Tulisan ini menyajikan studi tentang potensi institusi untuk pengelolaan sumberdaya hayati berbasis masyarakat (PSHBM) di hutan bakau di Vietnam. PSHBM telah menarik perhatian dan perdebatan internasional, tetapi belum dilaksanakan secara luas di Vietnam. Ada beberapa strategi pokok pengelolaan yang telah dilakukan secara terpusat oleh pemerintah dan koperasi desa dan, sejak tahun 1980-an, pengelolaan oleh rumah tangga perorangan. Tulisan ini berpendapat bahwa nasionalisasi atau privatisasi tidak menyelesaikan masalah kerusakan sumberdaya dan pemanfaatan berlebihan. Dalam banyak contoh, privatisasi telah menghilangkan rumah tangga pedesaan dari kehidupan mereka.
Hal ini diperlihatkan dalam studi kasus yang ditampilkan di sini mengenai pengelolaan bakau di desa Giao Lac, Kabupaten Giao Thuy, Propinsi Nam Dinh. Selama masa kolonial, kegiatan lokal adalah memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan walaupun tidak ada aturan secara resmi. Selama masa kerjasama (1956-1975), pemerintah kabupaten mengelola hutan bakau untuk melindungi tanggul utama. Penduduk lokal tidak lagi diizinkan untuk memanfaatkan hutan dan pemanfaatan secara ilegal dimulai untuk pertama kalinya. Reformasi ekonomi Doi Moi sejak tahun 1980-an telah menghasilkan ketidakseimbangan kesempatan ekonomi dan memberikan sumbangan terhadap kerusakan habitat. Hanya yang memiliki modal yang besar, keterampilan mengelola dan kekuatan politik yang telah mendapatkan lebih dari sumberdaya yang berhubungan dengan bakau—khususnya budidaya udang dan kerang. Masyarakat miskin hanya menerima sedikit, sementara kehilangan akses terhadap sumberdaya yang sangat mereka butuhkan sebagai penambah tanaman padi. Sebagai hasil dari Doi Moi, rendahnya pendapatan dan rumah tangga yang pimpin oleh wanita telah terabaikan.
Suatu kenyataan di mana sebuah proyek yang didanai oleh NGO internasional lebih berpihak pada lingkungan dan kemiskinan. Proyek ini telah membantu mengembalikan fungsi hutan bakau di sekitar desa. Namun karena proyek tersebut harus berakhir pada tahun 2005, perencanaan harus dimulai untuk sebuah sistem pengelolaan yang akan meningkatkan keadilan sosial, produksi, dan kelestarian. Tahap pertama harus melibatkan partisipasi aktif dari kelompok sosial dan asosiasi-asosiasi kredit berputar yang telah ada. Secara keseluruhan, sebuah pendekatan praktis diharapkan—dimana tiga strategi dari nasionalisasi, privatisasi dan pengelolaan berbasis masyarakat digabungkan di desa Giao Lac, seperti pemerintah mengelola sistem tanggul, rumah rangga mengelola tambak udang secara individu dan semua masyarakat menjaga hutan bakau yang berbatasan dengan tambak udang.
Le Thi Van Hue
Read the full unabridged article (in English) HERE
Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 2 (October 2002). Disaster and Rehabilitation
