Di tengah meningkatnya ketegangan antara Kamboja dan Thailand akibat sengketa perbatasan yang berkepanjangan, pada pertengahan Juni 2025, pemimpin de facto Kamboja, Hun Sen, mendesak para migran Kamboja untuk “kembali ke tanah air sebelum (mereka) diusir secara paksa.” Tanggapan atas pernyataan tersebut tampaknya melebihi harapan. Pada 11 Agustus 2025—delapan belas hari setelah permusuhan meletus antara militer kedua negara—diperkirakan 920.000 orang migran Kamboja telah menyeberang melintasi perbatasan dari Thailand kembali ke Kamboja. Sebelum konflik, jumlah angkatan kerja Kamboja sekitar sembilan juta orang. Ini artinya, jumlah migran dewasa yang kembali ke Kamboja tersebut mencapai hampir 10% dari jumlah angkatan kerja Kamboja (ILO, 2022). Jumlah pastinya masih belum pasti, karena banyak orang yang bekerja di Thailand tanpa status hukum atau dokumen yang memadai.
Sebagaimana selama pandemi COVID-19, pemerintah Kamboja telah berupaya guna menyerap arus masuk migran yang kembali tersebut melalui berbagai program penciptaan lapangan kerja dan sejumlah bantuan keuangan. Hingga 10 September 2025, sekitar 220.000 migran yang kembali itu telah mendapatkan pekerjaan, lebih dari separuhnya melalui sejumlah program pemerintah (Khmer Times, 2025). Namun, media sosial ramai dipenuhi keluhan penolakan oleh para pemberi kerja. Juga, semakin meningkatnya kecemasan bahwa pengangguran dan hilangnya remitansi akan mendorong utang rumah tangga – yang sudah lebih dari 100 persen PDB sebelum konflik (NBC, 2024) – mencapai tingkat yang tidak stabil. Ada keresahan bahwa hal itu dapat membahayakan sektor keuangan. Proyeksi pemerintah menunjukkan bahwa hanya sekitar separuh dari migran yang kembali akan dapat mendapatkan pekerjaan, dan masih belum pasti apakah Thailand akan membuka kembali pasar tenaga kerjanya setelah ketegangan mereda.
Kajian tentang keamanan non-tradisional telah lama memperhatikan risiko-risiko yang terkait imigrasi dan emigrasi massal. Namun, kurang memperhatikan re-migrasi dalam skala besar (atau “re-migrasi massal”) dan potensinya yang dapat mengganggu stabilitas negara asal.[1] Laporan tahunan ASEAN Outlook pada 2015 dan 2021 mencantumkan “migrasi ilegal” sebagai ancaman keamanan non-tradisional, tetapi tidak memperhatikan re-migrasi, sekalipun arus keluar tenaga kerja di dalam kawasan ASEAN tetap tinggi. Sesungguhnya, Kamboja punya pengalaman sejarah, yakni pada 1980-an dan 1990-an menerima ratusan ribu pengungsi dari kamp-kamp Thailand. Namun, laju dan konteks pasar tenaga kerja saat kini sangat berbeda.
Pada 2024, Phnom Penh menyatakan bahwa 1,3 juta warga Kamboja bekerja di luar negeri, dengan 1,2 juta di antaranya di Thailand (Khmer Times, 2024). Menurut salah satu perkiraan, remitansi secara keseluruhan menyumbang sekitar 9 % dari perekonomian Kamboja, sebanding dengan Filipina dan jauh lebih tinggi daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya (ESCAP, 2024). Bank Dunia memperkirakan bahwa remitansi pribadi menyumbang 6,1 % dari PDB 2024, yang diperkirakan sekitar 2,8 miliar dolar Amerika (World Bank Open Data). Namun, sebuah kajian Yuanta Securities (2025) memperkirakan bahwa buruh Kamboja di Thailand mengirimkan sekitar 1,5 miliar dolar Amerika per tahun, setara dengan sekitar 2% dari PDB negara tersebut. Yuanta Securities juga memperkirakan bahwa jika 20% dari migran yang kembali tersebut mendapatkan pekerjaan di dalam negeri Kamboja, peningkatan produktivitas dan konsumsi dapat mengimbangi kerugian remitansi; penyerapan penuh para migran yang kembali itu dapat menghasilkan 7,2 miliar dolar Amerika.
