Mempertahankan Aturan Satu Partai di Singapura dengan Alat Otoriterisme Digital

Singapura secara penuh adalah negara satu partai, dengan Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party, PAP) sebagai penguasa, sejak pemilihan parlemen pertama pasca-kemerdekaan negara itu pada 1968. Freedom House secara konsisten mendaulat negara-kota itu sebagai “bebas sebagian” sejak laporan situasi pertamanya pada 1973. ¹ Dari 2006 hingga 2013, Intelligence Unit media Economist menyebut Singapura sebagai “rezim hibrida”, namun kemudian sebagai “demokrasi yang cacat” (2014 hingga 2021). ² Kebebasan pers sangat dibatasi, dengan Reporters Without Borders (RSF) menaruh Singapura di antara peringkat terburuk di dunia di urutan 160/180 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2021 (2021 World Press Freedom Index). ³

Dengan meluasnya konektivitas internet sejak akhir 1990 hingga 2010-an, pemerintahan PAP dan afiliasinya semakin sulit membentuk narasi politik karena kekuatan dan pengaruh media arus utama telah menurun. Karenanya, fokus mereka bergeser untuk memerangi narasi alternatif secara daring dengan memajukan undang-undang yang mengatur konten di internet; ini berakibat pada menurunnya kebebasan berinternet dan hak-hak digital dan meningkatnya otoriterisme digital dalam beberapa tahun terakhir. Freedom House mengukur kemerosotan ini secara kuantitatif lewat Indeks mereka “Kebebasan Berinternet” (“Freedom on the Net”), yang menempatkan Singapura di peringkat 59 dari 100 pada 2016, dan 54 dari 100 pada 2021. ⁴

Tulisan ini mengulas keadaan “otoriterisme digital” di Singapura saat ini: penerapan undang-undang, pengawasan oleh negara, dan hasutan pro-PAP guna menguasai diskusi dalam lingkup digital negara tersebut dan guna memanipulasi aliran informasi bagi masyarakat negara-kota tersebut. Tulisan ini menyatakan bahwa, meski dalam jangka pendek upaya otoriterisme digital ini memastikan lawan politik tetap di bawah kendali, jumlah orang yang terdampak tekanan keras PAP pun telah meningkat, dan mereka telah membentuk basis yang berpotensi mengubah rezim suatu saat nanti.

Perkembangan Otoriterisme Digital

Pemberlakuan undang-undang baru pemerintahan PAP yang mengatur ranah digital ditujukan untuk membatasi ekspresi di internet, yang berkembang selama ledakan media sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya selama akhir 2000-an dan sepanjang 2010-an. Periode ini juga menunjukkan kinerja elektoral PAP terburuk yang pernah ada: pemilihan umum 2011; ⁵ yang lantas dibarengi peningkatan langkah-langkah terkait penyensoran dan arus informasi.

Table 1: Key Digital Legislation in Singapore

Key Laws	Key Provision
Constitution	Parliament can impose restrictions as it considers necessary or expedient on the freedom of speech and expression for national security, friendly relations with other countries, public order, morality, to protect privileges of Parliament and against contempt of court, defamation or incitement to any offence.
Defamation	Definition: harming, with intention or having reason to believe that it will harm, a reputation of a person. ‘Harming of reputation’ is explained as an act of lowering the moral, intellectual character or merit of one, or causing it to be believed that the body of that person is loathsome or generally disgraceful. Punishment: imprisonment ≤ 2 yrs; fine; or both
IMDA Act	IMDA is given the following functions: promote the information, communications and media industry; regulate the telecommunication systems and services; ensure that the content is not against the public interest, public order or national harmony
Broadcasting Act	Gives power to IMDA to specify conditions for granting licences (Art. 5, 9) and demand any material intended for broadcasting (Art. 16, 17)
POFMA	Fine of ≤ 50,000 SGD (≤ 36,975 USD) for communicating falsehoods or statements that undermine the security of Singapore, diminish public confidence in Government, etc. ‘Directions’ can also be issued by government Ministers: Correction, Stop Communication, Disable Access, etc. Ministers can direct IMDA to order ISPs to disable access should they not comply with Direction notices.

