Masyarakat Sipil di Thailand Selatan dan Negara yang Lemah

Idealnya, peran pemerintah adalah menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warga negara; membuat aturan untuk melindungi warga dari konflik serta memastikan penegakan hukum dan tata tertib. ¹ Jika tidak, konflik kekerasan antara pemerintah dan warga negara dapat terjadi. Secara teoretis, masyarakat sipil berada di luar negara, tetapi terbilang sulit untuk memisahkannya dari tata-kelola yang baik. ² Meski demikian, suatu negara digolongkan lemah jika pemerintah gagal menangani kekerasan internal dan ketika tidak mampu menyalurkan jasa dan layanan kepada warganya. ³ Hal inilah yang terjadi di Thailand.  

Sejak 4 Januari 2004, wilayah Thailand Selatan menghadapi kerusuhan sosial. Organisasi-organisasi masyarakat sipil terus tumbuh sebagai reaksi atas ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi kehidupan dan hak milik masyarakat di provinsi-provinsi perbatasan Selatan. Pemerintah Thailand bertindak diam-diam; mendorong orang-orang di daerah itu untuk saling memata-matai dengan menggunakan strategi militer “Operasi Informasi, OI” (Information Operation, IO). ⁴ Penerapan OI lewat akun semu di Facebook berpusat pada konten yang menyebarkan dan memicu kebencian terhadap jaringan pemberontak Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani atau BRN-Koordinasi (BRN-Coordinate). Selain itu, akun semu itu juga digunakan untuk mengidentifikasi orang atau organisasi (seperti cendekiawan atau LSM) yang memberikan dukungan kepada BRN-Koordinasi. Komando Operasi Keamanan Internal mengakui bahwa OI adalah bagian dari operasi militer selama lebih dari 10 tahun. ⁵

Hal ini menciptakan lebih banyak tantangan bagi masyarakat sipil dan mempersulit orang untuk terlibat dalam proses perdamaian di wilayah ini.

Selama krisis epidemi COVID-19, terbuka jendela peluang untuk membangun perdamaian di Thailand Selatan, dengan pemerintah Thailand dan BRN sebagai pihak-pihak yang bertikai. Pada 3 April 2020, BRN-Koordinasi mengeluarkan pernyataan mengakhiri kekerasan demi membuka ruang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan medis dengan hanya satu syarat bahwa pemerintah Thailand tidak akan memulai operasi militer lagi.

… BRN sekarang akan menghentikan semua kegiatan dengan alasan kemanusiaan karena kami menyadari bahwa musuh utama bagi semua manusia adalah COVID-19, jelas pernyataan yang diakui berasal dari Sekretariat Pusat BRN. ⁶    

Rukchat Suwan, Presiden Jaringan Buddhis untuk Perdamaian di Provinsi Perbatasan Selatan (Buddhist Network for Peace in the Southern Border Province) dan mantan wakil presiden Dewan Masyarakat Sipil Ujung Selatan Thailand (Civil Society Council of Southernmost Thailand), memasang komentarnya dalam status Facebook di akun personalnya pada 5 April bahwa setiap orang merasa senang untuk bergabung dan pemerintah Thailand tidak boleh mengabaikan pernyataan tersebut “selama pejabat pemerintah Thailand belum melancarkan serangan”. Sejak terjadinya kekerasan di provinsi-provinsi Selatan Thailand pada 2004, Jaringan Buddhis untuk Perdamaian dibentuk oleh umat Buddha yang tinggal di provinsi-provinsi perbatasan Selatan yang menghendaki perdamaian dan menyediakan bantuan bagi umat Buddha, untuk memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana hidup damai bersama di tiga provinsi perbatasan selatan dan untuk menolak kekerasan sebagai metode penyelesaian masalah di wilayah ini. ⁷

Wujud negara otoriter ini juga dapat dilihat dari insiden 3 situasi kerusuhan sipil yang luar biasa di Kabupaten Nong Chik, Provinsi Pattani pada 30 April 2020. Dari insiden ini, BRN mengeluarkan penyataan bahwa gencatan senjata selama COVID-19 telah ditangguhkan oleh musuh (pemerintah Thailand).

