Ulasan singkat berikut ini bermaksud memotret keberadaan jasa dukun dalam politik kontemporer. Ulasan ini tidak bertujuan untuk membuktikan realitas empiris apakah ilmu mistik yang gaib dari para dukun itu benar adanya. Penulis ingin menyampaikan bahwa fenomena dukun dalam banyak kasus tidak bisa dipisahkan dari kontestasi politik Indonesia, bahkan sampai sekarang saat telah menjamurnya lembaga polling (pollster) yang dianggap sebagai salah satu tolak ukur demokrasi modern.
Dukun di masa rejim Soeharto
Perdukunan sebagai fenomena sosial bukanlah sesuatu yang asing dalam keseharian kehidupan masyarakat. Dukun adalah orang yang dipercaya memiliki kekuatan dan daya magis, menggunakan kekuatannya secara diam-diam dan dengan cara yang amat rahasia, untuk keuntungan pribadi atau permintaan dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud untuk menolong dan menyembuhkan, atau sebaliknya menimbulkan ketakutan dan penderitaan pada orang yang ditujunya.
Secara umum, dikenal adanya “dukun putih” dan “dukun hitam”, namun kategori ini sangat tergantung konteks sosialnya. “Dukun putih” untuk tujuan “baik”, menolong, dan menyembuhkan; sedangkan “dukun hitam” untuk tujuan yang dianggap negatif, “jahat”, melukai atau bahkan membunuh.
Dukun dapat juga dilihat dari sisi jenis aktifitasnya, misalnya: dukun prewangan (penghubung manusia dengan roh), dukun beranak (membantu persalinan), dukun siwer (pencegah kemalangan), dan ada pula dukun susuk, yang menjanjikan kecantikan, pamor dan wibawa dengan cara memasukkan atau membenamkan semacam jarum pendek yang amat halus terbuat dari bahan emas, berlian, ataupun batu kristal ke bagian tubuh manusia. Terdapat juga dukun jampi yang mampu mengobati dengan mantra dan herbal. Dukun santet, dukun teluh, atau dukun tenung, yang menganiaya dan mencelakakan lawan dengan magis. Di beberapa daerah lain dikenal istilah dukun leak (Bali), dukun minyak kuyang (Kalimantan Selatan), dan beragam sebutan lain di masing-masing daerah di Indonesia.
Sebagai fenomena politik, keberadaan dukun di Indonesia sejalan dengan berkembangnya demokrasi modern pasca kemerdekaan. Dukun politik menjanjikan keuntungan dan kemenangan penggunanya di ranah politik. Walau hampir tidak ada catatan akademik tentang fenomena dukun dalam politik Indonesia, dukun politik mendapat tempat dalam dinamika politik dan menjadi salah satu pilar lingkaran dalam kekuasaan jaman Orde Baru. Bukan hanya para pemain politik lokal di daerah, Soeharto sebagai “orang besar” disebut-sebut sangat kental dengan wilayah abu-abu ini.
Meski pada jaman ini rekrutmen politik relatif memiliki pola yang sederhana berdasarkan unsur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar), peran dukun bukan tidak tanpa ruang. Justru, dukun mendapat tempat yang khusus namun tersembunyi. Apalagi, memperoleh “restu” penguasa rezim adalah kata kunci. Sehingga, tugas dukun adalah melicinkan jalan dalam memperoleh “restu” dengan cara mencari tahu pola, serta aktor dalam dinamika yang tertutup itu (Wawancara penulis dengan mbah Lim, Sidoarjo, 17 Januari 2012). Dukun dianggap penting sebagai pembisik yang handal. Tidak jarang dukun juga digunakan untuk menyingkirkan lawan atau kawan politik yang berpotensi menjadi ancaman dari kelangsungan rejim berkuasa di masa depan. Ki Gendeng Pamungkas, seorang dukun santet terkemuka, mengaku bahwa dia sering diminta oleh para politisi dan lingkaran dalam kekuasaan untuk menyantet dan menghilangkan nyawa lawan politik, bahkan terhadap kawan yang potensial “menggunting dalam lipatan”.
Aspek mistis dalam kepemimpinan Soeharto memang dapat dijelaskan sebagai bagian dari kultur kepemimpinan Jawa. Namun sebagai fakta sosial, kepemimpinannya, dengan sengaja, menyandarkan diri kepada penasihat spiritual dan mistis. Ada sejumlah dukun loyal yang “memagari” kepemimpinannya (Liberty, 1-10 Juni 1998). Terdapat paling tidak “seribu dukun” di belakang Soeharto dari seluruh penjuru negeri (Gelanggang Rakyat, 18 Oktober 1998). Romo Marto Pangarso, Romo Diat, Soedjono Hoemardani, Ki Ageng Selo, Soedjarwo, Darundrio, mbah Diran, serta Eyang Tomo adalah sedikit dari nama-nama para penasihat spiritual yang setia.