Namun, seperti kebanyakan ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional, risikonya lebih kecil secara agregat daripada di sisi ekstrem. Sekitar 30% dari migran yang kembali itu tergolong kelompok miskin, dan persentase tersebut dapat meningkat menjadi setengahnya jika lapangan pekerjaan tidak tersedia (CDRI, 2025). Sebuah survei pada 2020 menemukan bahwa sebagian besar warga Kamboja yang kembali dari Thailand mengalami penurunan pendapatan yang lumayan, dengan hampir sepertiganya melaporkan penurunan pendapatan setidaknya 40% (IOM, 2020). Per 10 September 2025, Kementerian Perburuhan Kamboja melaporkan bahwa sekitar 220.000 migran yang kembali telah mendapatkan pekerjaan formal, sementara puluhan ribu lainnya memperoleh pekerjaan informal. Dengan tambahan 90.000 lowongan pekerjaan yang tersedia, angka-angka ini menunjukkan bahwa paling banter hanya setengah para migran yang kembali kemungkinan besar dapat mendapatkan pekerjaan (Khmer Times, 2025).
Beberapa faktor struktural menghambat penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar migran berasal dari provinsi-provinsi perbatasan barat Kamboja, sementara peluang kerja terkonsentrasi di timur negara itu, dekat ibu kota Phnom Penh (CDRI, 2025). Namun, satu kajian juga menunjukkan bahwa para migran yang kembali lebih suka tinggal di dekat provinsi asal mereka (Hatsukano, 2019, hlm. 68). Akibatnya, para migran yang kembali sering menghadapi dilema: tetap tinggal di desa asal mereka dengan memanfaatkan jaringan sosial dan sumber daya subsisten sekitar tetapi langka pekerjaan formal, atau bermigrasi secara internal ke daerah lain dengan prospek pekerjaan yang lebih tinggi tetapi jaring pengaman yang lebih lemah dan biaya relokasi yang lebih tinggi. Kesinambungan jenis pekerjaan juga terbatas: hanya buruh konstruksi yang cenderung dapat mempertahankan keterampilan mereka, sementara sebagian besar migran lainnya tidak dapat mendaya-ulang keterampilan yang mereka peroleh di Thailand untuk kembali bekerja di daerah asal mereka (Hatsukano, 2019, hlm. 66–67). Hal ini khususnya akut, mengingat sebagian besar migran Kamboja di Thailand bekerja di sektor konstruksi atau pertanian – dua sektor ini masih menghadapi berbagai masalah pascapandemi. Yang memperparah hal ini adalah kenyataan bahwa remitansi secara tidak proporsional menopang perekonomian pedesaan. Usia juga menjadi hambatan yang menentukan. Lebih dari 25% migran yang kembali berusia 45 tahun ke atas, sehingga membatasi akses mereka ke sektor padat karya, seperti manufaktur garmen, penyedia lapangan kerja formal terbesar di Kamboja. Sejumlah laporan singkat menunjukkan bahwa banyak migran yang kembali itu ditolak oleh pabrik-pabrik garmen karena usia mereka.