“… Namun, ini telah ditangguhkan oleh musuh yang mengancam kedamaian masyarakat Pattani dengan berbagai kegiatan termasuk penggeledahan rumah, penangkapan sewenang-wenang, dan pengumpulan DNA secara paksa. Sementara itu, mereka juga memburu dan memprovokasi anggota BRN, tetapi para pejuang BRN menolak untuk memulai operasi apa pun demi menghormati deklarasi tersebut.” Pernyataan pers BRN, 1 Mei 2020.

Satu kelompok masyarakat sipil formal di Thailand Selatan bernama Dewan Badan Masyarakat Madani Selatan Thailand (Civil Society Council of Southernmost Thailand). Organisasi ini menghimpun 20 kelompok masyarakat sipil yang tertarik untuk bekerja sama demi mewujudkan perdamaian.

Tujuan utama organisasi ini adalah menyediakan wadah bagi semua sektor publik terkait peningkatan masyarakat sipil, menentukan penyelesaian konflik kekerasan, mengembangkan provinsi perbatasan Selatan yang berkelanjutan, menjembatani dan menciptakan ruang publik untuk semua orang. Tanggal pembukaan resmi pertama ialah pada 20 Agustus 2011 di Hotel CS, Pattani. Saya adalah salah seorang pendiri dan sekretaris jenderal perempuan pertama organisasi tersebut. ⁸

Kesulitan lainnya dalam menyelesaikan masalah di perbatasan Thailand Selatan oleh Dewan Badan Masyarakat Madani adalah penolakan untuk mengelompokkan daerah ini sebagai zona perang. Tuwaedaniya Meringing, reporter lokal, mengatakan bahwa dua organisasi internasional ICRC dan Jenewa melakukan pemantauan situasi kerusuhan dengan menggunakan kerangka hukum humaniter internasional atau hukum perang, tetapi definisi perang agaknya berbeda dalam praktik dan teori. ⁹

Saat ini, wilayah Selatan dihadapkan pada bencana epidemi selain bencana buatan manusia. DNA telah dikumpulkan secara diam-diam selama situasi kritis COVID-19. Pada 6 April 2020, DNA dari tiga warga biasa di Provinsi Songkhla dikumpulkan oleh para pejabat yang mengklaim bahwa mereka adalah petugas polisi dan paramiliter. Perilaku tersembunyi ini menciptakan ketidakpercayaan di wilayah tersebut. Satu organisasi masyarakat sipil bernama Yayasan Lintas Budaya  (Cross Cultural Foundation/CRCF Thailand), sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 2002. Kelompok ini mendukung hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan. CRCF Thailand menyatakan bahwa tindakan ini tidak dapat diterima.

… Penyimpanan DNA dari warga hanya dapat dilakukan jika orang tersebut dituduh dalam kasus pidana. Dengan terdakwa menyetujui dan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, Bagian 131/1 yang menyatakan kekuatan petugas penyidik hanya untuk membuktikan delik tertuduh sebagai orang yang tidak bersalah yang bukan pelaku kejahatan berhak untuk menolak permintaan pihak berwenang untuk menyimpan DNA-nya. ¹⁰

Situasi lain yang menunjukkan bentuk negara otoriter terjadi pada pertengahan Mei 2020. Komando Operasi Keamanan Internal (Internal Security Operations Command) bekerja dengan Kantor Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (The National Broadcasting and Telecommunication Commission, NBTC) dengan memotong sinyal ponsel, bersistem prabayar, dari mereka yang menolak untuk mendaftarkan kartu SIM baru dengan sistem pindai wajah (pengenalan wajah dengan sistem 2-jepretan), dengan mengutip alasan keamanan dari pihak pemerintah. Persoalannya adalah bahwa penyadapan telepon terjadi selama krisis COVID-19 dan kelompok yang paling rentan adalah kaum miskin yang menggunakan sistem prabayar untuk terhubung dengan keluarga mereka, belajar bagaimana cara mengatasi COVID-19 dengan mencari saran dari lembaga pihak medis dan lembaga kesehatan masyarakat atau melapor ke rumah sakit ketika anggota keluarga jatuh sakit atau untuk keperluan lainnya. Selain itu, memotong sinyal prabayar bertentangan dengan hak asasi manusia. ¹¹

