Politik Patani: Ragam Wajah Kampanye Pemilu 2019

Ini belum pernah terjadi sebelumnya: seluruh anggota parlemen dari Pattani, Yala, dan Narathiwat yang dipilih dalam pemilihan umum Thailand 24 Maret 2019 adalah Muslim Melayu. ¹ Ujung Selatan Thailand, dibayangi oleh gerilya yang telah menewaskan lebih dari 7.000 jiwa selama 16 tahun terakhir, memiliki iklim mikropolitik tersendiri. ² Pada dasawarsa sebelumnya, wilayah mayoritas Muslim ini diwakili di parlemen oleh orang yang beragama Buddha. Orang Muslim Melayu yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Thailand kerap berdiri di wilayah rawan. Di satu sisi, tidak dipercayai oleh pihak berwenang yang mungkin mencurigai mereka terkait dengan kelompok kekerasan, tetapi di sisi lain dianggap sebagai pengkhianat masyarakat Melayu oleh beberapa anggota masyarakat mereka sendiri.

Tidak seperti para pemilih di Selatan Atas yang telah lama menjadi daerah dominan Partai Demokrat, pemilih Muslim Melayu di Selatan Bawah selalu berubah-ubah. Dari sebelas kursi parlemen di tiga provinsi, sembilan di antaranya dimenangkan oleh partai-partai baru pada 2019, dan hanya tiga oleh mantan anggota parlemen dari parlemen sebelumnya. ³ Kendati Partai Demokrat memenangkan 10 dari 11 kursi pada 2011, Partai Demokrat hanya kuat di satu daerah pemilihan, Kabupaten Pattani 1, pada 2019. Pemenang terbesar di wilayah ini adalah Partai Prachachat, partai baru yang dipimpin oleh mantan juru bicara parlemen Wan Muhamad Noor Matha (alias Wan Nor), yang memperoleh enam kursi, masing-masing dua kursi di tiga provinsi. Tiga kursi lainnya diambil oleh Partai Palang Pracharat, partai baru yang menikmati hubungan dekat dengan junta militer yang telah merebut kekuasaan lewat kudeta Mei 2014. Kursi tunggal daerah pemilihan, di Kabupaten Pattani 2, dimenangkan oleh Partai Bhumjai Thai yang pragmatis, yang telah memenangkan kursi Pattani yang berbeda pada 2011. Selain dari sebelas kursi daerah pemilihan, tiga orang Muslim Melayu lainnya mengamankan kursi dalam daftar partai: pemimpin Partai Prachachat Wan Nor, Petadau Tohmeena untuk Partai Bhumjai Thai, dan Niraman Sulaiman dari Partai Future Forward. Apa yang telah terjadi?

******

Wan Nor adalah sosok yang penuh teka-teki: sejauh ini politisi paling sukses yang muncul dari wilayah ujung Selatan, seorang mantan pejabat di banyak lembaga utama negara ini bersuara lembut, pendiam, dan sangat tertutup. Sebagai seorang bujangan, Wan Nor hidup seorang diri di rumah mewahnya di Yala, jarang menerima wawancara—dan tidak pernah pula dengan saya. Bersama dengan Den Tohmeena dan pihak lainnya, Wan Nor menciptakan faksi politik Wadah (‘Persatuan’) pada 1986—suatu upaya terorganisir untuk mendukung kepentingan Muslim Melayu di parlemen nasional. Wadah bermigrasi dari satu partai ke partai lain untuk mencari peluang dan keuntungan, berkembang di bawah perlindungan Partai Aspirasi Baru (New Aspiration Party) yang dipimpin Chavalit Yongchaiyudh, dan kemudian Thai Rak Thai yang dipimpin Thaksin Shinawatra. Selama berada di bawah pemerintahan antara tahun 1995 dan 2005, Wan Nor menjadi penghubung utama Bangkok di wilayah Selatan, dan cukup dihargai atas jasanya itu.

Peran Wan Nor tersebut runtuh ketika pada malam mengerikan tanggal 25 Oktober 2004, lebih dari seribu demonstran tidak bersenjata ditangkap di Tak Bai dan diangkut ke kamp tentara Pattani dengan truk militer. Tujuh puluh delapan pria mati lemas selama perjalanan. Meski saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri, Wan Nor tidak berdaya untuk mencegah hilangnya nyawa. Disalahkan oleh para pemilih atas kebijakan keamanan pemerintah Thaksin yang keras tersebut, semua anggota parlemen Wadah kehilangan kursi mereka dalam pemilihan 2005. Partai Prachachat adalah upaya terbaru Wadah untuk kembali, setelah menghabiskan 14 tahun di belantara politik.