Pokok utama manajemen konten digital di negara-kota tersebut adalah Otoritas Pengembangan Media (Infocomm Media Development Authority, IMDA), yang didirikan setelah Pemilu 2015. ⁶ IMDA adalah hasil akumulasi dari peraturan perundang-undangan baru terkait media dan penyebaran informasi. Dengan alasan itu, pihak berwenang diberikan kekuasaan menyeluruh: dalam menetapkan syarat-syarat pemberian izin penyiaran; ⁷ untuk mengambil tindakan terhadap konten atau program yang sedang atau akan disiarkan (melalui internet dan media sosial); ⁸ dan mengadili konten yang dianggap mengancam ketertiban umum, kerukunan sosial, dan keamanan nasional.

Menjelang Pemilu 2020, pemerintahan PAP selanjutnya memberlakukan Undang-Undang Perlindungan dari Pemalsuan dan Manipulasi Daring (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act, POFMA), yang bertanggung jawab dalam membungkam kritik dan perbedaan pendapat dengan kedok mengelola “berita palsu” di negara itu. Watak hukum yang otoriter tampak pada pemberlakuan penalti yang terlalu keras bagi penyebar berita palsu dan simpang siur; baik disengaja ataupun tidak. Ini memberikan pemerintahan PAP kekuatan untuk memanipulasi aliran informasi yang menguntungkan mereka dalam melawan pihak non-pemerintah yang bertentangan dengan mereka. ⁹ Stafnya juga diberi fungsi yudisial yang melekat untuk menafsirkan berita mana yang “palsu” dan mana yang menyesatkan. Kemampuan untuk mengajukan banding ke pengadilan terhadap putusan POFMA didasarkan pada apakah banding telah disetujui oleh pemerintah atau tidak.

Pendapat senada bahwa stabilitas dan kerukunan harus dijaga dengan segala cara, yang membenarkan keberadaan IMDA dan POFMA, juga digunakan sebagai dalil pembenar dalam pengawasan massal. ¹⁰ Sistem pengawasan massal yang diterapkan di Singapura didukung oleh kekuasaan eksekutif, untuk menilai dan menafsirkan secara hukum ancaman terhadap keamanan nasional, dan diperparah lagi dengan kurangnya hambatan hukum untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Yang paling mengkhawatirkan, penghilangan hak privasi dalam konstitusi memungkinkan pemerintah untuk melancarkan operasi pengawasan, tanpa perlu mendapatkan persetujuan yudisial sebelumnya.

Meski tidak ada catatan resmi tentang sejauh mana kemampuan pengawasan Singapura, Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa Singapura memiliki “jaringan luas” dari “kemampuan yang sangat canggih (untuk) … melakukan pengawasan … (pada) komunikasi digital yang semestinya bersifat pribadi”. ¹¹ Salah satunya, untuk mengekang penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan aplikasi “TraceTogether” untuk pelacakan kontak. Pada Januari 2021, pemerintah mengumumkan bahwa basis data yang menyimpan data dari aplikasi tersebut dapat diakses oleh Kepolisian Singapura (Singapore Police Force, SPF) untuk penyelidikan kriminal. ¹² RUU yang membatasi penggunaan sarana pelacakan tersebut oleh polisi baru disahkan setelah banyak yang menyatakan keprihatinan mereka atas pengawasan massal di negara itu pada 2021. ¹³

Penggunaan sarana pelacakan, alat peretas, hingga aplikasi pengintai (spyware) juga terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, yang mengklaim bahwa data dari kabel internet bawah laut yang membentang di Asia Timur, melalui Singapura, hingga Eropa dapat diakses oleh pihak berwenang di Singapura. ¹⁴ Pada tahun yang sama, IMDA juga tampaknya telah menjadi pelanggan aktif perusahaan peretasan dan pengawasan Italia yang terkenal, “Hacking Team”. ¹⁵ Untuk pengajuan Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review, UPR) mereka pada 2017, Privacy International juga melaporkan adanya “PacketShaper”, sistem pengawasan dan pemantauan konten terenkripsi, yang ketika itu digunakan di negara tersebut. Privacy International juga mencatat bahwa Singapura menyediakan layanan hosting server untuk sistem perangkat lunak penyusup (malware) “Finspy”. ¹⁶ Baru-baru ini, Reuters menerbitkan laporan pada Februari 2022 bahwa pemerintah Singapura mempekerjakan “QuaDream”, pengembang alat peretas yang bermarkas di Israel. ¹⁷ Persoalan ini menjadi perhatian nasional ketika ketua Partai Buruh (Workers’ Party) Sylvia Lim mengklaim dalam sesi parlemen pada Februari 2022 bahwa Apple memberitahukan padanya bahwa iPhone-nya diretas oleh penyerang yang disponsori negara. ¹⁸

