Aspek utama dari laporan tentang penjara tersembunyi (“black site”) milik Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (Central Intelligence Agency’s, CIA) di Thailand adalah ulasan peneliti Human Rights Watch, Sunai Phasuk, bahwa militer dan polisi Thailand memakai berbagai teknik penyiksaan yang kerap dipraktikkan di penjara tersembunyi: “Kami sebelumnya tidak pernah mendengar tentang waterboarding (teknik interogasi yang melibatkan penyiksaan atas tahanan dengan mengikat tangan dan wajah, dan menutup kepala untuk kemudian menuangkan air di atasnya)—barulah setelah 2004 atau 2005 teknik ini digunakan di sini” (Los Angeles Times, 22 April 2018). Ini bukan kali pertama operasi AS memberi “warisan” penting bagi Thailand. Persekutuan antara AS dan Thailand dalam Perang Dingin berdampak luas atas politik Thailand dan lembaga-lembaga politiknya.
Persekutuan Perang Dingin ini dibentuk ketika terjadi pergolakan politik yang mencerminkan pertentangan yang berkembang dalam perang tersebut. Di Thailand, keterlibatan mendalam dengan AS berkelindan dengan pertikaian politik dalam negeri antara para pendukung Revolusi 1932 dan kelompok royalis sebagai pihak oposisi.
Darling (1965, 104-105) mengamati bahwa semua dutabesar AS untuk Thailand pasca-Perang Dunia II adalah para antikomunis yang gigih, dan menyatakan bahwa mereka “tidak memiliki apa-apa selain niat baik dalam upaya membantu pemerintah dan rakyat, dan dalam menekankan apa yang bagi mereka merupakan ancaman serius bagi keamanan negara.” Berkas CIA dan Departemen Luar Negeri saat itu menunjukkan bahwa apa yang didefinisikan sebagai “niat baik” adalah bahwa Thailand dapat tetap menjadi sekutu mereka dalam Perang Dingin melawan “serangan Komunis”.
Tiga aspek yang saling terkait dari hubungan AS-Thailand dalam Perang Dingin menggambarkan bagaimana “niat baik” dijalankan sebagai dukungan bagi otoritarianisme militer. Dukungan bagi ketahanan rezim militer ini dibangun di atas terjalinnya persekutuan antara AS dengan Pridi Phanomyong dan pemusnahan politis terhadap para pendukungnya dalam gerakan Thailand Merdeka (Free Thai). Dalam prosesnya, AS dan rezim militer di Bangkok juga mengidentifikasi wilayah timur laut Thailand—benteng dukungan bagi Pridi dan gerakan Thailand Merdeka—sebagai suaka irredentist dan berbahaya bagi para komunis. Tiap upaya campur tangan ini berimplikasi mendalam bagi politik Thailand.
Pridi: Dari Sekutu menjadi Musuh
Selama Perang Dunia II, Pridi, seorang ahli hukum terkemuka, perancang penggulingan monarki absolut 1932, pemimpin gerakan bawah tanah Thailand Merdeka dan seorang bupati, adalah sekutu AS paling andal di Thailand. Pada 1946, AS menghargai dukungannya itu dengan menganugerahkannya Medal of Freedom (Medali Kebebasan). Namun, banyak pihak kemudian menyangsikan ideologi Pidi akan sosialisme, nasionalisme ekonomi, dan anti-kolonialisme yang radikal (Thanet 1987; Goscha 1999).