Anehnya, bagaimanapun, Prachachat adalah gagasan yang bukan dari Wan Nor, melainkan dari Tawee Sodsong, seorang mantan kolonel polisi beragama Buddha yang sebelumnya memimpin Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan, dan punya misi pribadi untuk mengubah wilayah tersebut. Wan Nor awalnya menolak untuk menjabat sebagai pemimpin partai, dan dalam berbagai kampanye ia jarang hadir. Ketika saya bertemu dengannya di sebuah rapat umum besar Prachachat di Pattani, ia tampak kosong.

Prachachat mengamankan enam daerah pemilihan dengan baik, tetapi partai Wan Nor tersebut tertolong karena ada perpecahan di partai lain: beberapa mantan Partai Demokrat membelot bergabung ke Suthep Thuagsuban yang melepaskan diri lewat Koalisi Aksi untuk Thailand (Action Coalition for Thailand), sementara yang lain beralih ke Palang Pracharat yang berpihak pada militer. Prachachat lantas juga tidak memenangkan kursi di tempat lain di negara ini, gagal memperluas daya tariknya di luar identitas Melayu ke pemilih nasional multikultural. Pada usia 75, Wan Nor menemukan dirinya kembali di parlemen yang pernah ia duduki, kali ini memimpin partai oposisi kecil yang tampak ditakdirkan selamanya hanya menjadi sempalan pinggiran. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan semangat untuk bertarung.

Ketika saya bertanya kepada Tawee selama kampanye, apakah Prachachat berkomitmen untuk menentang militer di parlemen baru, ia agak mengelak. Beredar rumor saat itu bahwa Wan Nor tidak keberatan bergabung dengan pemerintah Prayuth Chan-ocha. Bagaimanapun, seluruh kariernya didasarkan pada sikap pragmatis dan kompromi. Pada akhirnya, Prachachat tidak bergabung, tetapi Muslim Melayu terkemuka lainnya membuat pilihan berbeda pada 2019.          

******

Ketika Petdau Tohmeena akhirnya masuk parlemen pada 2019, itu terjadi setelah ia bertahun-tahun mencoba. Apa yang membuatnya begitu lama? Petdau adalah seorang dokter kelahiran Pattani yang belajar di Malaysia, cucu perempuan Haji Sulong, yang adalah seorang guru Islam legendaris dan nasionalis Pattani yang dibunuh pada 1950-an. Ayahnya, Den Tohmeena, kali pertama memasuki parlemen pada 1976 di bawah panji Demokrat dan ikut mendirikan kelompok Wadah satu dasawarsa kemudian. Den berada di parlemen selama 20 tahun selanjutnya, sempat mengampu dua kali masa jabatan sebagai wakil Menteri, kemudian menjadi senator terpilih untuk Pattani dan Sekretaris Jenderal Dewan Islam Thailand (Islamic Council of Thailand). Saya mengikuti kampanye senat Petdau pada April 2006: terlepas dari modal kulturalnya yang tanpa cela, ia dikalahkan tipis oleh Anusart Suwanmongkol, seorang pengusaha kaya Buddhis di bidang perhotelan dan penyalur mobil, di provinsi dengan 80 persen penduduk Muslim. Kekalahan Petdau pada 2006 tersebut menyebabkan pengasingan selama 13 tahun dari pemilu bagi keluarga yang sebelumnya telah mendominasi politik Pattani selama empat dasawarsa ini.

Dinasti Tohmeena membangkitkan perasaan campur aduk: sementara Haji Sulong dihormati, Den adalah sosok yang memecah belah, lama berselisih dengan sebagian besar rekan Wadah lamanya. Para pendiri Partai Prachachat melangkahi Den, mengundangnya untuk menjadi penasihat senior hanya setelah mendirikan partai tanpa Den pada 2018. Namun, Wan Nor dan Tawee sia-sia mendekati Den sebab ia telah melakukan kesepakatan dengan Partai Bhumjai Thai yang ultra-pragmatis. Harga untuk mendapatkan dukungan Den? Nomor urut 11 dalam daftar Partai Bhumjai Thailand bagi putrinya, Petdau. Selama acara peringatan Hari Haji Sulong pada 13 Agustus 2019 di rumah Den, seluruh keluarganya gembira mendapati Tohmeena kembali ke parlemen, Majelis Nasional.

