Pada 2024 perekonomian Thailand menderita kerugian yang sangat besar, yaitu 60 miliar baht, akibat penipuan daring yang merajalela. Jutaan warga negara Thailand menjadi korban penipuan canggih melalui telepon dan SMS. Kepolisian Kerajaan Thailand (RTP) melaporkan lebih dari 400.000 kasus penipuan daring pada kuartal pertama tahun 2024, dengan kerugian yang mencapai lebih dari 1,89 miliar dolar Amerika.[1] Demikian pula, laporan Aliansi Anti-Penipuan Global (Global Anti-Scam Alliance/ GASA) 2025 menemukan bahwa 72 % orang dewasa Thailand yang disurvei telah mengalami upaya penipuan, dengan 60% di antaranya telah ditipu dalam 12 bulan terakhir dan 14% mengalami kerugian rata-rata 408 dolar Amerika per orang.[2]
Dengan mempertimbangkan besarnya kerugian besar keuangan tersebut, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra melancarkan tindakan keras berskala besar terhadap pusat-pusat penipuan yang beroperasi di sepanjang perbatasan Thailand dengan Myanmar di Provinsi Tak. Telah berhasil diselamatkan 7.000 orang dari pusat panggilan ilegal yang beroperasi di Myanmar – salah satu dari tiga negara, bersama Kamboja dan Laos, sebagai tempat berlindung yang aman bagi sindikat kriminal yang menjalankan berbagai operasi penipuan.[3] Penindakan juga kemudian berhasil memulangkan lebih dari 80 warga negara Indonesia dan 94 warga negara Tiongkok.[4] Aksi penipuan telah menjerat ribuan orang sejak beberapa tahun lalu, dengan korban dari Taiwan, Tiongkok, Hong Kong, Makau, dan Vietnam yang mendorong tanggapan dari pemerintah masing-masing.[5] Namun, terlepas dari semua sikap dan politik hukum dan ketertiban dalam negeri, hanya sedikit substansi yang berhasil dicapai dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional terbaru terhadap Thailand dan kawasan sekitarnya. Tulisan singkat ini mengulas kondisi keamanan non-tradisional dalam konteks penipuan daring baik di Thailand maupun di perbatasannya dengan negara tetangga Myanmar dan Kamboja. Inti dari ulasan ini adalah bahwa tanpa adanya perbaikan supremasi hukum yang mendasar dan kemajuan keamanan tradisional di Asia Tenggara yang lebih luas, warga negara Thailand dan banyak warga negara asing akan terus menjadi korban jaringan kriminal yang lihai.
Perlawanan Tidak Sia-sia
Ketika Paetongtarn mengambil alih Partai Pheu Thai menggantikan Srettha Thavisin yang digulingkan pada 2024, pemberantasan kejahatan siber, penipuan, dan kejahatan transnasional merupakan salah satu dari sepuluh prioritas kebijakan dan landasan agenda pemerintah Thailand.[6] Ketika seorang model dan aktor Tiongkok dibawa dari wilayah Thailand ke negara tetangga Myanmar,[7] muncul tekanan besar ketika lebih dari 10.000 warga negara Tiongkok dengan panik membatalkan liburan Tahun Baru mereka ke Thailand,[8] sehingga mendorong peninjauan kebijakan lainnya, termasuk rancangan amandemen Undang-Undang Keamanan Siber Thailand 2019[9] serta peningkatan pemantauan platform digital dan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Layanan Platform Digital Kerajaan 2022.[10] Paetongtarn bersikeras meningkatkan komunikasi dengan negara-negara tetangga, menegaskan kerja sama dan komitmen bersama untuk mengatasi penipuan daring.