Para royalis di Thailand dengan penuh semangat mengambil kesempatan dalam kesimpangsiuran ini. Berbekal keluhan mereka sejak lama terhadap Pridi, mereka berulang kali menjuluki Pridi sebagai seorang republikan dan “Bolshevik”. Pihak Amerika yang pada mulanya mengabaikan akal bulus kelompok royalis, sebagaimana laporan Office of Strategic Services (OSS), yang selanjutnya menjadi CIA, tetapi seiring waktu bersimpati dengan narasi dan “intelijen” kelompok royalis berujung denganmempertanyakan ideologi Pridi. Dalam lemahnya politik saat itu lantaran tak terjelaskannya peristiwa kematian Raja Ananda Mahidol pada 1946 dan menjelang kudeta 1947 yang menggulingkan pemerintahan Pridi, pihak intelijen justru melaporkan keterkaitan antara gerakan Thailand Merdeka dengan penyebaran Komunis. Seperti yang ditunjukkan oleh Fineman (1997, 36), Amerika lantas secara efektif memberi lampu hijau kepada para pendukung kudeta untuk “menggulingkan pemerintah Pridi dengan kebal hukum”. Dituduh oleh kaum royalis sebagai pihak yang memiliki andil atas kematian raja, dan sebagai musuh rezim dan AS lantaran kegagalannya dalam kontra-kudeta pada 1949, Pridi berakhir dengan pengasingan seumur hidup.
Menyusul kudeta 1947, jajaran pemimpin militer baru Thailand memastikan kepada Kedutaan Besar AS bahwa mereka menentang kelompok republikan dan Komunis—merujuk pada Pridi dan gerakan Thailand Merdeka. Laporan CIA (1948a) memfitnah Pridi sebagai “seorang Komunis yang berkomplot untuk menggulingkan pemerintah saat ini.” Dukungan AS atas kudeta mencerminkan keinginan mereka akan stabilitas politik di Thailand dan keputusan bahwa tidak ada penangkal demokratis terhadap desakan Komunis di Thailand dan Asia Tenggara. Pandangan seperti itu memungkinkan persekutuan dengan rezim militer yang kejam.
Pada akhir 1949, dengan pengasingan Pridi di Tiongkok, CIA berulang kali melaporkan keterkaitan antara Pridi dengan Komunisme poros Tiongkok dan upaya Pridi untuk menggulingkan rezim Phibun. Sebuah laporan mengaitkan Pridi dengn rencana penyerbuan, operasi sabotase, lewat markas besar Komunis di timur laut Thailand, dan destabilisasi pemerintah Phibun lewat dukungan Beijing (CIA 1950).
Apa makna perjalanan Pridi dari yang tadinya sekutu Amerika menjadi sosok Komunis yang mengancam bagi politik Thailand? Tentu saja, lajur politik yang dipilih Pridi berdampak pada kejatuhannya; lawan-lawan politiknya segera melakukan manuver terhadapnya. Namun, karena Amerika telah mencampakkan Pridi, ini memberi kemenangan politis yang berarti bagi kaum royalis. Kendati Phibun juga seorang anti-royalis, dia dan kaum royalis sepakat bersatu untuk membasmi gerakan politik Pridi yang menawarkan demokrasi alternatif bagi warga sipil.
Penghancuran Pridi secara politis menandakan bahwa, per akhir 1940-an, lawan utama dominasi militer Thailand telah sangat melemah. Ini menguntungkan bagi AS. Mencampakkan sekutu perangnya menyiapkan pijakan politik bagi AS untuk membangkitkan kembali politisi royalis dan monarki sebagai lembaga politik yang kuat. AS akan diuntungkan dengan rezim militer yang stabil sebagai sekutu dan Thailand sebagai pangkalan di wilayah daratan Asia Tenggara untuk operasi militer mereka dalam Perang Dingin.
Ancaman dari Timur Laut
Dalam upaya menggulingkan para pendukung Thailand Merdeka yang digagas oleh Pridi, rezim saat itu dan AS mengaitkan mereka dengan Komunisme—keterkaitan yang dimainkan dengan baik oleh AS. Tingginya tumpukan berkas-berkas dan kebijakan resmi AS menunjukkan demikian eratnya keterkaitan antara Pridi, gerakan Thailand Merdeka dan para politisi lawan dengan Komunisme Viet Minh dan pengungsi politik Vietnam di timur laut.
