Melakukan Lebih Banyak dengan Kerja Lebih Sedikit? Kemungkinan dan Keterbatasan Tata Kelola Platform di Thailand Pasca-Kudeta

Asia Tenggara telah menjadi lahan subur bagi kebangkitan ekonomi platform. Seperti di banyak tempat lainnya, sejumlah perusahaan platform di Asia Tenggara (seperti Grab, Lazada, Shopee) telah mengubah kehidupan, ekonomi, struktur ketenagakerjaan, dan ruang kota di kawasan ini. Tetapi, masih sedikit perhatian atas aspek lebih baru yang juga penting terkait “platformisasi”, yakni terkait “tata kelola platform”. Ansell dan Miura (2020) mengartikan tata kelola platform sebagai “lembaga yang secara strategis menggunakan rancang bangunnya untuk meningkatkan, mempercepat, dan memanfaatkan aksi sosial yang menyebar dengan maksud untuk mencapai tujuan tata kelola tertentu.” ¹ Konsep platform diserap dan diubah oleh aktor politik di Thailand dalam konteks kelembagaan dan politik yang unik. Di tingkat nasional, Thailand dikuasai koalisi yang dipimpin oleh militer sejak kudeta 2014 hingga saat ini. ² Namun demikian, para walikota terpilih dengan demikian harus memupuk dukungan rakyat untuk memenangkan pemilu. Setelah menjabat, para walikota terhambat oleh sistem fiskal terpusat sebab gubernur provinsi (puwa) ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dan anggaran daerah dibatasi. Pada 2022, Administrasi Metropolitan Bangkok (Bangkok Metropolitan Administration, BMA) badan tingkat provinsi yang mengatur ibukota, menerima 81% anggarannya melalui transfer pusat. ³ Dalam konteks ini, platform digital telah digunakan sebagai salah satu cara untuk “melakukan lebih banyak dengan kerja lebih sedikit”: platform menawarkan baik kekuasan nyata maupun kesempatan menyebarkan pengaruh bagi para pejabat lokal, sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan para pemilihnya dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas di berbagai kota.

Thailand 4.0: Memutakhirkan Thailand ke era digital?

Pada 2016, dua tahun setelah kudeta 2014, pemerintahan Jenderal Prayuth Chan-Ocha yang didukung militer menetapkan salah satu kebijakan andalannya “Thailand 4.0” yang bertujuan untuk mengubah Thailand secara digital dan mendorong negara tersebut keluar dari “jebakan negara berpenghasilan menengah”. Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Lima Tahun yang ke-12 Tahun 2017 menekankan konsep Thailand 4.0 yang mencakup rencana digitalisasi pemerintahan dan mendorong industri “Kurva-S”. Pada 2016, dibentuk sebuah kementerian dengan nama baru, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital (Ministry of Digital Economy and Society, MODES), dan “Badan Promosi Ekonomi Digital” (Digital Economy Promotion Agency, DEPA) diberi mandat untuk mendorong “kota cerdas”(meuang achariya dalam bahasa Thailand). DEPA berhasil memopulerkan konsep kota cerdas, dan menjadi salah satu lembaga di antara banyak aktor negara dan non-negara yang mendorong platform dan aplikasi digital bagi tata kelola kota. Dalam sistem fiskal terpusat di Thailand, di mata para pejabat lokal yang cepat melihat peluang, platform digital telah menjadi alat untuk memanfaatkan anggaran yang terbatas dan membangun legitimasi pemilu. Dalam artikel ini, saya menjelaskan bagaimana tata kelola platform telah digunakan oleh dua politisi. Pertama adalah Chadchart Sittipunt, yang menang telak pada 2022 dan adalah Gubernur Bangkok yang pertama terpilih dalam pemilu sejak kudeta militer 2014. Satunya lagi adalah Dr. Kanop Ketchart, Walikota Nakhon Si Thammarat, sebuah kota kecil di wilayah selatan.

