respons negara menjadi lebih keras seraya para peserta protes memperoleh dukungan dari berbagai kelompok pro-demokrasi lainnya. Tetapi protes-protes telah membuka ruang politik bagi bentuk-bentuk lain dari protes mengenai isu-isu lainnya yang berkaitan dengan perampasan tanah, hak-hak religius, dan perlawanan atas pengrusakan lingkungan dan lainnya. Beberapa kelompok pro-demokrasi terbentuk, partai-partai baru dan serikat buruh independen diumumkan secara publik, beberapa di antaranya dengan tujuan yang eksplisit untuk “melindungi dan mempromosikan hak-hak para buruh, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat tanpa campur tangan pemerintah dan untuk keadilan bagi orang-orang yang tanahnya telah disita oleh pejabati pemerintah, dan untuk mengakhiri kondisi-kondisi kerja yang berbahaya. ¹²Di antara kelompok pro-demokrasi yang diumumkan antara April dan Oktober pada tahun yang sama, yang paling dikenal luas adalah Blok 8406 yang menerbitkan “Manifesto 2006 untuk kebebasan dan demokrasi” di internet. Sejumlah penentang pemerintah yang terkenal mendukung protes para buruh dan beberapa di antara nawala-nawala mereka, seperti To Quoc (Tanah air), ¹³ membahas peningkatan ketidakadilan dan berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai masyarakat yang lebih adil adalah melalui demokratisasi. Carlyle Thayer telah menguraikan periode ini sebagai suatu periode saat “kelompok pro-demokrasi mulai bersatu ke dalam suatu gerakan yang dapat diidentifikasi. ¹⁴

Kemunculan protes-protes besar ini setelah perang Vietnam, diikuti dengan suatu penindasan simultan yaitu pemimpin-pemimpin yang paling penting ditangkap hanya beberapa bulan setelahnya. ¹⁵ Pada langkah yang kedua muncul suatu penekanan yang lebih ketat terhadap media, internet, dan bahkan peneliti ilmu sosial, terhadap sumber-sumber suara yang paling independen. Setelah dimulainya pemeriksaan pengadilan atas para pemimpin protes dan penentang pemerintah, para pengacara yang membela mereka saat di pengadilan juga dijadikan target, dan ada video-video yang dipublikasikan di You Tube yang menyebutkan tanpa bukti jurnalis-jurnalis yang diserang secara brutal ketika mendokumentasikan dan memberi laporan dari lokasi protes.

Penindasan dengan kekerasan dan putusan hukuman penjara dalam jangka waktu lama yang dijatuhkan kepada para pemimpin muda dari protes dikutuk oleh banyak penulis blog dan menyebabkan kekesalan di antara seluruh lapisan penduduk. Protes-protes yang lebih besar muncul kembali pada tahun 2011 dan 2012, tahun-tahun penuh kekerasan dengan beberapa konflik perampasan tanah yang menyebabkan kekerasan terhadap kedua pihak, negara dan para peserta protes yang mempertahankan tanah mereka. Pada akhir tahun 2012 datanglah seruan-seruan publik yang baru untuk demokratisasi dan pada awal tahun 2013, bertepatan dengan pengumuman sebuah konstitusi yang baru, “Petisi 72” diserahkan kepada pemimpin partai di hadapan satu kumpulan jurnalis. Petisi tersebut mengajukan soal demokrasi multipartai, dan hanya setelah beberapa minggu setelah dipublikasikan di internet, petisi tersebut diklaim telah memperoleh 12 ribu tandatangan. Para anggota senior partai, sebagai contoh seorang pakar konstitusi dan mantan menteri keadilan, menjadi ketua kelompok petisi tersebut. Konstitusi yang baru tidak memuat perubahan-perubahan yang relevan ke arah demokrasi.

Protes-protes skala besar yang tengah bermunculan di selatan tidak menuntut perubahan rezim tetapi membuka ruang politik bagi protes-protes lain yang menyerukan ketidakadilan politik yang merembesi rezim tersebut. Banyak yang telah berpendapat tentang legitimasi dan stabilitas rezim politik Vietnam selama ia menciptakan pertumbuhan ekonomi. Satu fokus tentang sisi tuntutan dari demokratisasi, akan tetapi, kelihatannya bertentangan dengan harapan ini. Mobilisasi menuju protes-protes dalam skala besar berkembang pesat dalam satu periode dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan di wilayah selatan yang makmur dengan tingkat-tingkat kemiskinan yang terendah di Vietnam, tetapi dengan tingkat-tingkat ketidakadilan yang sangat tinggi. Kebangkitan dari suatu masyarakat sipil politik selama dan setelah protes 2005 sampai 2006, mengisyaratkan bahwa norma-norma yang ditetapkan perihal cara berpikir tentang dimensi-dimensi rezim politik seperti representasi dan partisipasi politik sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari partai telah berubah. Masyarakat semakin berperilaku sebagai warga negara dengan hak-hak politik, bahkan jika hak-hak tersebut tidak terjamin.

Dibutuhkan lebih banyak penelitian tentang dinamika politik dari ketidakadilan di Asia Tenggara, tetapi kasus Vietnam mengindikasikan pentingnya untuk bergerak di bawah tingkat nasional untuk menyelidiki hubungan antara tumpukan ketidakadilan secara ruang, bagaimana ia dipolitisasi dan perubahan rezim politik.

Dr. Eva Hansson
Jurusan Ilmu Politik, Universitas Stockholm
SE-106 91 Stockholm, Swedia
eva.hansson@statsvet.su.se

Issue 17, Kyoto Review of Southeast Asia, March 2015