Gerbang Internet Nasional dan Masa Depan Otoriterisme Digital di Kamboja

Meski menjamin kebebasan berekspresi dalam konstitusinya, Kamboja melakukan hampir pengambilalihan penuh yang otoriter atas lanskap digitalnya dengan hadirnya Gerbang Internet Nasional (National Internet Gateway, NIG), yaitu gerbang internet milik pemerintah yang dengan terang akan mengarah pada swasensor dan akan mendukung pengukuhan sistem negara satu partai di negeri itu. Jejak kebebasan berekspresi dan ruang bagi masyarakat sipil untuk aktivisme politik yang tersisa berada di bawah ancaman dengan dimulainya Gerbang satu pintu tersebut, yang semula direncanakan pada awal 2022 dan kini mengalami penundaan. ¹Jumlah pengguna internet di Kamboja meningkat dari 0,53% dari populasi pada 2009 menjadi 52,6% dari populasi (8,86 juta) pada 2021. ² Pada 2021, ada lima perusahaan telekomunikasi besar, yang menyediakan layanan internet berbasis darat dan seluler di Kamboja—Viettel, Smart Axiata, CamGSM, Xinwei Telecom, dan Southeast Asia Telecom, kesemuanya berasal dari negara-negara dengan haluan otoriter ³  (Tiongkok, Singapura, dan Vietnam) dan semuanya berhubungan erat dengan pemerintah Kamboja dan para pejabatnya. ⁴ Ini memungkinkan mudahnya kerjasama antara perusahaan penyedia internet dan pejabat pemerintah untuk memantau penggunaan internet, memblokir konten di internet, atau “memberangus” internet.

Perangkat Hukum Otoriter Digital

Sejumlah undang-undang telah dipergunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat di ranah internet. Pelaksanaan NIG mendatang, yang bertujuan untuk membawa semua lalu lintas internet menuju satu gerbang yang dijalankan oleh pemerintah, akan disertai dengan serangkaian undang-undang pendukungnya: Konstitusi Kamboja, KUHP, Undang-Undang Telekomunikasi, Prakas Antar-Kementerian No. 170, dan RUU Kejahatan Siber.

Sebagaimana dirincikan dalam laporan terbaru Asia Centre, ⁵ banyak ketentuan dalam semua undang-undang tersebut yang melanggar standar hak asasi manusia internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Kamboja. Bagian penting dari undang-undang ini meliputi: amandemen konstitusi pada Pasal 49 yang mengharuskan penegakan “kepentingan nasional”; ketentuan terkait pencemaran nama baik dalam KUHP yang melindungi “kehormatan atau nama baik seseorang atau lembaga”; tindak pidana penyampaian “berita palsu” (Pasal 425); tindak pidana “konspirasi” atau “persekongkolan” oleh satu orang atau lebih untuk melakukan tindakan kriminal; dan hasutan untuk melakukan kejahatan atau mengganggu keamanan sosial (Pasal 495). ⁶ Komunikasi dipantau di bawah Undang-Undang Telekomunikasi (2015), ⁷ yang mengatur pelaku pemantauan (Pasal 70 dan 71); penurunan perlindungan data (Pasal 97 dan 6) dan kriminalisasi kebebasan berbicara di radio, televisi, internet, dan pesan pribadi (Pasal 80). Prakas Antar-Kementerian (Proklamasi 170) (2018) tentang “Kendali Penerbitan terkait Pemrosesan Situs Web dan Media Sosial melalui Internet di bawah Kerajaan Kamboja” memungkinkan kerjasama erat antara Kementerian Informasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pos dan Telekomunikasi (MPTC) untuk memantau semua penggunaan media. Pada Februari 2020, satuan tugas media sosial diberi wewenang untuk memantau semua media Kamboja, termasuk platform media sosial, dengan otorisasi hukum dari Prakas. ⁸

 