[11] Untuk meredakan kekhawatiran di dalam negeri, media pemerintah Tiongkok segera mencatat perbedaan jumlah kasus penipuan setelah listrik diputus di wilayah Myanmar tempat kompleks-kompleks tersebut berada. Media Tiongkok tersebut melaporkan bahwa jumlah kasus kejahatan siber di Thailand menurun sebesar 20% sejak 5 Februari 2025, atau selama kurang lebih lima minggu.[12] Tak lama kemudian, Thailand membuat beberapa perubahan atas Peraturan Kerajaan tentang Langkah-Langkah Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Teknologi (Royal Decree on Measures for the Prevention and Suppression of Technology Crimes), dengan kewajiban tambahan bagi bank dan tuntutan pidana atas penyalahgunaan data pribadi. Thailand juga berupaya memberikan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban.[13]
Namun, upaya legislatif ini hanya sedikit berhasil mengurangi besarnya masalah ini. Para pelaku seringkali merupakan anggota perusahaan kriminal yang nir-nama dan nir-wajah, dan beroperasi jauh di luar jangkauan hukum. Geng kriminal masih beroperasi di wilayah Myawaddy yang sebagian besar bebas hukum di Myanmar, meskipun telah dilakukan tindakan keras pada awal 2025. Sebuah laporan 2023 oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN Office of the High Commissioner on Human Rights/ OHCHR) menemukan setidaknya 120.000 korban perdagangan manusia di Myanmar dan 100.000 di Kamboja masih belum bebas dan dipaksa melakukan penipuan daring.[14] Saat itu, Rangsiman Rome, seorang anggota Parlemen dari Partai Rakyat (People’s Party), memperkirakan jumlah penipu di Myanmar sekitar 300.000 orang, yang bekerja di 40 kompleks utama.[15] Sifat gabungan dari usaha penipuan ini, yaitu sindikat kriminal memperdagangkan atau memikat warga negara asing dengan janji palsu pekerjaan yang menguntungkan di wilayah tersebut, sehingga jumlah kasus eksploitasi atas korban lebih banyak daripada kasus penuntutan hukum atas pelaku. Selama penggerebekan, banyak orang yang terjebak yakin bahwa mereka sedang menuju karier di bidang teknologi informasi (TI), keahlian teknik, layanan pelanggan, dan banyak penipuan merupakan campuran rumit dari penipuan mata uang kripto, penipuan belanja media sosial, serta berbagai bentuk penipuan di WhatsApp, Instagram, dan Facebook.[16] Sebuah laporan koran Guardian (Inggris) mendokumentasikan penderitaan seorang pria Kenya berusia 26 tahun yang terbang dari Nairobi ke Bangkok untuk pekerjaan layanan pelanggan, meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar biaya rekrutmen lebih dari 1.500 dolar Amerika, tetapi berakhir di sebuah kompleks bertembok di Myanmar, dan paspornya disita oleh milisi.[17] Masalah penipuan di Thailand diperparah oleh kondisi wilayah perbatasan yang terkenal lemah dan penegakan hukum yang korup. Ketika konflik dengan Kamboja sedang memuncak, sangat kecil kemungkinan bekerja sama dengan Kamboja, tetapi malah juga menjadi bahan bakar sentimen nasionalis. Sudah umum diketahui bahwa elit Kamboja dikaitkan dengan operasi ilegal di berbagai sektor, terbukti dengan aktivitas terkoordinasi antara tokoh-tokoh politik dan ekonomi Kamboja dengan warga negara Tiongkok, dan beberapa di antaranya terlibat dalam aksi penipuan.[18] Sementara situasi di Myanmar jauh lebih buruk karena runtuhnya supremasi hukum di negara tersebut, apa yang tersisa dari penegakan hukum hancur oleh serangkaian pemogokan dan penelantaran oleh kelompok-kelompok perlawanan.[19] Dengan demikian, kunci untuk memerangi krisis penipuan di Thailand pada akhirnya bergantung pada pendekatan yang lebih kooperatif.
