Kudeta militer Februari 2021 di Myanmar menebarkan awan suram bagi masa depan politik negara tersebut, terutama dengan munculnya siklus kekerasan sebagai tanggapan atas penggunaan kekuatan mematikan oleh militer terhadap warga sipil tak bersenjata yang memprotes kudeta itu. Awan suram itu telah menyebar dan semakin gelap, memengaruhi cara pandang masyarakat Myanmar dan membuat mereka takut akan keamanan diri mereka.
Pascakudeta 2021, masyarakat Myanmar menghadapi tantangan besar perihal keamanan akibat ketidakstabilan dan kekerasan yang terus berlanjut. Keamanan politik merupakan salah satu korban pertama dari kudeta tersebut; para pemimpin senior pemerintahan sipil terpilih, anggota kabinet, dan anggota partai berkuasa ditahan, didakwa, dan dipenjara. Kebijakan restriktif dan penindasan ekspresi oleh rezim militer menciptakan rasa tidak aman secara umum; beberapa kebijakan tersebut memengaruhi keamanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pengungsian massal dan penghancuran rumah-rumah seiring meningkatnya konflik di banyak wilayah Myanmar semakin menambah keresahan akan keamanan pribadi dan masyarakat. Kebutuhan akan bantuan kemanusiaan terus meningkat di wilayah-wilayah yang terdampak konflik, diperparah oleh bencana alam, termasuk bencana akibat topan dahsyat pada Mei 2023, banjir dan tanah longsor akibat topan pada 2024, dan gempa bumi dahsyat pada Maret 2025. Myanmar termasuk di antara negara-negara paling rawan bencana. Konflik yang terjadi dan berbarengan dengan kerentanan perubahan iklim menimbulkan akibat-akibat yang luas.
Menimbang status Myanmar di luar negeri, semua kejadian tersebut menimbulkan rasa kasihan dan keprihatinan atas penderitaan rakyatnya, di tengah meningkatnya rasa frustrasi dan ketidaksabaran terhadap sikap keras kepala rezim militer terhadap intervensi diplomasi regional dengan tujuan untuk menghentikan kekerasan dan memediasi dialog inklusif di bawah kerangka kerja luas Konsensus Lima Butir ASEAN tentang Myanmar (ASEAN’s Five-Point Consensus on Myanmar). Upaya ASEAN untuk memediasi konflik sipil yang sedang berlangsung dan mengatasi situasi kemanusiaan yang memburuk terhambat oleh perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota sehingga memengaruhi pencapaian dan penegakan keputusan, posisi bersama ASEAN, serta rumitnya dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. ASEAN telah mencurahkan banyak waktu dan energi dalam menanggapi situasi Myanmar, terutama dalam bentuk diplomasi regional yang melibatkan pernyataan, pertemuan darurat, pemantauan atas kepatuhan Myanmar (atau ketidakpatuhannya) terhadap Konsensus Lima Butir, diskusi dengan berbagai aktor politik dan pemangku kepentingan Myanmar, serta penyediaan bantuan kemanusiaan, termasuk tim Pencarian dan Penyelamatan Perkotaan (Urban Search and Rescue) setelah terjadinya gempa bumi 2025. Namun, efektivitas mekanisme kelembagaan ASEAN dalam mengelola krisis Myanmar juga menghadapi tantangan terkait keamanan Myanmar yang terus berubah. Tulisan ini membahas secara singkat empat tantangan tersebut, konteksnya (yang kompleks), dan akibat-akibatnya bagi tanggapan bilateral dan regional ASEAN.