 Yayasan Pertolongan dan Rekonsiliasi Thailand Selatan (The Deep South Relief and Reconciliation Foundation, DSRR) adalah organisasi yang telah beralih-wujud dari Komisi Rekonsiliasi Nasional (National Reconciliation Commision, NRC) dengan menggunakan sisa anggaran dari NRC untuk mendirikan DSRR. DSRR didirikan pada 19 Januari 2010, adalah yayasan yang dikelola oleh sekelompok orang yang terbuka dan memiliki pengalaman bekerja dalam proyek penyembuhan masyarakat yang terkena dampak kerusuhan di Ujung Selatan Thailand. DSRR menghimpun akademisi dari Prince of Songkla University (PSU) yang menjamin netralitas.

Secara keseluruhan, ada lebih dari 30 organisasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. (Lihat Tabel 1).

 

Tabel 1: Contoh organisasi masyarakat sipil di perbatasan Thailand Selatan

No	Nama Organisasi	Presiden/ Kepala	Latar belakang	Tujuan	Activities
1	CIVIC WOMEN	Soraya Jamjuree	Kelompok ini didirikan pada 2010 dengan dukungan dari Kantor Penyuluhan dan Pendidikan Berkelanjutan, Kampus PSU Pattani. CIVIC WOMEN mendukung para perempuan yang terkena dampak situasi kerusuhan demi gerakan perdamaian, pendanaan oleh UE dan OXFAM.	Untuk mengembangkan peran perempuan agar terlibat dalam proses perdamaian demi menyelesaikan situasi kerusuhan di perbatasan Selatan.	– Peningkatan ketahanan pangan dan mata pencaharian untuk para lelaki dan perempuan rentan – Memperkuat para perempuan untuk Dialog Demokratis dan Perdamaian melalui radio dan media sosial lainnya – Empowering Women for Democratic and Peace Dialogues through radio and other social media.
2	Kelompok Seni dan Sastra Asosiasi Panwongdaern (The Group of Art and Literature Panwongdaern Association)	Nawapon Lenin	Sejak 2007, kelompok ini didirikan dari jaringan seni. Kegiatan utama mereka menggunakan beragam seni seperti musik dan lukisan untuk mengirim pesan perdamaian di perbatasan Selatan.	Untuk mendukung keanekaragaman seni dalam kegiatan perdamaian di tengah masyarakat	– Menguatkan kegiatan berkesenian untuk gerakan perdamaian di perbatasan Thailand Selatan dengan menghubungkan berbagai kelompok seni.
3	Kelompok Merpati (Merpati Group)	Usaman Dao	Sejak 2014, kelompok ini mencakup orang-orang dari Pattani, Yala, dan Naratiwat yang terkena dampak Undang-Undang keamanan yang diterapkan di provinsi-provinsi selatan Thailand.	Untuk memperkuat anggota kelompok dan lainnya dengan mengembangkan perdamaian, hak asasi manusia, dan kurikulum demokrasi.	– Belajar tentang perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi
4	Jaringan Pemuda untuk Kualitas Hidup Pengembangan Anak Yatim-Piatu (Youth Network for the Quality of life of Orphans Development)	Nurhayatee Molo	Sejak 2011, para pemuda di Selatan Thailand berjejaring untuk mendukung anak-anak yatim-piatu yang terkena dampak situasi kerusuhan. Orang yang memotori gerakan ini adalah Hamah Morlor.	Untuk membangun ruang publik guna berdiskusi tentang topik anak yatim-piatu yang kehilangan orang tua mereka selama situasi kerusuhan.	– Memberi perhatian kepada anak yatim-piatu yang mengalami situasi kerusuhan lewat kegiatan keagamaan, memberikan beasiswa dan mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan.