Pada akhir Perang, dukungan Thailand untuk Viet Minh, termasuk dalam perdagangan senjata, semakin luas diketahui. Gerakan anti-kolonialisme dan gerakan anti-Perancis yang ada saat itu menunjukkan bahwa dukungan ini disokong banyak pihak dari berbagai aliran politik. Sebagaimana ditunjukkan oleh Goscha (1999), Pridi, gerakan Thailand Merdeka, dan para politisi di timur laut, termasuk Tieng Sirikhan dan Thong-in Phuriphat, adalah koneksi kunci Viet Minh.
Ketika Phibun mengambil alih kendali, kelompok Viet Minh mengakui bahwa, selain anti-Perancis, ia juga anti-Komunis (Goscha 1999, bab 7). Sementara itu, Amerika telah menempatkan ulang Viet Minh dari yang mulanya gerakan nasionalis hingga menjadi gerakan Komunis dan mendukung Perancis. Pihak intelijen melaporkan dukungan dana dan persenjataan yang disalurkan ke Viet Minh dari Thailand terkait dengan Pridi dan sekutunya (CIA 1948b). Beberapa laporan menyampaikan klaim yang belum diverifikasi, barangkali bersumber dari informan rezim dan kelompok royalis, mengenai kamp pelatihan besar-besaran Viet Minh di wilayah timur laut dan tentang sejumlah mahasiswa setempat— yang digambarkan sebagai separatis yang penuh amarah—yang direkrut guna indoktrinasi dan pelatihan militer di Tiongkok dan Vietnam (CIA 1949a, b). Ini berdampak pada munculnya tekad untuk mengerahkan bantuan militer dalam mengalahkan berbagai gerakan yang diilhami Viet Minh dan untuk memperkuat rezim dalam melawan musuh politik dalam negeri.
Sementara fokus laporan CIA bergeser pada ketakutan terhadap serbuan dari Vietnam atau Tiongkok, rezim militer bergerak untuk menghilangkan politisi pro-Pridi. Wacana resmi AS sependapat dan mengidentifikasi wilayah timur laut sebagai sarang komunisme dan irredentisme pro-Pridi. Para pendukung Pridi diberangus. Menyusul kudeta 1947, beberapa pendukung Pridi ditangkap dan dituduh merancang gerakan separatis; sementara yang lain berada dalam persembunyian (Keyes 2014). Setelah gagalnya kontra-kudeta 1949, negara membunuh beberapa pemimpin dan memenjarakan beberapa di antaranya. Peristiwa yang paling terkenal, ialah polisi rezim membunuh tanpa proses hukum empat bekas menteri yang berasal dari timur laut saat mereka berada dalam tahanan. Pihak Amerika tahu bahwa Jenderal Phao Sriyanond memerintahkan pembunuhan tersebut dan bahwa Phibun dan beberapa menteri mengetahui rencana tersebut (CIA 1949c). Namun, AS menganggap kebrutalan ini diperlukan untuk memastikan stabilitas rezim dan memperkuat anti-Komunisme.
Namun, bahkan setelah represi ini, Pridi dan gerakan Thailand Merdeka masih dipandang sebagai ancaman bagi rezim. AS semakin memandang seluruh wilayah timur laut, yang merupakan wilayah dukungan kuat bagi Pridi, sebagai sebuah “masalah”. Perhatian beralih ke operasi psikologis untuk “mengurangi bahaya pembangkangan di Timur Laut”. Usulan bantuan militer dan ekonomi difokuskan pada jalur darat dan kereta api untuk “pengembangan provinsi-provinsi Timur Laut yang terekspos secara strategis dan tertekan secara ekonomi” (Morgan 1953). Upaya-upaya ini melibatkan program-program militer AS yang bertujuan untuk mengalahkan apa yang oleh “Wild Bill” Donovan, yaitu pendiri OSS dan duta besar AS untuk Thailand, sebut sebagai “Agen-agen Komunis… yang beroperasi di Thailand Utara dan Timur Laut” (OH 1987). Donovan mendorong pembangunan jalan-jalan strategis, pangkalan-pangkalan udara AS di kawasan itu dan lebih banyak memberi perhatian pada gerakan kontra-pemberontakan (Operations Coordinating Board 1954a).