Selain itu, kepemimpinan Soeharto juga mendapat “legitimasi” dari kepemilikan benda-benda ghaib ageman, pulung dan kekuatan mistis (Lihat: Vatikiotis, 2008). Soeharto memiliki paling tidak 113 pusaka dari penjuru tanah air yang dipercaya berkontribusi pada kepemimpinan politiknya yang kokoh. Menurut Ki Edan Amongrogo, Soeharto bahkan memiliki pusaka andalan berupa “Mirah Delima” yang banyak membantunya dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya (Liberty, 1-10 Juni 1998). Jelaslah, dukun, pusaka dan kepemimpinan Soeharto terintegrasi seperti bayangan yang tidak bisa dipisahkan.
Dukun sebagai Konsultan Pilkada
Jatuhnya rejim Soeharto pada 1998 yang disusul dengan semakin terbukanya rekrutmen politik melalui Pemilu Langsung (tahun 2004) dan Pilkada Langsung (pemilihan umum kepala daerah, tahun 2005), yang dianggap sebagai dimulainya demokratisasi di tingkat massa, tidak dengan serta-merta menjadikan politik di Indonesia steril dari perdukunan.
Pemilu Langsung menempatkan rakyat biasa pemilih (voters), untuk pertama kalinya dalam sejarah politik republik, sebagai elemen penting dalam banyak kalkulasi politik. Dalam konteks demikian, lembaga polling menjadi acuan utama dalam proses rekrutmen politik. Lima partai besar seperti Golkar, PDIP, PAN, Partai Demokrat dan PKS telah menempatkan hasil polling sebagai acuan dalam proses nominasi kandidat partai untuk Pemilu.
Sejak 1998 banyak aktor politik melihat polling sebagai instrumen yang efektif untuk mendeteksi opini publik maupun perilaku pemilih dalam sebuah kontestasi politik. Polling membantu aktor politik yang bertarung dalam sebuah kontestasi, mengetahui tingkat dukungan terhadap kandidat, sekaligus memetakan ekspektasi masyarakat terhadap calon pemimpinnya. Polling dipercaya membantu aktor politik dalam bertarung merebut kekuasaan dalam konteks demokrasi modern pasca Orde Baru.
Kuatnya pemikiran mengenai rasionalistas-obyektif rekrutmen politik telah memunculkan anggapan bahwa peran dukun politik berakhir. Nyatanya, praktek dukun dalam setiap kontestasi politik, termasuk Pilkada, disinyalir tetaplah kuat. Kuatnya praktek perdukunan bahkan sampai membuat wakil menteri agama mengeluh; maraknya perdukunan di Pilkada dipandang dapat merusak nilai-nilai agama karena menjurus kepada perbuatan syirik (Lihat: http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=86648).
Peran dukun dalam politik – baik atas permintaan kandidat sendiri maupun tim suksesnya – mempunyai posisi yang sama seperti konsultan politik modern lainnya. Selain itu, terdapat semacam “division of labor” antara pollster, konsultan politik berbasis polling (poll-based political consultant), dengan dukun. Lembaga polling mengukur popularitas dan akseptabilitas, dukun mengintip pulung. Pollster meningkatkan elektabilitas, dukun meningkatkan karisma dan pamor. Pollster memetakan voting behavior, dukun memetakan konstalasi internal dan mengidentifikasi “musuh dalam selimut” dan “kawan seiring”. Pollster mengumumkan hasil polling secara terbuka untuk mengundang bandwagon effect, dukun membisikan wangsit dengan senyap agar kuat bertuah dan barokah. Pollters memakai multistage random sampling dan wawancara untuk memperoleh data, dukun menggunakan media roh-roh dan tirakat agar mendapat ilham. Pollster memberi saran-saran strategis kampanye dan pemenangan, dukun menancapkan susuk dan minyak kuyang bagi semakin bersinarnya penampilan kandidat. Pada akhirnya, kandidat dan tim sukses mendengarkan nasihat pollsters dengan kritis, namun juga menghayati nasihat dukun dengan takzim dan patuh.