Didirikan pada 2008 oleh Newin Chidchob, seorang politikus manipulatif khas Svengali dan mak-comblang politik dari provinsi timur laut Buriram, Partai Bhumjai diam-diam memposisikan diri untuk bergabung dengan pemerintah mana pun yang akan muncul dari Pemilu 2019. Bhumjai Thai tidak memiliki inisiatif kebijakan yang menarik terkait dengan wilayah tersebut. Warga setempat merasa malu ketika pemimpin partai Anuthin Charnvirakul membuka rapat umum pemilihan di Narathiwat dengan seruan untuk melegalkan ganja—yang sulit untuk mendapatkan dukungan di wilayah mayoritas Muslim konservatif ini. Kebijakan yang bermasalah ini adalah salah satu alasan mengapa mantan anggota parlemen Thailand dari fraksi Pattani Bhumjai, Sommut Benjaluck, membelot ke Prachachat pada 2019. Calon lain Bhumjai Thai asal Patani, Abdul Korha Waeputeh, mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak pernah menyebut legalisasi ganja dalam kegiatan kampanye mereka. Petdau mengakui kepada saya bahwa ia telah difitnah di media sosial ketika sebagai anggota parlemen Bhumjai Thai, ia memilih Jenderal Prayuth sebagai perdana menteri. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang mengaku kental akan identitas Melayu memilih seorang perdana menteri dari Angkatan Darat, yang sangat tidak disukai di wilayah tersebut? Mimpi lama Petdau untuk memasuki parlemen telah menjadi kenyataan hanya karena perjanjian ala dongeng Faust, dengan mendukung kelanjutan rezim militer yang ada secara de facto.    

******

Adilan Ali-ish-hoh, yang mengambil Kabupaten Yala 1 bagi Partai Palang Pracharat yang berpihak pada militer, adalah pemenang pemilu yang bahkan lebih mengejutkan. Adilan adalah seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka dan tokoh terkemuka di Pusat Pengacara Muslim (Muslim Attorney’s Centre, MAC), yang banyak membela tersangka gerilyawan. Mengapa figur yang kelihatannya progresif seperti ini rela maju untuk pemilu di bawah panji-panji suatu partai darurat, yang dibentuk tentunya untuk memastikan bahwa Prayuth dapat tetap memegang jabatan perdana menteri setelah pemilihan? Yang lebih membingungkan lagi, dua rekan terdekat Adilan di MAC mencalonkan diri di partai berbeda dalam pemilu yang sama: Abdul Korha Waeputeh memperebutkan Kabupaten Pattani 3 di bawah panji Bhumja Thai, sementara Kamsak Leewamoh memenangkan Kabupaten Narathiwat 4 untuk Prachachart. Ketika saya mengunjungi kantornya setelah itu, penjelasan Adilan agak sulit untuk dimengerti: ia mengklaim bahwa mencalonkan diri di bawah partai berbeda adalah strategi diversifikasi politik yang disengaja, untuk memastikan bahwa kepentingan Muslim Melayu akan terwakili dalam pemerintahan berikutnya. Filosofi politik Adilan dapat disarikan menjadi “jika anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka”. Namun, ia mengakui bahwa banyak mantan rekannya dari komunitas pejuang Hak Asasi Manusia enggan berhubungan dengannya lagi setelah ia bergabung dengan Palang Pracharat.

Adilan mengaku bahwa ia telah didekati oleh perwira militer untuk bergabung dengan partai, tetapi bersikeras bahwa ia tidak pernah menerima dana negara, dan tidak pernah mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah selama kampanye pemilihan. Partai tersebut tidak pernah melakukan rapat umum di Yala, dan dia tidak pernah naik ke podium demo Palang Pracharat di provinsi tetangga karena dia tidak ingin melancarkan kritik pada partai atau kandidat lain. Para pengecam Adilan berpendapat bahwa tindakannya semata-mata oportunisme alih-alih merupakan sebuah strategi: memperdagangkan reputasinya sebagai penggiat hukum akar rumput, ia telah menjual dirinya kepada militer. Namun demikian, Adilan sangat menawan dan persuasif. Ketika ia berbicara dengan saya, sangat sulit bagi saya untuk tidak mempercayai perkataannya. Namun, setelah meninggalkan kantornya, saya masih sulit memahami kisah-kisah yang ia ceritakan kepada saya.