Bangkok: Chadchart dan Traffy Fondue

Pada 2022, Chadchart Sittipunt menyapu bersih seluruh distrik di Bangkok dalam kampanye suksesnya sebagai gubernur. Mencalonkan diri sebagai calon independen (meski sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Transportasi dalam pemerintahan Pheu Thai sebelumnya), Chadchart menampilkan diri sebagai teknokrat yang mampu memecahkan masalah perkotaan ibu kota Thailand melalui teknologi dan keterlibatan warga. Seperti yang ia ungkapkan, “tugas kami adalah mengembalikan kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem demokrasi, dalam 10 tahun terakhir orang kehilangan kepercayaan, banyak orang merasa bahwa sistem ini korup, tugas kami adalah mengembalikan kepercayaan itu.” ⁴ Selama kampanye, tim Chadchart mengusulkan lebih dari 200 kebijakan, tetapi salah satu konsep intinya adalah menyelesaikan apa yang ia sebut sebagai “masalah kapiler”. Bangkok memiliki infrastruktur transportasi berskala besar yang layak seperti BTS Skytrain, tetapi gang-gang kecil soi dan komunitas informal di tingkat rukun tetangga masih terabaikan.

Salah satu upaya khas Chadchart adalah penerapan platform pengaduan warga yang disebut Traffy Fondue. Chadchart tidak mengembangkan Traffy, tetapi mempromosikannya dengan memanfaatkan ketokohannya sebagai Gubernur Bangkok. Sebagaimana disampaikan Chadchart kepada saya, “Kami membutuhkan kemenangan cepat, dan saya pikir Traffy adalah kemenangan cepat.” ⁵ Hingga Agustus 2023, Traffy telah menerima 407.000 laporan warga, dengan 299.000 (lebih dari 70%) di antaranya ditandai sebagai “telah ditanggapi” oleh berbagai lembaga pemerintahan. Platform sederhana tersebut, yang dapat digunakan baik melalui saluran chatbot pada aplikasi perpesanan Line yang populer maupun aplikasi mandiri, memungkinkan warga untuk melaporkan masalah di lingkungan mereka seperti adanya lubang atau kabel listrik yang putus, dan kemudian lembaga pemerintah atau kantor wilayah terkait harus menanggapi atau mengirimkan tim untuk memperbaikinya. Aplikasi ini bermula dari sebuah proyek tahun 2018 untuk mengotomatisasi pengumpulan sampah di Phuket, bagian dari proyek percontohan kota cerdas DEPA di Phuket yang dimulai pada 2015. Pengembangan Traffy dipimpin oleh Dr. Wasan Pattaraatikom dari Pusat Teknologi Elektronik Nasional (National Electronic Technology Center, NECTEC), sebuah divisi dari badan sains nasional NSTDA. Biaya pengadaannya rendah karena sudah dikembangkan oleh lembaga nasional.

Meski bermula dari model bisnis komersial, logika platform telah diserap sebagai sebuah model tata kelola. Sebagaimana disampaikan Dr. Wasan, “Cara kerja Traffy Fondue tidak berbeda dibandingkan dengan Grab atau pasar daring lainnya yang mempertemukan penyedia layanan dan orang-orang yang ingin menggunakan layanan.” ⁶ Chadchart menambahkan, “Platform memiliki empat kualitas penting—tidak ada penjaga gerbang, semua orang setara, tidak ada gesekan, dan dapat berkembang dengan cepat,” ujarnya. “Saya tidak perlu memesan apa pun, orang yang bertanggung jawab datang ke platform dan menyelesaikan masalah, dan melaporkan kembali jika masalahnya sudah teratasi.” Ia juga menyebut platform ini sebagai alat untuk membangun kepercayaan. “Jika Anda memperlakukan orang dengan baik, mereka akan percaya. Traffy Fondue meningkat kepercayaan masyarakat.” ⁷