Rangkaian undang-undang ini akan dilengkapi dengan RUU Kejahatan Siber, kali pertama diusulkan pada 2012, dan masih dibahas pada 2022. Dengan tujuan untuk mencegah kejahatan siber, undang-undang tersebut menyediakan penyimpanan semua lalu lintas data selama 180 hari. Pemerintah lantas akan dapat dengan mudah meminta data dari organisasi non-pemerintah (ornop), dan berpotensi mengendalikan kerja mereka, dengan menyalahgunakan data tersebut. Pelapor juga terancam di bawah rancangan undang-undang baru ini. Undang-Undang Pengendalian COVID-19 (Maret 2021), meski merupakan tindakan sementara, telah digunakan untuk membungkam para pengkritik yang diduga menyebarkan “berita palsu” mengenai situasi COVID-19 dan dugaan terkait salah-penanganan pemerintah atas pandemi.

Unsur terakhir dari perangkat hukum otoriter Kamboja adalah Gerbang Internet Nasional, “tombol saklar” nasional atas akses ke internet bila diperlukan. ⁹ Operator gerbang ini pada dasarnya akan terlibat dalam pengawasan digital atas nama pemerintah, sehingga menjadi tamparan keras bagi kebebasan berekspresi di internet dan hak atas privasi. Mereka wajib bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk mengambil tindakan dalam memblokir dan memutuskan semua koneksi jaringan yang berdampak buruk bagi pendapatan negara, keamanan, ketertiban sosial, martabat, budaya, tradisi, dan adat istiadat (Pasal 6) dan menyimpan data serta memberikan laporan status rutin kepada pejabat berwenang (Pasal 14) demi “[menjamin] keamanan, ketertiban umum, martabat, budaya, tradisi dan adat istiadat masyarakat” (Pasal 12).

Beberapa bulan sebelum pengumuman keberadaan gerbang ini, listrik di beberapa wilayah diputus dan kecepatan internet mereka dibatasi untuk menghambat akses ke internet. Sebelum pemilu, pihak berwenang juga menutup situs berita independen pro-demokrasi. Saat pandemi COVID-19 membawa kegiatan dan interaksi masyarakat ke ranah internet, berbagai organisasi masyarakat sipil (ormas) menyampaikan kepada Asia Centre mengenai sejumlah kejadian dengan adanya “peserta” yang tidak dikenal mengganggu pertemuan-pertemuan daring. ¹⁰

Pada Februari 2022, penerapan Gerbang Internet Nasional ditunda. Pemerintah Kamboja bekerja sama erat, baik secara finansial maupun teknologi, dengan Tiongkok. ¹¹ Sebagaimana dilaporkan New York Times, sulit dipungkiri bahwa Kamboja masuk dalam daftar negara yang menganut model pengawasan internet otoriter ala Tiongkok. ¹² Thailand, Vietnam, dan Singapura meniru model ini. ¹³ Hal tersebut mendorong warga Kamboja untuk beralih ke VPN demi menghindari kontrol internet, meski layanan ini pun kemungkinan akan dilarang di masa mendatang.

Pengawasan Digital dan Kemunduran Hak-Hak

Meski kebebasan berekspresi dihormati dalam Konstitusi Kamboja dan didukung oleh ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR), pembunuhan yang dilakukan pemerintah Kamboja atas aturan-aturan hukum telah menciptakan lanskap digital dengan tingkat pantauan yang tinggi, sehingga mencemaskan pihak oposisi. Lantaran ancaman dan manipulasi media sosial itu, para pengkritik dan pembela hak asasi manusia telah mundur menjadi swasensor dan menarik diri dari keterlibatan politik demi memastikan kelangsungan hidup mereka.

