Pembunuhan dalam Politik Lokal Thailand: Sebuah Dasawarsa masa Desentralisasi (2000-2009)

Perubahan terbesar dari desentralisasi di Thailand terjadi pada tahun 1997 bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Dasar baru, secara luas diperingati sebagai “Piagam Rakyat.” Namun, ada sebuah keprihatinan mendalam bahwa desakan ini mungkin membawa perselisihan politik yang parah dan perselisihan kepentingan bagi negara. Beberapa takut bahwa rakyat tidak siap dan mafia akan menang dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, ada juga berita tentang pembunuhan politik yang menetapkan sasaran atas para politisi lokal dan anggota keluarga mereka. Hal ini telah mengakibatkan politik lokal dipandang ‘berdarah’

Ada banyak ulasan akan kejahatan politik seperti yang dilaporkan dalam surat kabar, yang pada gilirannya, menciptakan rasa takut di masyarakat. Apakah pembunuhan politik seperti itu terjadi di seluruh negara atau hanya di beberapa daerah tertentu? Berapa jumlah yang tepat dari kasus-kasus tersebut yang terjadi setiap tahunnya? Apakah meningkat atau menurun, setelah desentralisasi? Apakah politik lokal Thailand benar-benar berbahaya seperti yang orang percaya (dan takutkan)?

Apa yang survei nasional perlihatkan

Antara tahun 2000 dan 2009 terdapat 481 (100%) percobaan pembunuhan terhadap politisi lokal (baik petugas administrasi dan pejabat termasuk calon dan pegawai) atau 459 kasus. ¹ Dalam beberapa kasus, ada lebih dari satu korban diserang dalam peristiwa yang sama. Dari jumlah ini, ada 362 (75.3%) kasus kematian. Sayangnya memang, ini jumlah yang cukup tinggi. Namun, dibandingkan dengan kasus pembunuhan yang disengaja untuk seluruh negara (hampir 4,700 kasus) dan jumlah semua politisi lokal (sekitar 160.000 politisi lokal), itu sangat kecil (kurang dari 1%).

Di antara 481 korban dalam percobaan pembunuhan, 467 (97%) adalah laki-laki. Sebagian besar korban berusia 41-59 tahun (54.1%). Cara pembunuhan yang paling umum adalah ditembak dengan pistol (93.1%), penanaman peledak (3.1%) dan cara yang lainnya (3.7%).

Satu hal yang jelas adalah presiden organisasi administrasi adalah posisi dengan akibat tertinggi untuk pembunuhan. Catatan menunjukkan ada 139 korban (hampir 30%). Ini mungkin disebabkan oleh kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki seorang presiden organisasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pembagian anggaran. Juga, organisasi pemerintah daerah yang lebih kecil memiliki kekerasan politik lebih daripada organisasi yang lebih besar; terdapat 349 korban (72.6%) yang bekerja untuk Organisasi Administratif Kelurahan (Sub-district Administrative Organization, SAO)

Number	Provinsi	Wilayah	Jumlah kasus	Persentase
1	Narathiwat	South	34	7.1%
2	Pattani	South	31	6.4%
3	Phatthalung	South	30	6.2%
4	Yala	South	24	5.0%
5	Songkhla	South	20	4.2%
6	Nakorn-Si-Thamarat	South	18	3.7%
7	Nakom Pathom	Center	16	3.3%
7	Phetchabun	Center	16	3.3%
9	Nakon Ratchasima	Northeast	13	2.7%
10	Chiang Mai	North	12	2.5%
10	Supan Buri	Center	12	2.5%

Table 1. Provinsi teratas dengan kasus percobaan pembunuhan atas politisi daerah

Sangat menarik untuk dicatat bahwa meskipun kekerasan semacam ini telah terjadi secara luas di seluruh negeri, ada beberapa daerah dalam keadaan berbahaya, terutama di Thailand Selatan (42.2%), dan juga di pusat (26.4%). Empat dari sebelas provinsi yang ditunjukkan di atas berada pada “Selatan Inti” (Deep South): Narathiwat, Pattani, Yala dan Songkhla (di beberapa kecamatan) telah mengalami keadaan yang sulit untuk waktu yang sangat lama (Lihat daerah dengan warna merah tua di Gambar 2). Sebaliknya, hanya ada lima provinsi yang tidak memiliki percobaan pembunuhan yang tercatat. Tiga dari lima provinsi ini berada di wilayah timur laut (Lihat titik/bagian warna putih pada Gambar 2).

Kecenderungan dari pembunuhan politik selama tahun 2000-2009 tidak dapat diduga dan tidak stabil. Pada tahun 2003 (13.3%) dan 2005 (14.1%) jumlahnya tinggi. Sementara pada tahun 2008-2009, jumlahnya cenderung menurun secara bertahap di setiap wilayah negara.