Migrasi dan Pengungsian
Konflik internal Myanmar merupakan salah satu pendorong utama migrasi pascakudeta 2021, sehingga menimbulkan “peristiwa migrasi Myanmar” karena perpindahan orang di dalam dan luar Myanmar meningkat pesat pascakudeta.[1] Pengungsian memiliki dimensi internal dan lintas batas, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan kemanusiaan. Portal Data Operasional UNHCR mencatat lebih dari 3,5 juta pengungsi internal di Myanmar per September 2025, dan lebih dari 1,5 juta pengungsi dan pencari suaka (lebih dari 270.000 telah tiba setelah kudeta 2021) di negara ketiga per Agustus 2025.[2] Perpindahan lintas batas, baik melalui jalur hukum maupun sebagai pengungsi, juga telah memperbesar tekanan pada sistem layanan kesehatan dan sosial di negara-negara penerima, terutama tetangga terdekat Myanmar di ASEAN, yaitu Thailand, yang sejak 2021 menjadi negera penerima sebagian besar pencari suaka dan migran. Pemberlakuan Undang-Undang Wajib Militer 2010 pada awal 2024 menyebabkan banyak orang muda, terutama laki-laki, mencari cara dan sarana meninggalkan Myanmar guna menghindari wajib militer di masa konflik. Sementara beberapa bergabung dengan pasukan perlawanan.[3] Pada awal 2025, rezim militer memberlakukan pembatasan perjalanan lebih lanjut bagi laki-laki usia wajib militer.[4] Hal ini memengaruhi motivasi dan pilihan bagi calon migran dari Myanmar dan menambah kerentanan mereka di negara penerima terkait akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Keputusan baru-baru ini yang dikeluarkan kabinet Thailand untuk mengizinkan pengungsi Myanmar yang telah lama tinggal untuk bekerja secara legal di negara tersebut merupakan kabar baik bagi banyak migran/pengungsi, dan hal ini meningkatkan harapan bahwa keputusan baru tersebut dapat diperluas bagi para pendatang yang lebih baru.[5]
Hubungan Iklim dan Konflik
Pasca kudeta, sejumlah pengamat mulai menyuarakan kekhawatiran tentang meningkatnya kerentanan iklim Myanmar, memperingatkan akibat-akibat buruk dari penangguhan beberapa proyek dan prakarsa penting yang bertujuan untuk ketahanan perubahan iklim dan mengkaji-ulang ekonomi yang tergantung pada industri pertambangan.[6] Sebuah kajian mendalam oleh seorang pakar terhadap hubungan antara iklim dan konflik di Myanmar[7] mengungkapkan bahwa meskipun Myanmar hanya menyumbang sedikit emisi karbon global, kondisi negara masih sangat rentan terhadap bahaya terkait iklim. Proyeksi berbasis penelitian terkini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Myanmar tengah, yang dihuni 12 juta orang, dapat menjadi tidak layak huni akibat panas ekstrem dalam beberapa dasawarsa mendatang. Konflik bersenjata yang meningkat setelah kudeta 2021 semakin mengancam mata pencaharian dan pasokan pangan, serta mempersulit kebutuhan untuk mengatasi tantangan keamanan iklim di Myanmar. Keterbatasan pendanaan internasional dan tantangan tata kelola juga memperparah siklus ketidakstabilan lingkungan dan sosial yang saling memperkuat. Para ahli masih optimis bahwa aksi iklim dan pengurangan risiko bencana yang efektif di masa depan di Myanmar akan dapat ditangani secara lokal, dengan melibatkan masyarakat lokal dan adat, selaras dengan prinsip umum subsidiaritas dan tren global menuju pendanaan iklim yang terlokalisasi, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak konflik dan miskin. Namun, terkait situasi Myanmar yang dilanda konflik saat ini, kekhawatiran yang lebih nyata dan mendesak terkait hubungan iklim-konflik adalah seputar ketahanan pangan dan mata pencaharian, karena bencana alam yang kerap terjadi dan intensitas tinggi telah melemahkan sektor pertanian. Di saat yang sama, penambangan sumber-sumber daya secara ilegal dan terkait konflik, dapat mempercepat kerusakan lingkungan dan semakin memperdalam ketegangan dan konflik sosial.