Kurangnya Pendekatan Regional
Kurangnya efektivitas otoritas Thailand dalam memberantas epidemi perdagangan manusia dan penipuan juga memicu kekhawatiran di PBB pada Maret 2025. Pelapor Khusus untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer dan Perdagangan Manusia (Special Rapporteurs on Contemporary Forms of Slavery and on Trafficking in Persons), Tomoya Obokata dan Siobhán Mullally, meminta Pemerintah Thailand untuk memberikan jawaban rinci mengenai isu-isu seperti langkah-langkah bilateral atau multilateral untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia, identifikasi korban, pelatihan konsuler, dukungan repatriasi, tanggapan regional, dan perlindungan publik.[20] Thailand bukan satu-satunya negara yang menerima surat seperti itu, karena Kamboja dan Myanmar termasuk di antara delapan negara yang menerima surat serupa. Salah satu pertanyaan yang ada, yaitu langkah-langkah bilateral dan multilateral, merupakan gambaran betapa sulitnya menyelesaikan masalah ini tanpa pendekatan yang menyeluruh di kawasan Asia Tenggara. ASEAN, misalnya, memiliki dua mekanisme: Kerangka Kerja Perlindungan Data Pribadi (Framework on Personal Data Protection) 2016 dan Kerangka Kerja Tata Kelola Data Digital (Framework on Digital Data Governance) 2018. Namun, perlindungan data pribadi di setiap negara masih kurang.
Sebaliknya, Denmark memiliki beberapa Undang-Undang perlindungan data pribadi paling kuat di dunia. Pada Juni 2025, Denmark mengesahkan Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang hak cipta untuk memastikan semua warga negara memiliki hak atas tubuh mereka sendiri, termasuk fitur wajah dan suara.[21] Tujuannya adalah untuk menetapkan standar bagi Eropa agar dapat beradaptasi dengan potensi penipuan tambahan dan penipuan lain yang diciptakan oleh deepfake yang dihasilkan AI, yaitu representasi digital realistis seseorang, yang mencakup tampilan wajah dan suara mereka. Negara-negara ASEAN, misalnya, memiliki tingkat kualitas yang saling berbeda. Di Thailand, menurut Komite Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection Committee/ PDPC), peraturan terbaru memberlakukan hukuman berat atas aktivitas kriminal pelanggaran data individu berupa hukuman penjara satu tahun atau denda 100.000 baht.[22] Singapura terdepan di antara negara-negara ASEAN dengan perlindungan yang lebih maju dan kemitraan dengan Uni Eropa untuk meningkatkan perlindungan data, terutama bagi anak-anak karena kedua belah pihak menghargai manfaat ekonomi timbal balik, dibuktikan dengan peringkat Singapura sebagai mitra terbesar kelima Uni Eropa di sektor layanan.[23]
Namun, praktik terbaik di ASEAN memiliki efek yang terbatas karena kurangnya ketulusan dalam kerja sama regional. Baru pada pertengahan September 2025 setelah negosiasi 10 jam dengan Kamboja, di Provinsi Sa Kaeo (Thailand) yang terletak di sepanjang perbatasan bersama, berhasil dicapai terobosan perihal berbagi info intelijen.[24] Sa Kaeo adalah lokasi kunjungan Paetongtarn pada Juni 2025, karena aksi penipuan di wilayah Poi Pet (Kamboja) menimbulkan kekhawatiran.[25] Thailand dan Kamboja dengan cepat mempromosikan upaya penindakan di sepanjang wilayah perbatasan mereka. Sementara itu, fenomena “aksi penindakan” (show crackdowns) biasa terjadi di Phnom Penh, yang sesungguhnya berfungsi untuk mengisolasi dan menyokong industri perdagangan manusia dan kejahatan dunia maya terorganisir,[26] dan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat melebihi 19 miliar dolar Amerika per tahun atau sebanyak 60% dari PDB Kamboja.[27]
Keberuntungan dalam Bentuk Penundaan