Utang rumah tangga merupakan risiko ekonomi yang paling serius. Sekitar sepertiga rumah tangga yang anggota keluarganya adalah migran memiliki utang rata-rata 5.000 dolar Amerika, banyak yang kesulitan membayar kembali utang (CDRI, 2025). Rasio utang terhadap PDB Kamboja mencapai 124 % pada 2024 (NBC, 2024), salah satu yang tertinggi di dunia. Biaya re-migrasi, ditambah dengan hilangnya pendapatan, diperkirakan akan memperparah kesulitan yang ada. Meskipun Perdana Menteri Hun Manet mendesak para pemberi pinjaman untuk merestrukturisasi utang, kredit macet telah meningkat menjadi 7,9% di perbankan dan 9% di keuangan mikro pada akhir 2024, meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya (Xinhua, 2025). Angka ini hampir pasti meningkat sejak Juni 2025. IMF (2025) memperingatkan bahwa program-program bantuan sementara pemerintah harus dijalankan berbarengan dengan “jalan keluar yang diperhitungkan dengan cermat akibat penangguhan regulasi” untuk memastikan bank mengakui kerugian pinjaman yang terjadi. Setidaknya, lonjakan utang rumah tangga dan pembayaran kredit yang tak terkendali akan menimbulkan berbagai beban sosial, termasuk berkurangnya akses ke layanan kesehatan dan layanan penting lainnya. Sejumlah media lokal memberitakan bahwa akibat kewajiban membayar utang yang mendesak, banyak migran itu mencoba masuk kembali ke Thailand sekalipun terjadi kekerasan di perbatasan (Kiripost, 2025).
Masih menjadi pertanyaan apakah para migran akan diizinkan kembali ke Thailand setelah ketegangan mereda. Bagi Phnom Penh, dilema ini bermata dua: arus keluar migran akan meredakan tekanan langsung tetapi melemahkan pengembangan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang berharap mendapatkan tenaga kerja baru. Namun keputusan ada di tangan Bangkok, yang baru-baru ini meliberalisasi undang-undang untuk mempekerjakan pengungsi Myanmar dan terlibat dalam perundingan dengan Sri Lanka, Nepal, Indonesia, dan Filipina guna meningkatkan migrasi dari negara-negara tersebut, yang menandakan niat Thailand untuk tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga kerja Kamboja.
Jika para migran itu tetap ada di dalam negeri, tekanan lebih lanjut akan meningkat. Akan dibutuhkan lebih dari 50.000 bangku sekolah baru bagi anak-anak migran itu, yang akan membebani sektor pendidikan Kamboja yang selama ini kekurangan dana. Banyak warga Kamboja bergantung pada layanan kesehatan Thailand untuk perawatan medis penting. Orang kaya masih bisa bepergian dengan pesawat, namun perjalanan darat terhenti akibat konflik perbatasan yang masih berlangsung, sehingga menambah tekanan pada sistem layanan kesehatan Kamboja yang selama ini juga kekurangan dana.
Risiko yang lebih berbahaya terletak pada industri penipuan siber, yang bisa dibilang merupakan ancaman keamanan non-tradisional paling penting bagi Kamboja saat ini. Menurut sebuah perkiraan, sektor gelap ini meraup pendapatan sekitar 12,5 miliar dolar Amerika per tahun, setara dengan 25% ekonomi formal Kamboja (USIP, 2024). Dugaan adanya beking/pelindung oleh elit politik dan elit bisnis Kamboja di dalam industri gelap ini telah memicu sanksi Amerika Serikat dan perselisihan dengan Tiongkok. Banyak kompleks penipuan terletak di dekat perbatasan Thailand, dan sebagian besar buruh di sana diduga diperlakukan seperti budak.
Pemerintah telah bertindak cepat, menciptakan program lapangan kerja, mengorganisir satuan tugas kementerian untuk memberi saran kepada para migran yang kembali itu perihal bebagai peluang kerja, melobi perusahaan untuk mempekerjakan para migran yang kembali, dan menawarkan bantuan keuangan. Boleh dikatakan, pemerintah memang telah proaktif. Namun, media sosial dibanjiri keluhan dari para migran yang kembali itu bahwa mereka belum dapat mengakses layanan dan dukungan yang dijanjikan.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan tantangan keamanan politik baru bagi Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa, yang telah memonopoli kekuasaan sejak 1979. Partai otoriter ini telah membungkam semua oposisi politik dan publik sejak 2017 sehingga kini sangat jarang terdengar adanya kritik. Saat ini, demam nasionalisme sedang tinggi di Kamboja, dan sebagian besar kesalahan atas krisis ini, termasuk migrasi ulang paksa, ditujukan kepada Thailand, bukan kepada pemerintah Kamboja. Sesungguhnya juga, banyak migran Kamboja memilih untuk kembali ke Kamboja karena khawatir akan diserang oleh orang-orang Thailand yang fanatik.