Kejahatan Siber dan Keamanan[8]
Keamanan siber, sebagai tantangan yang muncul di kawasan ini, juga merupakan tantangan yang terus berkembang dan berkelanjutan bagi Myanmar, karena terkait erat dengan meningkatnya kejahatan siber dan operasi penipuan yang menargetkan dan merekrut banyak warga negara di Asia Tenggara dan sekitarnya. Myanmar telah dikenal sebagai sarang kejahatan siber karena lemahnya kapasitas untuk menerapkan dan menegakkan langkah-langkah keamanan siber yang memadai untuk melindungi penduduk. Selain itu, terbatasnya jangkauan hukum dan ketertiban di zona abu-abu di sejumlah wilayah pinggiran Myanmar yang berbatasan dengan Tiongkok dan Thailand telah memperparah impunitas operasi penipuan yang berkelanjutan di wilayah-wilayah tersebut. Pihak berwenang di Myanmar lebih menekankan pengendalian kapasitas pengawasan dan tanggapan negara[9] serta keamanan rezim (dengan kedok keamanan nasional) di wilayah-wilayah yang berada dalam jangkauan administratifnya. Wilayah perbatasan Myanmar dan berbagai aktor bersenjata etnis non-negara juga tidak asing dengan kegiatan ekonomi terlarang, maupun dalam hubungan yang kompleks dan simbiosis dengan personel angkatan bersenjata Myanmar. Kegiatan tersebut terus berlanjut meskipun dan di tengah kudeta 2021 dan pandemi COVID-19. Ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar saat ini memperparah kesenjangan antara peraturan di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Keberagaman tata kelola dan kendali teritorial di wilayah-wilayah sengketa dan pinggiran Myanmar menunjukkan adanya perbedaan motivasi dan agensi dari berbagai aktor keamanan, mulai dari mereka yang menentang militer Myanmar atau menentang kekuasaan militer hingga mereka yang secara aktif mendukung militer. Situasi demikian menunjukkan bahwa bahaya keamanan siber yang muncul dan meningkat dari wilayah-wilayah perbatasan Myanmar dapat menjadi isu siklus yang diperparah oleh ketidakstabilan politik dan lemahnya tata kelola atau kapasitas penegakan hukum.
Hubungan Narkoba dan Konflik
Sebelum penipuan dan operasi kejahatan siber, tantangan utama kejahatan transnasional yang terkait dengan Myanmar adalah produksi dan perdagangan narkoba. Ketenaran Myanmar sebagai pusat produksi narkoba berawal dari warisan Perang Dingin dengan munculnya kawasan “Segitiga Emas” (Golden Triangle),[10] yang identik dengan berbagai kegiatan pendanaan perdagangan narkoba ilegal dan operasi aktor bersenjata non-negara di wilayah-wilayah dengan jangkauan aparat pemerintah yang minim. Kolusi dengan aparat rezim otoriter yang mengupayakan gencatan senjata dengan fokus pada “perdamaian negatif”, alih-alih “perdamaian positif”. Hal tersebut turut memperburuk produksi narkoba ilegal yang berkelanjutan, sehingga pada 2023 Myanmar tercatat melampaui Afghanistan dalam produksi narkoba opium.[11] Kawasan Segitiga Emas, khususnya Negara Bagian Shan di Myanmar, juga mengalami peningkatan produksi dan perdagangan narkoba sintetis yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama metamfetamin. “Ledakan produksi” tersebut tercermin dalam “jumlah rekor” penyitaan sebesar 236 ton, meningkat 24% dari 2023, dan kemungkinan besar akan mencapai pasar.[12] Lonjakan ketidakstabilan di Myanmar pascakudeta 2021 memberi lebih banyak peluang bagi kelompok kriminal transnasional untuk memanfaatkan lemahnya penegakan hukum dan meningkatnya permintaan sumber daya untuk mendanai perang saudara yang masih berlangsung.