Kemampuan tersebut didukung oleh infrastruktur pengawasan fisik, dengan adanya 90.000 atau lebih kamera CCTV di negara tersebut. Impor kamera pengenal wajah dari Tiongkok, yang disematkan di tiang lampu di seluruh kota, bertujuan untuk mempermudah menyusun analitik kerumunan (crowd analytics) untuk mendampingi “operasi anti-teror”. ¹⁹ Sampai di sini, masih belum jelas sejauh mana pemerintahan PAP bersedia menginvestasikan dana dalam infrastruktur berteknologi tinggi untuk memantau warganya; dan juga sejauh mana pemerintah akan bekerja sama dengan otoriter lain, seperti Tiongkok, untuk melakukannya.

Menargetkan Masyarakat Sipil dan Partai Oposisi

IMDA dan inisiatif pengecekan fakta yang dijalankan pemerintah di bawah POFMA diketahui menyasar sejumlah tokoh oposisi dan pengkritik. ²⁰ Hingga Februari 2022, POFMA telah digunakan pada 13 kesempatan terpisah, digunakan untuk menyasar politisi non-PAP, penggiat dan pembela hak asasi manusia, dan platform berita di internet. ²¹ Peningkatan penggunaan POFMA terjadi pada masa kampanye Pemilu 2020. ²² Meski POFMA memang berfungsi sebagai sistem yang efektif untuk pengecekan fakta dan memberikan informasi untuk mengklarifikasi kesalahpahaman tentang kebijakan pemerintah, praktik menyembunyikan informasi dan penggunaan POFMA untuk mengambil tindakan terhadap lawan politik atau praktisi media berfungsi untuk melembagakan budaya swasensor di antara mereka yang mengkritik atau menentang PAP. ²³

IMDA juga aktif membidik konten dan pembuat konten yang dianggap mengancam kerukunan sosial. Dalam satu kasus, IMDA memblokir hosting situs web yang memuat apa yang dianggap sebagai artikel yang tidak berdasar tentang PM Lee Hsien Loong dalam Skandal 1MDB, dengan alasan bahwa hal itu merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah Singapura. ²⁴ Pada Juli 2019, akses ke video rap bernada protes yang mengkritik perlakuan terhadap minoritas di negara itu diblokir. ²⁵

IMDA juga menggunakan berbagai undang-undang lain sebagai senjata. Satu contoh, IMDA terus-menerus mengincar The Online Citizen. Pada Desember 2018, platform blog komunitas tersebut memperoleh pemberitahuan bahwa mereka tidak dapat menerima sumbangan dari “sumber lokal yang tidak diverifikasi” melalui model berlangganannya dan bahwa mereka harus melaporkan keuangannya setiap tahun ke IMDA karena “dapat menjadi jalan masuk bagi pengaruh asing”. Pada 2021, izinnya dibekukan oleh IMDA. ²⁶ Sebelumnya, IMDA mengajukan laporan tindakan kriminal pencemaran nama baik terhadap Terry Xu, editor situs web tersebut, karena unggahan surat terbuka oleh seorang pembaca pada September 2018 yang mengklaim bahwa ada “korupsi di eselon tertinggi” dari partai yang berkuasa. ²⁷ Laporan ini muncul setelah Xu mematuhi perintah penghapusan dari IMDA dan menghapus unggahan tersebut. Terry Xu dan penulis surat tersebut, Daniel De Costa Augustin, kemudian dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik pada November 2021. ²⁸ Dalam persidangan, jaksa menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan dengan niat jahat untuk merusak reputasi pemerintah. ²⁹

Pemerintahan PAP juga telah mengajukan permintaan ke Meta (Facebook) terkait data pengguna, rata-rata 1.500 permintaan per tahun dalam tiga tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata global sebanyak 1.100 permintaan, dan melebihi semua permintaan dari negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara jika digabungkan. ³⁰ Pemerintah Singapura juga rutin meminta informasi ke Twitter, ³¹ Microsoft, ³² dan Google, ³³ meski dengan jumlah yang tidak sebanyak Facebook.