BMA tidak bisa secara langsung menanggapi semua pengaduan yang dilaporkan di platform tersebut, tetapi sistemnya menyediakan data dan keterbukaan mengenai bagaimana distrik dan kementerian terkait menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Peta dasbor menunjukkan di mana terjadinya dan jenis pengaduan apa yang telah disampaikan, sehingga menghasilkan data yang berguna mengenai kota tersebut dan “masalah kapilernya”. Dengan demikian, Traffy juga menjadi cara bagi BMA untuk membantu pemantauan atas efektivitas para pemimpin distrik—Bangkok sendiri terbagi menjadi 50 khet (distrik). ⁸ BMA mengadakan lokakarya dengan menghadirkan khet yang punya efisiensi lebih tinggi untuk berbagi pengalaman. Kini aplikasi ini sedang dipromosikan ke lembaga lain dan telah digunakan di 1.300 kota dan 14 provinsi di seluruh Thailand. ⁹ Terdapat rencana untuk menambah fungsi dan kapasitas analitik baru, seperti kecerdasan buatan, untuk lebih mengotomatisasi penanganan masalah.

Terlepas dari kesuksesan Traffy, ada sejumlah keraguan terkait kemampuan Chadchart dalam membawa perubahan besar lantaran birokrasi yang mengakar dan keterbatasan otonomi fiskal BMA. ¹⁰ Banyak infrastruktur di Bangkok tidak berada di bawah kendali langsung BMA, sebagai contoh: Listrik dikelola oleh MEA, sebuah badan terpisah; jalan arteri dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Proyek infrastruktur skala besar seperti sistem terowongan pengalihan air banjir bawah tanah berada di luar cakupan perbaikan jangka pendek yang dilakukan oleh Traffy. Meski telah mempromosikan Traffy, Chadchart sendiri berterus terang tentang risiko mengandalkan platform digital, dan memperingatkan bahwa platform tersebut “dapat menimbulkan ketidaksetaraan sebab sejumlah orang tidak memiliki akses ke platform tersebut.” Ia menyebutkan perlunya lebih banyak pertemuan komunitas tatap muka untuk menjangkau warga lainnya.

Nakhon Si Thammarat: Kota Cerdas Daring

Nakhon Si Thammarat (NST) adalah sebuah kota kuno di Thailand selatan yang terkenal dengan banyak kuil dan sekolah Buddha, dan dahulu merupakan pusat bersejarah di wilayah tersebut. Jumlah penduduk kota ini sekitar 100.000 jiwa, sementara jumlah penduduk  provinsi sekitar 1,5 juta jiwa. Walikota saat ini, Dr. Kanop Ketchart, telah mengawasi serangkaian prakarsa untuk mengubah NST menjadi apa yang disebutnya sebagai “kota cerdas yang berpusat pada manusia”, mempromosikan teknologi di sekolah-sekolah lokal dan menggunakan platform yang melibatkan warga “My City”. Sebuah perusahaan rintisan kecil di Thailand bernama Siam Inno City mengembangkan “platform kota cerdas di Line”, menggunakan API terbuka dari Line, aplikasi perpesanan dari Jepang yang umum digunakan di Thailand dan Taiwan. Meski mirip dengan Traffy Fondue, model pirantinya adalah aplikasi berbasis Line di Fukuoka, Jepang. ¹¹ Aplikasi @nakhoncity dikembangkan melalui kemitraan antara pemerintah kota dan Siam Inno City, dengan bantuan dari DEPA untuk memperoleh pendanaan tingkat nasional dan mempromosikan model tersebut di Thailand dan luar negeri. Piranti antarmuka utama platform ini adalah saluran Line @Nakhoncity, pengguna akun Line dapat mendaftarkan diri dan mengikutinya. “Di Thailand, banyak yang mengikuti Akun Resmi Line karena Anda dapat notifikasi berbagai informasi baru. Ada lebih banyak nilai tambah daripada membangun aplikasi mandiri yang harus Anda unduh,” menurut Dr. Non Arkaraprasertkul, pakar DEPA. Walikota Kanop awalnya berupaya mengembangkan platform sistem peringatan dini untuk memberi tahu warga tentang banjir jika ketinggian air naik di reservoir hulu tertentu, yang dipantau oleh sensor. Sejumlah fungsi lain secara bertahap ditambahkan untuk dapat mencakup platform pengaduan warga dan platform terbuka yang memungkinkan warga untuk menyaksikan siaran langsung kamera CCTV. Data yang dikumpulkan dari laporan warga ditampilkan di antarmuka dasbor dengan peta yang menunjukkan