Namun, militer Myanmar tetap saja mengaitkan persoalan narkoba ilegal dan kejahatan transnasional lainnya dengan wilayah-wilayah yang dikuasai sejumlah organisasi etnis bersenjata (ethnic armed organisations) yang menolak intervensi negara, dan terus-terusan berupaya menampilkan militer sebagai satu-satunya lembaga yang berhak bekerja sama dengan mitra luar-negeri untuk mengatasi persoalan tersebut. Selama beberapa dasawarsa, pemerintahan Myanmar telah bekerja sama dengan Badan Penegakan Narkoba (Drug Enforcement Administration) dari Amerika Serikat, dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/ UNODC) dalam pemberantasan narkotika. Namun, produksi narkoba dari Myanmar tetap tinggi, meskipun dilaporkan mengalami penurunan pada 2024 dibandingkan 2023, dan dengan tingkat produksi yang terus tinggi sejak UNODC pertama kali melakukan pengukuran dua dasawarsa lalu.[13]
Hal tersebut membawa dampak-dampak keamanan – baik dalam maupun luar negeri; ketidakstabilan dan konflik memicu dan memungkinkan produksi dan perdagangan narkoba, begitu pula sebaliknya. Kesepakatan gencatan senjata militer Myanmar pada 1990-an dan 2000-an menawarkan bantuan ekonomi kepada organisasi-organisasi etnis bersenjata dengan imbalan penghentian permusuhan; beberapa organisasi ini sesungguhnya juga berada di bawah struktur komando angkatan bersenjata Myanmar. Ekonomi gelap dan dinamika kekuasaan yang muncul dari kesepakatan “perdamaian negatif” tersebut terus memicu dan mengeruk keuntungan dari konflik yang terus berlangsung di Myanmar hingga saat ini. Sebuah laporan terbaru oleh Prakarsa Global melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Global Initiative against Transnational Organized Crime/ GI-TOC), yang terbit sebagai bagian dari seri Pengawasan Ekonomi Gelap Dewan Keamanan PBB (UN Security Council’s Illicit Economies Watch), merinci bagaimana selama 60 tahun terakhir, ekonomi gelap telah memicu pemberontakan dan konflik di Myanmar, mengancam keamanan manusia serta masalah keamanan dan perdamaian lainnya di wilayah-wilayah perbatasan Myanmar. Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa setelah kudeta 2021, peningkatan ekonomi gelap tersebut semakin mengukuhkan berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga setiap upaya untuk bertindak melawan kepentingan-kepentingan tersebut berisiko memengaruhi perdamaian dan stabilitas negara.[14]
Kesimpulan
ASEAN telah melembagakan mekanisme dan tanggapan regional terhadap isu-isu seperti migrasi, perubahan iklim, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya. Migrasi dan perubahan iklim merupakan salah satu prioritas dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025 (ASEAN Socio-Cultural Community 2025 Blueprint), sementara Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN 2025 (ASEAN Political-Security Community 2025 Blueprint) mencakup langkah-langkah untuk mengatasi narkoba dan kejahatan transnasional lainnya serta masalah keamanan yang muncul terkait kejahatan siber. Namun, kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan komitmen regional ini mengandaikan adanya stabilitas politik dan kapasitas tata kelola. Masalah ketidakstabilan Myanmar saat ini dan cakupan tata pemerintahan yang rapuh atau terfragmentasi di Myanmar, masih perlu dipertimbangkan dalam pembahasan di dalam ASEAN: bagaimana kerja sama regional dapat mengatasi situasi unik tersebut di negara anggota yang tidak dapat memenuhi komitmen regionalnya.
Upaya ASEAN secara keseluruhan untuk memediasi penyelesaian politik bagi Myanmar berdasarkan Konsensus Lima Butir (ASEAN’s Five-Point Consensus on Myanmar) juga perlu mempertimbangkan berbagai akibat dari dan bagi isu-isu yang muncul dari ketidakstabilan Myanmar saat ini. Oleh karena itu, tanggapan regional dan/atau bilateral terhadap krisis yang terjadi di Myanmar sejak 2021 perlu dipersiapkan untuk mengatasi tantangan keamanan Myanmar yang terus berubah, yang juga memunculkan tanggapan dan kesiapan keamanan kolektif di kawasan Asia Tenggara.
Moe Thuzar
Moe Thuzar adalah peneliti senior dan koordinator Program Studi Myanmar di ISEAS Yusof Ishak Institute.