5	THE PATANI	Artef Sohgo	Sejak 2015, THE PATANI adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok mantan aktivis mahasiswa yang saat ini dari berbagai status. Para anggota kelompok ini menyebut diri mereka THE PATANI.	Untuk menciptakan persatuan bagi orang-orang Patani yang memiliki seperangkat ideologi politik bagi warga Patani.	- Membentuk wadah dialog antara orang-orang Patani - Mengatur forum terkait topik-topik konflik Patani di forum masyarakat ASEAN - Membentuk dan memperingati hari kemanusiaan - Menghasilkan 2 buku: Proyek mendengarkan (The Listening Project) dan Sejarah perdamaian (Peace History)
6	Yayasan Prof. Haji Sulong AbdulQadir Tohmeena (Prof. Haji Sulong AbdulQadir Tohmeena foundation)	Den Tohmeena	Sejak 1992, Bpk. Den Tohmeena, Anggota Parlemen Pattani dan Wakil Menteri Dalam Negeri, putra ketiga Haji Sulong Tohmeena bermaksud mendaftarkan yayasan atas nama ayahnya untuk memperingati kebajikan dan semua wujud peran yang baik ke generasi berikutnya.	1. Untuk memberikan pelajaran agama dan pendidikan umum kepada masyarakat 2. Untuk memberikan bantuan pendidikan bagi anak yatim-piatu dan siswa miskin 3. Untuk mendukung kegiatan keagamaan 4. Untuk membangun rumah sakit dan panti jompo bagi orang tua 5. Untuk memulai layanan publik dan bekerja sama dengan yayasan lain	– Pada 2015, keluarga Prof Haji Sulong AbdulQadir Tohmeena menyelenggarakan peringatan ke-61 hilangnya Prof Haji Sulong AbdulQadir Tohmeena – Pada 2016, yayasan ini menyelenggarakan peringatan ke-62 tahun penghilangan Prof. Haji Sulong AbdulQadir Tohmeena bersama dengan Prof. Krisak Chunhawan (Jenderal Polisi Pao Sriyanon adalah paman mertua Krisak) dalam pembunuhan Prof. Haji Sulong AbdulQadir Tohmeena dan kelompok-kelompok itu datang meminta maaf kepada keluarga korban
7	Sekolah Jurnalisme Thailand Ujung Selatan (Deep South Journalism School, DSJ)	Saronee Derek	DSJ didirikan sejak Desember 2010,. DSJ adalah divisi di bawah Deep South Watch (DSW).	Untuk mendukung proses perdamaian dengan memberdayakan generasi wartawan berikutnya dengan berfokus pada anak-anak dan remaja yang terkena dampak situasi kerusuhan.	DSJ berfokus pada 3 subyek, yakni proses perdamaian, proses peradilan dan pergerakan organisasi masyarakat sipil, mendukung jaring pengaman sosial untuk anak-anak dan mengadvokasi anak-anak dan remaja karena mereka bukanlah sasaran kekerasan.

Dari tanggal pembentukan masyarakat sipil hingga saat ini, masalah di provinsi perbatasan Selatan masih belum terselesaikan. Misalnya, konflik struktural di antara kekuasaan pemerintah pusat yang terpusat dan cara hidup masyarakat setempat, masalah narkoba, hak asasi manusia, keadilan, dan korupsi semakin memperumit situasi konflik. Perundingan tengah dimonopoli oleh badan-badan keamanan dan pemerintah, dan mengesampingkan organisasi hak asasi manusia internasional yang merasa sangat sulit untuk beroperasi. Halaman Facebook OI terus digunakan. Selama pandemi COVID-19, konten Facebook OI masih mengerdilkan organisasi masyarakat sipil dengan mengatakan bahwa organisasi masyarakat sipil tidak melakukan apa pun untuk membantu masyarakat.[12] Pemerintah harus memainkan peran aktif untuk melindungi warga dari kekerasan, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan mendorong pembangunan masyarakat dan kelompok sipil.

Alisa Hasamoh
Pengajar, Departemen Pembangunan Sosial
Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial
Prince of Songkla University