Walikota menggambarkan bagaimana platform ini mencerminkan filosofi tata kelola yang sederhana, sebagaimana diungkapnya, “Saya bukan seorang pemimpin—mereka menempatkan saya pada sebuah posisi sehingga saya dapat mengalokasikan sumber daya. Saya mengikuti mereka. Apa pun yang mereka inginkan, yang adalah demi kebaikan mereka, saya ikuti saja… seperti sekawanan burung, yang terbang bersama, burung yang kuat di depan, yang lemah ada di belakang.” ¹² ‬ Menurut kantor walikota, 44.000 atau sebanyak 40% warga menggunakan saluran tersebut. Walikota menyebutkan perlunya menyelesaikan masalah yang diajukan warga, dalam 48 jam pertama setelah pengaduan diajukan. “Jika masalah tidak terselesaikan, kami adalah pihak terakhir. Masalah itu berhenti di walikota. Orang-orang telah memilih saya sehingga saya melakukan apa yang harus saya lakukan, bahkan berangkat dengan truk untuk menyelesaikan masalah itu sendiri.” Menurut kantor walikota, platform ini menghemat 10 juta baht dalam operasional (atau setara 275.000 dolar Amerika), jumlah yang cukup besar bagi sebuah kota kecil di Thailand. Ada upaya berkelanjutan untuk memperluas penggunaan aplikasi MyCity ke Jepang dan Taiwan, dua negara yang juga umum menggunakan platform komunikasi Line.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bagaimana konsep “platform” telah diserap dan digunakan oleh para aktor politik di Thailand sebagai alat menyebarkan pengaruh untuk meningkatkan kredibilitas pemilu dan juga untuk memecahkan sejumlah masalah riil perkotaan. Mungkin masih terlalu dini untuk mengetahui seberapa efektif platform semacam itu tanpa adanya reformasi kelembagaan yang lebih mendalam. Dana untuk infrastruktur perkotaan masih terbatas, terutama di kota-kota sekunder di luar Bangkok. Partai Gerakan Maju (Move Forward Party, MFP), yang baru-baru ini memperoleh suara terbanyak dalam pemilu Mei 2023 tetapi dihalangi untuk mengambil alih kekuasaan oleh Senat yang ditunjuk Junta, telah mengadvokasi reformasi desentralisasi dalam kampanye mereka. Mereka menerima dukungan luas di seluruh negeri, terutama dari kota-kota dan kaum muda. Platform yang saat ini digunakan oleh para walikota di Thailand menunjukkan adanya keharusan bagi para politisi untuk menyelesaikan masalah-masalah perkotaan. Seperti yang diungkapkan oleh Chadchart, “Masyarakat mungkin telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, kini mereka memiliki platform untuk mengekspresikan pendapat mereka.” Pertanyaan yang lebih besar ke depannya adalah apakah “tata kelola platform” di Thailand akan menjadi pendorong reformasi politik, kelembagaan, dan perbaikan kota, atau hanya akan digunakan sebagai hiasan teknokratis untuk mencegah reformasi kelembagaan dan politik yang lebih besar?

Andrew Stokols
PhD Candidate, MIT Department of Urban Studies and Planning