Meski perusahaan-perusahaan ini sebelumnya memilih bungkam, mereka akhirnya mengungkapkan kekhawatiran mereka selama POFMA diberlakukan. Google menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan merugikan inovasi dan pertumbuhan ekosistem informasi digital di negara tersebut. Facebook mengingatkan pemerintahan PAP tentang janjinya bahwa akan ada pendekatan berimbang dan terukur dalam penggunaan POFMA. ³⁴ Namun, setelah secara hukum dipaksa untuk memblokir akses ke State Times’ Review atas perintah POFMA, Facebook menyatakan ketidakpuasannya pada undang-undang tersebut, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak berimbang dan bahwa POFMA digunakan sebagai alat sensor. ³⁵

Kendati pemerintah mengklaim dukungan pada cita-cita tinggi seperti “kebenaran” dan “kerukunan sosial”, pemerintahan PAP dengan sengaja mengabaikan itu semua saat para pendukung mereka dan para penghasut pro-PAP secara sengaja menyebarkan informasi yang menyesatkan atau palsu demi mendukung pemerintah. “Brigade Internet” (“Internet Brigades, IBs”), sebutan barisan ini, adalah bagian dari strategi siber pemerintah untuk menangani kritik-kritik di internet, dengan menggunakan dalil bahwa partai perlu bersuara di dalam ruang siber yang anti-kemapanan. ³⁶

Pada Juni 2020, Facebook menghapus halaman Facebook pro-PAP “Fabrikasi tentang PAP” (“Fabrications About the PAP”) yang memiliki 250.000 pengikut, yang dibuat sebagai tanggapan terhadap situs-situs web anti-pemerintah. ³⁷ Meski demikian, halaman Facebook lain “Fabrikasi tentang PAP” dibuat kembali dan mengumpulkan sekitar 5.500 pengikut. Halaman ini masih rutin mengunggah berbagai berita dan video pro-PAP, yang disambut sejumlah kritik yang menunjukkan kekeliruan dalam beberapa konten. ³⁸

Singapore Matters ³⁹ adalah platform lain yang mendukung anggota pemerintahan PAP dan memuntahkan pembingkaian negatif media arus utama terhadap anggota masyarakat sipil, media daring independen, dan partai oposisi. Halaman-halaman ini tidak diblokir oleh POFMA atas dasar pernyataan palsu, dan para pemilik halaman-halaman ini juga tidak didakwa melakukan pelecehan berdasarkan undang-undang informasi atau media yang dikelola oleh IMDA.

Kesimpulan

POFMA, undang-undang di bawah pengelolaan IMDA, dan undang-undang lainnya, membantu PAP membatasi internet dan platform media sosial agar tidak menyediakan narasi-narasi tandingan. Selain itu, undang-undang dan lembaga-lembaga ini menghalangi tantangan atas pembingkaian negatif mengenai PAP yang dilakukan oleh masyarakat sipil, media daring independen, dan partai oposisi. Pada saat bersamaan, baik PAP dan para pendukungnya juga menggunakan internet dan platform media sosial untuk membuat situs web dan akun media sosial demi merusak reputasi lawan politik mereka. Ancaman terhadap perkembangan demokrasi di bawah pemerintahan PAP terjadi nyata di negara-kota Ini, tetapi, jumlah aktor-aktor alternatif telah bertambah selama satu dasawarsa terakhir ini. Pelecehan dan penganiayaan yang terus berlangsung terhadap masyarakat sipil, media daring independen, dan partai-partai oposisi, telah mendorong perluasan dan penguatan kelompok penantang. Karenanya, terlepas dari kebangkitan otoriterisme digital di Singapura, telah disusun fondasi aliansi untuk menantang rezim PAP, dan akan terus dibangun di Singapura.

James Gomez
Direktur Regional Asia Centre

Banner: Singapore, May 2022. A circle of 6 cameras CCTV outside a building in Singapore. Bima Eriarha, Shutterstock