Meskipun konflik dengan Kamboja dan situasi yang terus berubah di Myanmar mungkin memperlambat kemajuan dalam mengatasi krisis penipuan, Thailand mungkin mendapat sedikit keuntungan karena ketidakstabilan politik dalam negeri, yang dibuktikan dengan perombakan Kabinet dan Perdana Menteri yang baru, berpotensi menghambat upaya pembangunan tempat hiburan terpadu, yang identik dengan legalisasi judi kasino. Undang-Undang tentang kasino, yang didorong oleh Partai Pheu Thai (PTP) yang berkuasa sebelumnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun “kekuasaan lunak” (soft power) Thailand,[28] tampaknya terhenti selama peralihan kekuasaan kepada Perdana Menteri baru Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai. Pada Juni 2025, Anutin Charnvirakul menyalahkan Undang-Undang Kasino sebagai penyebab penurunan kunjungan wisatawan Tiongkok, dan memperingatkan bahwa kebijakan legalisasi kasino tersebut dapat menimbulkan konsekuensi dari Presiden Tiongkok Xi Jinping.[29] Dalam kritiknya, Anutin menyiratkan bahwa yang diuntungkan dari legalisasi kasino adalah warga negara Tiongkok yang terlibat dalam “bisnis abu-abu” dan elit politik yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah.[30]
Meskipun bermuatan politis, pendapatnya itu ada benarnya juga, seperti masuknya modal “abu-abu”, yang berupa hubungan bisnis legal bercampur dengan lembaga negara membentuk pola hubungan parasitik dan kleptokratis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di Kamboja, Thailand juga menghadapi masalah tersendiri, terbukti dari kasus Chaiyuth Chirawatworakul atau “Tu Hao” pada 2022, meskipun tuduhan pencucian uang dan pelanggaran narkoba terhadapnya kemudian dibatalkan.[31] Pada Februari 2025, dua jenderal Kepolisian Kerajaan Thailand (RTP) dipindahkan (tetapi tidak dituntut) atas hubungan mereka dengan kasino dan bisnis abu-abu di Myanmar, yaitu Mayor Jenderal Polisi Aekkarat Intasueb, Komandan Divisi Inspeksi, dan Mayor Jenderal Polisi Samrith Emkamol, Komandan Kepolisian di Provinsi Tak.[32]
Lebih penting lagi, saat ini, Thailand tidak memiliki kekuatan dan independensi kelembagaan yang diperlukan untuk menangani potensi pelanggaran yang terkait dengan keberadaan kasino besar, sehingga membuat Singapura, yang sebelumnya ditiru dan ditandingi oleh Thailand, mengalami kesulitan dalam memberantas pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran dalam kasus pidana pada Agustus 2023 yang melibatkan operasi penipuan yang terkait dengan perjudian lepas pantai di Filipina.[33] Keberadaan tempat hiburan terpadu, termasuk kasino, juga dapat menarik unsur kriminalitas, sebagaimana ditunjukkan di berbagai tempat di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Serikat. Dengan dihentikannya Undang-Undang tentang kasino di bawah pemerintahan Anutin, membuka peluang untuk mencontoh praktik terbaik lembaga-lembaga dalam ASEAN dan di antara mitra regional seperti Uni Eropa, sehingga menjadi kepentingan terbaik bagi Thailand.
Kerentanan Thailand terhadap penipuan, yang terus mengganggu kehidupan warga negara Thailand (terlepas dari status ekonomi masing-masing), tetap ada meskipun telah ada upaya penindakan berskala besar dan dipublikasikan dengan baik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, konflik berkepanjangan dengan Kamboja yang telah merenggut nyawa di sepanjang perbatasan bersama kedua negara akan terus menguji sejauh mana komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah yang sama bermasalahnya bagi penduduk masing-masing. Seperti Thailand, Kamboja telah menggembar-gemborkan keberhasilan sendiri, misalnya “aksi penindakan” pada Juli 2025 saat Komite Pemberantasan Penipuan Internet (Committee to Combat Internet Fraud) yang baru dibentuk mengklaim bahwa 58 pusat penipuan telah dihancurkan dan lebih dari 3.000 tersangka ditangkap —sebagian besar berasal dari wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk 693 warga Vietnam, 366 warga Indonesia, dan 82 warga Thailand. “Aksi penindakan” tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mempertahankan legitimasi publik dalam menghadapi meningkatnya kriminalitas, hanyalah awal dari apa yang dapat dan mungkin terjadi di wilayah yang sesungguhnya tak-terjangkau hukum dan bergejolak serta sarat dengan korupsi sistemik.