Seorang dukun lokal yang tinggal di Sidoarjo, mbah Lim, kakek berusia 62 tahun, mengaku bahwa hampir semua kliennya adalah politisi. Mbah Lim adalah dukun dengan spesialisasi memberi jasa “mengawal” kandidat dalam Pilkada dengan wilayah operasi tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga mencakup Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Saya diminta untuk memberi hiasan dan ‘memagari’ kandidat dan keluarganya dari santet dan gangguan lawan-lawan politiknya dalam Pilkada… sejak Pilkada bergulir, saya sibuk sekali dan akhirnya memutuskan pensiun dini dari BUMN, karena permintaan mengawal Pilkada sangat tingi dan ternyata lebih menjanjikan.” ungkap mbah Lim. Pada salah satu Pilkada di Jawa Barat beberapa waktu lalu, mbah Lim menjalani ritual 21 hari penuh di Gunung Galunggung dari masa kampanye sampai hari pencoblosan berakhir (wawancara penulis dengan Mbah Lim, 17 Januari 2012).
Elma Tiara Elbar, antropolog pengamat praktik perdukunan, menyampaikan bahwa peran dukun dalam kontestasi politik sudah jauh, bahkan merambah sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di banyak Pilkada. Empat tahun lalu, pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Selatan, dukun beroperasi langsung di TPS. Ketika di hari “H” pencoblosan, saat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menyelenggarakan pencoblosan di TPS, Pollster melakukan proses hitung cepat (quick count) dan exit polls, pada saat yang sama dukun juga melakukan pengamanan TPS dari kemungkinan penggunaan sihir untuk mengubah hasil coblosan di kartu suara. Malam hari sebelum TPS digunakan, dukun mengelilingi TPS dan menabur beras kuning, garam, dan menumpahkan darah ayam serba hitam (ayam cemani) di tempat pencoblosan. Juga, terdapat kayu dan kain kuning yang dililitkan dengan mandau yang tertancap di tanah sekitar TPS – ini tanda bahwa “dukun empat arah mata angin” sedang bekerja mengamankan lokasi TPS (wawancara dengan Elma Tiara Elbar, 6 Agustus 2012). Menariknya, di banyak TPS, masyarakat bisa menerima dan memaklumi langkah-langkah pengamanan dukun itu.
Meski nampak diterima masyarakat, kandidat dan tim sukses dalam Pilkada menutup rapat informasi bahwa mereka menggunakan jasa dukun. Alasan menyembunyikan peran dukun ini lebih kepada menjaga persepsi publik dan citra bahwa aktor politik akan mendapat cap syirik, tidak percaya diri, dan dikendalikan oleh sesuatu yang irasional. Menyembunyikan praktek perdukunan tidak berarti bahwa proses ini tidak bisa ditelusuri. Salah satu langkah sangat sederhana mengetahui apakah dukun ikut “bertindak” dalam aktivitas politik adalah mengamati kegiatan pemenang pasca Pilkada. Setiap pengguna dukun politik hampir pasti akan selalu mensyaratkan adanya upacara sakral pasca kemenangan sebagai langkah melunasi nazar. Melunasi nazar inilah salah satu indikasi paling sederhana adanya peranan dukun (wawancara dengan Gundik Gohong, 6 Agustus 2012).
Simpulan
Panggung politik adalah ajang terbuka bagi para aktor politik untuk bertarung merebut dan mempertahankan kekuasaan. Persaingan yang sangat ketat menciptakan banyak cara dalam berkompetisi, termasuk penggunaan jasa dukun. Berkembangnya praktek perdukunan dalam Pemilu (khususnya, Pilkada) disebabkan oleh paling tidak tiga alasan. Pertama, tingginya tingkat kompetisi dan kompleksitas Pilkada. Kedua, masih lemahnya kepercayaan kandidat dan tim sukses terhadap aktor-aktor penyelenggara Pemilu (KPU, Panwaslu, KPPS). Ketiga, di beberapa daerah, dukun sudah lebih dulu ada dibanding konsultan politik modern dan diangggap sebagai fenomena budaya yang bisa diterima masyarakat.
Dengan demikian, diskusi politik Pemilu di Indonesia patut memberi ruang bagi ulasan-ulasan yang selama ini dianggap berada di wilayah tradisional, abu-abu, bahkan dianggap irasional. Menempatkan dukun sebagai penumpang gelap proses politik modern di tanah air, agaknya justru telah mengingkari nuansa dan menegasikan komplesitas politik di Indonesia.
Agus Trihartono
Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 12 (September 2012). The Living and the Dead
Referensi:
Vatikiotis, Michael. “Farewell to the Smiling General Reflections on Soeharto,” Global Asia, vol. 3, no. 1, Spring 2008