Banyak hal akan bergantung pada berapa lama ketegangan antara Kamboja dan Thailand berlangsung, dan apakah para migran akan diizinkan kembali bekerja di Thailand dalam jumlah besar. Tidak ada negara lain yang mungkin mampu menerima 1 juta buruh Kamboja. Di masa lalu, warga Kamboja yang tidak puas atau merasa dirugikan dengan pilihan hidup mereka punya pilihan untuk bermigrasi ke Thailand guna mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, hal ini juga menguntungkan partai yang berkuasa di Kamboja untuk mengusir orang-orang yang kritis dan menolak tunduk. Lebih lanjut, kemampuan warga Kamboja untuk dengan mudah bermigrasi ke Thailand dalam jumlah besar berarti bahwa Phnom Penh, dalam beberapa dasawarsa terakhir, tidak harus berjuang menghadapi kemungkinan terjadinya pengangguran massal di dalam negeri atau, dalam hal hak-hak buruh, tidak merasa perlu khawatir terjadinya tingkat surplus tenaga kerja yang tinggi.
Apa bisa kita pelajari dari kasus re-migrasi massal sebagai ancaman keamanan non-tradisional sebagaimana yang dialami Kamboja ini? Seperti halnya ancaman keamanan baru lainnya (dan ancaman tradisional), hal ini mengkhawatirkan terutama karena kasus ini memperbesar kerentanan yang ada. Meskipun terjadinya lonjakan pengangguran yang tiba-tiba merupakan masalah di berbagai segi, hal tersebut khususnya mengganggu stabilitas di Kamboja, terutama akibat tingkat utang dan gagal bayar pinjaman yang sudah tinggi dan semakin memburuk. Fenomena “angsa hitam” seperti ini berpotensi mengubah kerentanan kronis menjadi krisis akut. Risiko sosial semakin diperburuk sebab Kamboja juga menghadapi berbagai masalah lainnya, termasuk ekspansi luas industri penipuan siber. Seandainya sektor pertanian dan konstruksi pulih ke tingkat pra-pandemi atau menjadi lebih baik, dan penciptaan lapangan kerja juga terjadi di provinsi-provinsi barat negara alih-alih di sekitar ibu kota saja, kemungkinan besar akibat-akibat ekonomi dari re-migrasi massal itu lebih dapat terkendali.
Kerentanan ini bukannya tidak terduga. Ketergantungan Kamboja yang berlebihan pada Thailand sebagai tujuan utama migrasi tenaga kerja membuatnya sangat rentan. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Filipina, yang mempertahankan pola ekspor tenaga kerja yang jauh lebih beragam. Risikonya juga bergantung pada pemicu re-migrasi massal. Kita tahu bahwa migrasi penduduk dapat diakibatkan oleh konflik bersenjata, guncangan ekonomi yang tiba-tiba, bencana lingkungan, atau deportasi massal. Dalam kasus Kamboja, migrasi penduduk ini diawali oleh sengketa wilayah dengan Thailand sebagai negara penerima migran. Dinamika tersebut telah meredam risiko politik dengan mengalihkan kemarahan publik ke luar: sentimen nasionalis yang meluas telah menggalang dukungan bagi banyak warga Kamboja di belakang bendera nasional dan pemerintah, sembari menyalahkan Thailand atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara tersebut. Patut dicermati seberapa lama fenomena ini akan berlangsung, karena hal ini dapat menjadi contoh menarik di Asia Tenggara tentang seberapa lama kemarahan yang dipicu emosi (seperti nasionalisme) dapat mengalahkan masalah-masalah pokok (seperti pekerjaan dan utang). Lebih lanjut, diperlukan penelitian lebih mendalam, khususnya kajian perbandingan, tentang bagaimana perbedaan struktur ekonomi, pola migrasi, dan konteks politik memengaruhi risiko-risiko keamanan terkait re-migrasi massal.