Mark S. Cogan
Mark S. Cogan adalah dosen Kajian Perdamaian dan Konflik, Universitas Kansai Gaidai
Notes –
[1] “Online Fraud Cost Thailand 60 Billion Baht in 2024, Report Reveals.” (2 April 2025). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/general/40048240.
[2] “Thailand Faces ฿115.3B Scam Crisis – GASA 2025 Report.” (5 Agustus 2025). Global Anti-Scam Alliance. https://www.gasa.org/post/thailand-faces-unprecedented-scam-crisis-with-thb-115-3-billion-lost-annually.
[3] Goldstein, L. (19 Februari 2025). “Thousands rescued from illegal scam compounds in Myanmar as Thailand launches huge crackdown.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/feb/19/myanmar-scam-call-centre-compound-rescues-thailand-crackdown.[4] Myanmar Transfers 94 Chinese Scammers to China via Thailand. (20 Agustus 2025). https://www.khaosodenglish.com/news/2025/08/20/myanmar-transfers-94-chinese-scammers-to-china-via-thailand/
[5] Davidson, H., & Lin, C. (23 Agustus 2022). “Hundreds of Taiwanese trafficked to Cambodia and held captive by telecom scam gangs.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/23/hundreds-of-taiwanese-trafficked-to-cambodia-and-held-captive-by-telecom-scam-gangs.
[6] Policy Statement of the Council of Ministers, Delivered by Prime Minister Paetongtarn Shinawatra to the National Assembly, 14 September 2024.
[7] “Thai Police to Return 10 Chinese Suspects Linked to Actor’s Abduction.” (14 February 2025). Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-police-return-10-chinese-suspects-linked-actors-abduction-2025-02-14/.
[8] Rungjirajittranon, M., & Lai, S. (29 Januari 2025). “Chinese Tourists Fear Kidnappings by Scam Centres in Thailand.” Hong Kong Free Press HKFP. https://hongkongfp.com/2025/01/29/chinese-tourists-fear-kidnappings-by-scam-centres-in-thailand/.
[9] “Thailand Releases Draft Cybersecurity Law Amendments for Public Consultation.” (1 Agustus 2025). MLex. https://www.mlex.com/mlex/articles/2372091/thailand-releases-draft-cybersecurity-law-amendments-for-public-consultation.
[10] “Thailand Ramps up Crackdown on Online Fraud, Targeting Digital Platforms and Consumer Protection.” (19 Juli 2025). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/policy/40052759.
[11] “China, Myanmar, Thailand Reaffirm Commitment to Combat Transnational Telecom Fraud.” (2025, March 3). Xinhua. https://english.news.cn/20250303/097fe97bc8c8400799565ebada41a416/c.html.
[12] “Thailand Sees Notable Decline in Cybercrime Cases after Intensified Crackdown.” (18 Maret 2025). Xinhua. https://english.news.cn/20250318/b500278a8bdf4415ac01695aded80214/c.html.
[13] The Royal Decree on Measures for Prevention and Suppression of Technology Crimes B.E. 2566 (2023) and the Draft Cyber Security Maintenance Act. (4 Juni 2025). University of Phayao. https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=34578.
[14] “Hundreds Of Thousands Trafficked to Work as Online Scammers in SE Asia, Says UN Report.” (29 Agustus 2023). OHCHR. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/hundreds-thousands-trafficked-work-online-scammers-se-asia-says-un-report.