Melihat angka-angka ini, kita harus juga mempertimbangkan keadaan politik di tingkat nasional. Pada awal tahun 2003, pemerintah Thailand mengumumkan kampanye perang terhadap narkoba. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa sebagai hasil dari kampanye mematikan ini ada sekitar 2.500 orang dibunuh. ² Pada awal 2004, setelah penggerebekan penyimpanan senjata tentara Thailand di Narathiwat, keadaan politik di tiga provinsi perbatasan di Selatan menjadi yang terburuk. Ada peningkatan jumlah kasus kekerasan (pembunuhan, pembunuhan orang terkenal, penanaman bom dan sebagainya) yang menyebabkan kerusuhan politik. Jumlah kekerasan di daerah meningkat banyak antara tahun 2004 dan 2005. ³

Pembunuhan Charnchai Silapauaychai

Pada tanggal 24 Oktober 2007, Dr. Charnchai Silapauaychai (53 tahun), presiden Organisasi Administrasi Provinsi Phrae, ditembak mati. Provinsi Phrae adalah salah satu dari provinsi utara yang terkenal akan kekerasan politiknya. Dr. Charnchai adalah satu-satunya presiden PAO dari semua delapan provinsi atas-utara Thailand yang dibunuh.

Sebelum pembunuhan itu, Dr. Charnchai dilaporkan berselisih dengan lawan politiknya, dalam hal ini mengarah pada Siriwan, yang merupakan ahli waris dari keluarga terkenal yang berpengaruh secara politik dan salah satu dari pemimpin partai politik lama di Provinsi Phrae. Dr. Charnchai tidak mengangkat S (sepupu dari Siriwan) sebagai wakil presiden dari PAO Phrae. Pongsawat (adik laki-laki Siriwan), sebagai ketua dewan PAO Phrae, menghalangi salah satu proyek Dr. Charnchai, yaitu, pinjaman sebesar 120 juta dari Bank Krung Thai.

Perlu dicatat bahwa Dr. Charnchai telah beralih posisi dari partai lama dan menyuarakan dukungannya untuk Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party, PPP) (พรรคพลังประชาชน), sebuah bentuk baru dari partai Thai Rak Thai (TRT) (พรรคไทยรักไทย). Faktanya, dia berhasil mengumpulkan semua suara dari anggota partai penentang di dewan untuk bergabung dengan kelompok politiknya, ‘Hug Muang Phrae’ (กลุ่มฮักเมืองแป้). Akibatnya, dewan PAO Phrae memperoleh suara terbanyak untuk pemberhentian Pongsawat sebagai ketua. Dr. Charnchai juga memerintahkan untuk melepaskan spanduk kampanye yang menggunakan foto Siriwan. Oleh karena itu, ada alasan kuat untuk percaya bahwa dia merasa terancam kehilangan kekuasaan politik dan statusnya.

Setelah pembunuhan itu, para pemimpin PAO Phrae diganti untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun. Baik Siriwan dan Pongsawat tidak pernah lagi terpilih dalam setiap jabatan politik daerah. ⁴ Meskipun mereka tidak pernah didakwa, di mata masyarakat umum mereka dianggap bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan desentralisasi belum mampu menghilangkan kekerasan politik, masyarakat, melalui pemilihan, memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang mereka lihat cocok untuk pekerjaan politik dan menolak siapa yang memiliki rekam jejak menggunakan kekerasan.

 Adapun di peradilan, setelah proses yang panjang, pada bulan November 2015 Mahkamah Agung Thailand menjatuhi hukuman penjara seumur hidup atas dua terdakwa, penembak dan pengendara sepeda motor. Sementara itu, pengadilan sipil membebaskan semua tuntutan untuk terdakwa lainnya, termasuk atas J (sepupu dari Siriwan) karena tanpa diragukan lagi tidak ada cukup bukti untuk membuktikan keterlibatannya.

Di masa lalu, selama akhir abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20, ekonomi Provinsi Phrae sangat banyak dibentuk oleh persaingan sumber daya alam seperti tanah, kayu, tembakau dan wolfram. Sumber daya ini telah membuat banyak keluarga politisi besar menjadi kaya. Para anggota keluarga kaya dan berpengaruh ini biasanya dikenal sebagai ‘Paw Liang,’ (พ่อเลี้ยง). Artinya, seseorang yang kaya, berkuasa, memiliki banyak pengikut, dan seringkali terlibat dalam kekerasan (sebagai pihak yang tidak kenal takut) untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat.

Perlu dicatat bahwa kematian Dr. Charnchai terjadi hanya dalam waktu dua bulan sebelum pemilihan umum. Kasus ini menunjukkan bahwa perselisihan politik tentunya tidak hanya di tingkat nasional. Perselisihan politik dan pembunuhan terjadi di tingkat daerah, karena perselisihan pribadi dan usaha/ bisnis. Perselisihan juga terjadi di antara para politisi dari partai yang sama, tidak hanya konflik antara lawan-lawan politik, bisa berkembang dan menjadi kekerasan. Meskipun sulit untuk mengenali dengan jelas apa yang benar-benar menyebabkan pembunuhan (karena biasanya ada lebih dari satu alasan), kita tidak dapat mengesampingkan latar belakang persaingan ekonomi ini.

Nuttakorn Vititanon
Dosen, Fakultas Hukum
Universitas Mae Fah Luang, Chiang Rai, Thailand

Tulisan ini adalah bagian dari disertasi doktor penulis dalam “Conflict and Violence of Local Politics in the Upper North of Thailand (A.D. 2000-2009)”, diajukan pada Universitas Mae Fah Luang