Notes–
[1] Aung Tun, “Migration in Post-coup Myanmar: A Critical Determinant in Shaping the Country’s Future?,” ISEAS Perspective 2022/37, ISEAS-Yusof Ishak Institute, 13 April 2022. https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-37-migration-in-post-coup-myanmar-a-critical-determinant-in-shaping-the-countrys-future-by-aung-tun/#:~:text=Since%20Myanmar’s%20February%202021%20military,a%20%E2%80%9CMyanmar%20migration%20moment%E2%80%9D.
[2] Operational Data Portal, “Myanmar Situation,” UNHCR. https://data.unhcr.org/es/situations/myanmar
[3] Kyi Sin and Thida, “Conscription in Myanmar is Pushing Young Men to Choose Sides,” Fulcrum, ISEAS-Yusof Ishak Institute, 26 Maret 2024. https://fulcrum.sg/conscription-in-myanmar-pushing-young-men-to-choose-sides/.
[4] Democratic Voice of Burma, “Regime Imposes Travel Restrictions on Conscription Aged Men,” 31 Januari 2025. https://english.dvb.no/regime-imposes-travel-restrictions-on-military-conscription-aged-men/.
[5] United Nations, “Thailand Grants Work Rights to Long-term Refugees from Myanmar, UN Welcomes Resolution,” 26 Agustus 2025. https://news.un.org/en/story/2025/08/1165721.
[6] Aung Tun, “ Myanmar’s Climate Crisis: Damaging Policies Need Reversal,” Fulcrum, ISEAS-Yusof Ishak Institute, 27 Desember 2021. https://fulcrum.sg/myanmars-climate-crisis-damaging-policies-need-reversal/.
[7] Ashley South, Conflict, Complexity & Climate Change: Emergent Federal Systems and Resilience in Post-coup Myanmar, Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Chiang Mai University, 2021. https://rcsd.soc.cmu.ac.th/publications/conflict-complexity-climate-change/.
[8] Bagian ini didasarkan dari: Moe Thuzar and Kyi Sin, “Cybersecurity in Myanmar: Concern across the Landscape,” East-West Center Asia Pacific Bulletin, 26 Maret 2025. https://www.eastwestcenter.org/publications/cybersecurity-myanmar-concern-across-landscape. Lihat juga, Moe Thuzar and Kyi Sin, “The Extraordinary Rise of Cybercrime Operations in Myanmar,” Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Juli 2024. https://scholarbank.nus.edu.sg/entities/publication/806affd9-0117-48b6-8d8d-d6441ba041f0
[9] Tilleke and Gibbons, “Myanmar Issues Cybersecurity Law,” 9 Januari 2025. https://www.tilleke.com/insights/myanmar-issues-cybersecurity-law/10/.
[10] William Mellor, “In the Golden Triangle, Long-Dead Drug Warlords Hold Visitors in Thrall,” Nikkei Asia, 14 Februari 2024, https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Tea-Leaves/In-the-Golden-Triangle-long-dead-drug-warlords-hold-visitors-in-thrall
[11] Nicholas Yong, “Myanmar Overtakes Afghanistan as Top Opium Producer, BBC, 12 Desember 2023. https://www.bbc.com/news/world-asia-67688413.
[12] United Nations Office on Drugs and Crime Press Release, “Rise in Production and Trafficking of Synthetic Drugs from the Golden Triangle, New Report Shows,” 28 Mei 2025. https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2025/May/rise-in-production-and-trafficking-of-synthetic-drugs-from-the-golden-triangle–new-report-shows.html.
[13] United Nations Office on Drugs and Crime Press Release, “Myanmar Remains a Leading Source of Opium and Heroin,” 12 December 2024. https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2024/December/myanmar-remains-a-worlds-leading-source-of-opium-and-heroin.html.
[14] Alastair Macbeath, Cashing in on Conflict: Illicit Economies and the Myanmar Civil War, Global Initiative on Transnational Organised Crime, March 2025. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2025/03/Alastair-MacBeath-Cashing-in-on-conflict-Illicit-economies-and-the-Myanmar-civil-war-GI-TOC-March-2025.pdf.