******

Saya mengikuti anggota lama parlemen Demokrat Anwar Salae dalam jalur kampanyenya pada 20 Maret. Pada hari itu, di lobi CS Pattani Hotel milik Anusart Suwanmongkol, tempat mantan perdana Menteri Chuan Leekpai bermalam, ada setengah lusin petugas keamanan muda dengan potongan rambut militer berseragam hitam dan mengenakan alat pendengar radio berteknologi tinggi. Namun, tidak ada lencana pada seragam mereka, dan mereka tidak bersedia memberi tahu saya untuk siapa mereka bekerja. Bersama saya dan tentara bayaran berpakaian hitam itu, Anwar menunggu di lobi—apakah ini karena ia tidak diundang untuk sarapan bersama komplotan rahasia di kamar Chuan? Kendati Demokrat memiliki harapan terbaik bagi pemilu di wilayah ini, ia tetap menjadi orang luar bagi sebuah partai yang didominasi oleh umat Buddha dari wilayah Selatan “lain”, yang terletak di atas perbatasan dengan Songkhla. Saya pernah bertemu Anwar beberapa kali sebelumnya, tetapi hari itu ia terlihat sangat tidak nyaman dan tidak ingin banyak bicara.   

Chuan tetap sangat populer di kalangan pemilih Buddhis di Pattani–mereka giat menyambut orang berusia 80 tahun yang sudah ringkih itu, ketika truk kampanye Demokrat dan delapan iring-iringan mobil mondar-mandir mengisi jalan-jalan pusat kota yang sibuk. Entah apa alasannya, janji Chuan untuk blusukan di pasar tidak pernah terjadi. Pada perhentian terakhir, ia memberikan pidato singkat: militer mengambil alih kekuasaan karena politik didominasi oleh orang jahat, Thaksin, Yingluck dan lainnya, pada semua tingkatan. Jawabannya adalah memilih orang baik seperti Anwar dalam pemilihan ini. Saya tidak mendengar mantan provokator Kiri ini mengatakan sepatah kata pun yang menentang junta yang berkuasa.

Pada akhirnya, duo Anward dan Chuan ini menuai hasil yang baik: Anwar menyingkirkan saingannya Prachachat untuk dengan nyaman memenangkan perolehan suara di kabupaten, dan Chuan menjadi juru bicara parlemen, pekerjaan lama Wan Nor. Di luar itu, Partai Demokrat bernasib buruk, secara harfiah hancur di ujung Selatan.

******

Ini adalah masa yang aneh bagi para pemilih Muslim Melayu. Siapa yang bisa mereka percayai untuk mewakili mereka? Apakah lebih baik bekerja dengan militer dan kelompok konservatif, atau memilih politisi yang paling mungkin menolak dominasi Bangkok? Di masa lalu, orang-orang di ujung Selatan telah beralih antara memilih untuk Thaksin dan memilih Demokrat. Namun, baik kekerasan gerilyawan dan penindasan negara terus berlanjut, dan posisi mereka di dalam negara Thailand tetap saja terpinggirkan. Pemilu Maret 2019 tidak memberikan jawaban jitu atas masalah politik yang tampaknya tak terselesaikan di kawasan itu. Apakah Wan Nor lebih baik daripada Petdau, atau Adilan lebih baik daripada Anwar? Setelah kehebohan kampanye pemilu—kali pertama selama bertahun-tahun sebelumnya berbagai peristiwa besar di Pattani diselenggarakan di malam hari— harapan tetap saja kecil.  

Duncan McCargo
Duncan McCargo adalah Direktur Institut Studi Asia Nordik (Nordic Institute of Asian Studies) dan Profesor Ilmu Politik di Universitas Kopenhagen, surel: duncan@nias.ku.dk

Artikel ini mengacu pada pengamatan lapangan dan wawancara yang dilakukan di Pattani, Yala, dan Narathiwat pada Maret dan Agustus 2019. Penulis berterima kasih atas dukungan keuangan dari  Institut Perdamaian Amerika Serikat (United States Institute of Peace), Grant SG-477-15.