Kebebasan berinternet telah menurun sejak 2009. ¹⁴ Pada 2021, sebanyak 39 warga Kamboja ditangkap, dipenjara, atau dikirimi surat perintah terkait dugaan pelanggaran di internet yang dilaporkan oleh lembaga sensor pemerintah. ¹⁵ Asosiasi Aliansi Jurnalis Kamboja telah dengan tekun mendokumentasikan penindasan terhadap wartawan di negara tersebut. Dalam laporan pemantauan triwulan asosiasi tersebut pada Juli-September 2021, ¹⁶ tercatat delapan wartawan mengalami pelecehan dalam bentuk pidana, ancaman kekerasan, penahanan, atau pemenjaraan lantaran mereka melaporkan berbagai topik, termasuk di antaranya hak atas tanah dan COVID-19. Laporan tersebut mencatat bahwa sejak Januari hingga April 2021, Kementerian Informasi mencabut setidaknya 7 izin media termasuk Angkor Today, Live-Daily, San Prum, Phengvannak, Stoengchralpost, Tecchor Youth News, dan K01 TV Online—enam di antaranya dituduh menyebarkan informasi palsu dan mengakibatkan kekacauan akibat laporan mereka terkait COVID-19. Pada Agustus 2021, Kementerian Informasi mengumumkan pembentukan Komite Pemantau Etika Jurnalistik, untuk mengawasi dan mengatur perilaku praktisi media di negara tersebut. ¹⁷

Penindasan atas suara-suara perlawanan ini juga disokong oleh industri pengawasan swasta. FinSpy diketahui menjual layanannya kepada pemerintah Kamboja sebelum perusahaan itu ditutup pada Maret 2022. ¹⁸ Begitu pula, laporan Reuters mengungkapkan bahwa Pegasus, program grup NSO, digunakan di negara itu. ¹⁹

Peran platform media sosial juga harus diperhatikan karena serangan hasutan (troll) dan akun palsu (bot) secara rutin digunakan untuk memperkuat narasi pro-pemerintah dan menyebarkan disinformasi yang bertujuan untuk mendiskreditkan kritik terhadap pemerintah dan para lawan politik pemerintah. ²⁰ Perdana Menteri Hun Sen menggunakan Facebook untuk mengancam lawan dan menyebarkan ujaran kebencian. Ia juga mampu mengendalikan narasi yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah, yang membantu mendukung pemerintahannya. “Berita palsu” yang dibuat pemerintah kerap mengarah pada penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan sewenang-wenang.

Kesimpulan

Meningkatnya otoriterisme digital di Kamboja telah mengakibatkan penurunan kebebasan berinternet, meluasnya swasensor, peniadaan akses ke internet, kendali atas narasi pemilu, pengekangan suara oposisi, pengawasan daring, dan manipulasi konten media sosial. Daya cengkeram PM Hun Sen atas lanskap media sosial memungkinkannya untuk memperkuat konten pro-pemerintah dan menenggelamkan serta mengintimidasi lawan-lawan politiknya. ²¹ Satu-satunya harapan hanyalah pengumuman pada Februari 2021, bahwa Kementerian Pos dan Telekomunikasi (MPTC) hendak menyiapkan undang-undang perlindungan data setelah finalisasi RUU kejahatan siber dalam waktu dekat. ²²

Di masa mendatang, otoriterisme digital di Kamboja kemungkinan akan berkembang lebih jauh lagi. Meski dengan karakter berbeda, Hun Manet tidak mungkin secara radikal mengubah sistem pemerintahan ayahnya. Ia akan memerintah Kamboja dengan dukungan dari Laos, Myanmar, Vietnam, ²³ Singapura, dan Tiongkok; ²⁴ semuanya membantu Kamboja dengan infrastruktur yang dibutuhkan bagi keberlangsungan otoriterisme digital. ²⁵ Rusia juga pemain aktif di bidang ini, yang telah lama tertarik dengan pasar telekomunikasi Kamboja. ²⁶ Negara itu baru-baru ini menandatangani perjanjian investasi dengan Phnom Penh, yang mengikutsertakan ELTEX milik Rusia. ²⁷

Robin Ramcharan
Direktur Eksekutif Asia Centre

Banner: Siem Reap, Cambodia. A most unlikely looking shop to be offering free WiFi. Gartland, Shutterstock