Pembunuhan atas politisi pro-Pridi dan penetapan wilayah timur laut sebagai kawasan oposisi dan Komunisme memiliki dampak jangka panjang, tidak sedikit karena hal ini menandai kawasan itu memiliki ancaman terpapar kelompok irredentist dan warga sekitar sebagai terbelakang, licik, dan berbahaya bagi elite politik Bangkok (Keyes 2014). Bagi warga setempat, pembunuhan atas pemimpin politik mereka membenarkan antagonisme dan diskriminasi Bangkok terhadap mereka dan menyumbang pada gagasan tentang identitas regional.
Otoritarianisme Militer
Ketika AS menyingkirkan Pridi, Thailand memeluk otoritarianisme militer. AS membenarkan langkah ini dan menganggapnya perlu untuk membentuk rezim stabil yang dapat melawan komunisme dan mengalahkan pembangkang lokal.
Adanya bantuan militer ke Thailand sudah jamak diketahui (Surachart 1988). Ketika laporan kegiatan Komunis diumpan balik ke Washington, AS bekerja untuk memperkuat militer sebagai benteng strategis melawan “gangguan Soviet dan Tiongkok” (OH 1976). Tingkat kepanikan mulai merebak dengan pecahnya Perang Korea dan seruan bantuan militer semakin lantang sehingga perjanjian bantuan ditandatangani pada Oktober 1950. Bantuan segera mengalir seperti sungai yang banjir, dengan Duta Besar AS Stanton memperingatkan bahwa subversi Komunis mengancam pemerintah Thailand (OH 1977); usulan bantuan militer meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 1952 hingga 1954, menjadi $ 124,1 juta (Halaby 1950).
Pada 1953, sebuah misi militer ke Thailand yang dipimpin oleh Jenderal William N. Gillmore menyimpulkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan, dan merekomendasikan pelatihan dan penasihat tambahan dan penggandaan kekuatan militer Thailand menjadi 120.000. Pasukan polisi meningkat sebanyak 5.000 orang, menjadi 42.000 orang. Selain itu, pelatihan dimulai untuk Korps Pertahanan Sukarelawan (Volunteer Defense Corps) yang baru, juga dijadwalkan untuk berkembang hingga 120.000 orang (OH 1987).
Bantuan AS menata-ulang angkatan bersenjata dan kepolisian, juga menjadikan militer sebagai institusi politik yang dominan. Sebagaimana Darling (1965, 67) ungkapkan, bagi orang Amerika, “rezim konservatif dan anti-Komunis di Thailand menjadi semakin menarik terlepas dari politik internal atau cara-caranya dalam menggapai kekuasaan.” Jenderal Gilmore lebih jujur, menyatakan: “Jadi sementara … kami membantu oligarki militer yang kejam dalam mempertahankan posisinya, kami dapat yakin akan kehendaknya untuk melawan komunisme” (OH 1987). Bahkan korupsi besar-besaran tidak menghalangi AS, sebagaimana satu laporan menyimpulkan bahwa praktik ini tidak bisa dihilangkan (Morgan 1953). Korupsi memang adalah semen yang melekatkan para jenderal rezim ini: “Mereka adalah orang-orang yang naik ke posisi tinggi lewat jalan korupsi, dengan kebrutalan yang kejam dan saling mendukung satu sama lain” (OH 1987). Korupsi, kekejaman, dan kebrutalan menjadi sama dengan stabilitas politik dan gigihnya anti-Komunisme. Para pemimpin militer Thailand menyadari bahwa mereka dapat menindas dan menjadi kaya, dan tetap kebal hukum.