David Hutt
David Hutt adalah Research fellow di Central European Institute of Asian Studies (CEIAS) dan kolumnis Asia Tenggara di The Diplomat.
Daftar Pustaka –
“Cambodia’s Banking, Financial Institutions Experience Slow Credit Growth in 2024: central bank.” Xinhua, 19 Februari 2025. https://english.news.cn/20250219/f7d820199f91437a8dbfe90f7868fb03/c.html.
“Cambodia: Employment and Environmental Sustainability Factsheet.” International Labor Organization. 2022. https://www.ilo.org/media/368836/download.
“Cambodia Returning Migrants Survey.” International Organization for Migration, 2020. https://dtm.iom.int/dtm_download_track/11936?file=1&type=node&id=9270.
“Demographic and Economic Profile of Returned Migrant Labourers.” Cambodia Development Resource Institute, 27 Agustus 2025. https://cdri.org.kh/publication/demographic-and-economic-profile-of-returned-migrant-labourers.
“Expert Group Meeting on Strengthening the Evidence Base on Migration in North and Central Asia.” Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 3 Desember 2024. www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Remittances_in_NCA_ENG_20241126.pdf.
“Financial Stability Review.” National Bank of Cambodia, 2014. https://www.nbc.gov.kh/download_files/publication/fsr_eng/FSR_2024_Final_250512@10am.pdf.
“From Remittances to Resilience: Harnessing Returning Migrant Workers for Cambodia’s Growth.” Yuanta Securities, 25 Agustus 2025. https://yuantacambodia.com.kh/yuantaReport.php?Special%20Report&report=1126.
“Govt Provides Robust Assistance to 1.3 Million Migrant Workers.” Khmer Times, 11 Juli 2024. https://www.khmertimeskh.com/501521096/govt-provides-robust-assistance-to-1-3-million-migrant-workers.
Hatsukano, Naomi. 2019. “Returned Migrant Workers in Cambodia: Motivations for Moving and Economic Reintegration.” Institute of Developing Economies. https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Reports/Ec/pdf/201902_02_ch03.pdf.
“IMF Staff Completes 2025 Article IV Mission to Cambodia.” International Monetary Fund, 2 September 2025. https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/09/02/pr-25287-cambodia-imf-staff-completes-2025-article-iv-mission.
“Over 220,000 Cambodian Returnee Workers Secure Jobs, Says Labour Minister.” Khmer Times, 13 September 2025. https://www.khmertimeskh.com/501756456/over-220000-cambodian-returnee-workers-secure-jobs-says-labour-minister/.
“Personal Remittances, Received (% of GDP)–Cambodia.” Work Bank Open Data. https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=KH.
Sikol, Kuch. 2025. “Debt and Job Shortages Force Cambodian Workers to Return to Thailand.” Kiripost, 8 September 2025. https://kiripost.com/stories/debt-and-job-shortages-force-cambodian-workers-to-return-to-thailand.
“Transnational Crime in Southeast Asia: A Growing Threat to Global Peace and Security.” United States Institute of Peace, 13 Mei 2024. https://www.usip.org/publications/2024/05/transnational-crime-southeast-asia-growing-threat-global-peace-and-security.
Notes –
[1] Telah ada beberapa penelitian mengenai hal ini. Misalnya, Schwartz, S. 2019. “Home, Again: Refugee Return and Post-Conflict Violence in Burundi.” International Security 44 (2): 110–145; Wanki, P., I. Derluyn dan I. Lietaert. 2022. “‘Let Them Make It Rain and Bling’: Unveiling Community Expectations against Returned Migrants in Cameroon.” Societies 12(1). Namun, banyak dari penelitian tersebut berfokus pada reintegrasi pengungsi atau deportan, bukan buruh migran. Lebih lanjut, banyak yang berfokus pada negara-negara yang beragam etnis, seperti negara-negara bekas Yugoslavia atau negara-negara Afrika, dan bukan pada negara-negara yang homogen secara etnis dan budaya, seperti Kamboja, sehingga re-migrasi hampir tidak memiliki masalah budaya.