[15] Duangdee, V. (1 Februari 2025). “Myanmar Scam Operations Move South along Thai Border.” Voice of America. https://www.voanews.com/a/myanmar-scam-operations-move-south-along-thai-border/7959295.html.
[16] Beech, H. (27 Februari 2025). “On a Lawless Tropical Border, the Global Scam Industry Thrives.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/02/27/world/asia/scam-centers-myanmar-thailand-china.html.
[17] Kelliher, F., & Mureithi, C. (9 September 2025). “‘I Broke Completely’: How Jobseekers from Africa are Being Tricked into Slavery in Asia’s Cyberscam Compounds.” The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2025/sep/09/cyberslavery-kenya-uganda-ethiopia-southeast-asia-myanmar-scam-centres.
[18] Loughlin, N. (13 September 2024). “Crime Meets Embedded Corruption in Cambodia.“ Global China Pulse. https://globalchinapulse.net/transnational-crime-meets-embedded-corruption-in-cambodia/.
[19] “Myanmar Junta Set to Axe Police Units Because of Shortage of Officers.” (4 Maret 2022). The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-set-to-axe-police-units-because-of-shortage-of-officers.html.
[20] “UN Demands Answers from Thailand over Human Trafficking Scams.” (23 Juni 2025). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/asean/40051619.
[21] Bryant, M. (27 Juni 2025). “Denmark to Tackle Deepfakes by Giving People Copyright to their own Features.” The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/27/deepfakes-denmark-copyright-law-artificial-intelligence.
[22] “New Law Targets Data Thieves.” (21 April 2025). Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3007832/new-law-targets-data-thieves.
[23] Yau, J. (5 Maret 2025). Singapore, EU to Strengthen Bilateral Cooperation for Personal Data Protection.” GovInsider. https://govinsider.asia/intl-en/article/singapore-eu-to-strengthen-bilateral-cooperation-for-personal-data-protection.
[24] “Cambodia Pledges Anti-Scammer Cooperation with Thailand After 10-Hour Talks.” (16 September 2025). Khaosod English. https://www.khaosodenglish.com/news/2025/09/16/cambodia-pledges-anti-scammer-cooperation-with-thailand-after-10-hour-talks/.
[25] “PM to Visit Sa Kaeo to Intensify Crackdown on Poi Pet Online Scams.” (15 Juni 2025). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/asean/40051733.
[26] Sims, J. (2025). “Policies and Patterns: State-Abetted Transnational Crime in Cambodia as a Global Security Threat.” Humanity Research Consultancy, hlm. 38.
[27] Sriyai, S. (2025). “Borderland Scam Centres and Cyber Threats: Policy Considerations for Thailand.” ISEAS Perspective, Vol.60. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2025/07/ISEAS_Perspective_2025_60.pdf.
[28] Cogan, M. S. (19 Januari 2024). “The Self-Defeating Nature of Thailand’s ‘Soft Power’ Push.” The Diplomat. https://thediplomat.com/2024/02/the-self-defeating-nature-of-thailands-soft-power-push/.
[29] “Anutin Blames Casino Legalisation Plan for Decline in Chinese Tourist Arrivals.” (9 Juli 2025). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/politics/40052341.
[30] Ibid.
[31] Ngamkham, W. (11 Februari 2025). “‘Tuhao’ Acquitted of Money-Laundering and Drug Charges.” Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2958981/tuhao-acquitted-of-money-laundering-and-drug-charges.
[32] “2 Police Generals Transferred for Alleged Links to Grey Businesses in Myanmar.” (12 Februari 2025). Thai PBS World. https://world.thaipbs.or.th/detail/2-police-generals-transferred-for-alleged-links-to-grey-businesses-in-myanmar/56503.
[33] Lindenberg, S. (7 Juli 2025). “Singapore Issues S$27.5m Penalty over Gambling-Linked AML Lapses.” NEXT.Io. https://next.io/news/regulation/singapore-issues-27m-penalty-gambling-aml-lapses/.