Kesimpulan
Persekutuan antara AS dan Thailand dalam Perang Dingin berarti adanya dukungan bagi otoritarianisme militer dan penindasan politik, dan melumpuhkan politik sipil. Penghancuran Pridi dan para sekutunya sejalan dengan kehendak lawannya dari pihak royalis dan militer. Langkah ini mempersiapkan pijakan bagi kebangkitan para politisi royalis dan Raja Bhumibol Adulyadej sebagai pelaku politik (lihat Handley 2006). Penindasan, penangkapan, dan pembunuhan mensterilkan politik sipil yang progresif, terutama di wilayah timur laut. Tidak hanya penyampaian kritik dari warga biasa terhadap royalis dan militer dihancurkan, tetapi wilayah timur laut juga diidentifikasi “berbahaya” dan irredentist secara politis. Konsep ini terus menggerakkan hubungan antara pihak wilayah timur dan para elite Bangkok. Yang paling penting, Strategi Perang Dingin AS mengebiri politik demokrasi dengan mendukung, memperkuat, mempersenjatai dan secara ideologis menyemangati berlaku stabilnya suatu rezim otoriter. Sejak Perang Dingin, militer telah berulang kali menggulingkan pemerintah terpilih, sebagaimana baru-baru ini terjadi pada 2014.
Kevin Hewison
Weldon E. Thornton Distinguished
References
CIA. 1948a. “Intelligence Highlights No. 26,” Office of Reports and Estimates, CIA Far East/Pacific Branch.
CIA. 1948b. “Details Concerning Pridi, Luang Pibul and the Viet Minh,” Information Report, September 7.
CIA. 1949a. “Location of Viet Minh Training Camp in Siam,” Information Report, January 18.
CIA. 1949b. “Political Teachings in Chinese Private Schools in Siam,” Information Report, March 4.
CIA. 1949c. “Chinese Communists in Siam,” Information Report, May 16.
CIA. 1950. “1. Possible Communist Invasion of Thailand 2. Possible Plan of Communist Underground in Thailand,” Information Report, August 22.
Darling, F. 1965. Thailand and the United States. Washington, DC: Public Affairs Press.
Fineman, D. 1997. A Special Relationship. The United States and Military Government in Thailand, 1947-1958. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Goscha, C. 1999. Thailand and the Southeast Asian Networks of the Vietnamese Revolution, 1885-1954. Richmond: Curzon.
Halaby, N. 1950. “Memorandum to Major General Stanley L. Scott, Department of Defense,” December 19.
Handley, P. 2006. The King Never Smiles. New Haven: Yale University Press.
Keyes, C. 2014. Finding Their Voice. Chiang Mai: Silkworm Books.
Morgan, G. 1953. “Memorandum for the Psychological Strategy Board, Revision of PSB D-23,” Psychological Strategy Board, July 28.
Office of the Historian. 1976. Foreign Relations of the United States, 1949, The Far East and Australasia, Volume VII, Part 2, Washington DC: US Government Printing Office.
Office of the Historian. 1977. Foreign Relations of the United States, 1951, Asia and the Pacific, Volume VI, Part 2, Washington, DC: US Government Printing Office.
Office of the Historian. 1987. Foreign Relations of the United States, 1952-1954, East Asia and the Pacific, Volume XII, Part 2, Washington: US Government Printing Office.
Operations Coordinating Board. 1954a. “Special Report on Thailand,” National Security Council 5405, July 15.
Surachart Bamrungsuk. 1988. United States Foreign Policy and Thai Military Rule, 1947-1977. Bangkok: Editions Duang Kamol.
Thanet Aphornsuvan. 1987. “The United States and the Coming of the Coup of 1947 in Siam,” Journal of the Siam Society, 75: 187-214.