Masa depan kerajaan Thailand

         

Masa depan kerajaan Thailand

Masa depan suatu kerajaan setidaknya sebagian ditentukan oleh kekuatan dan kelemahan dari kerajaan yang sedang berkuasa dan pada proses transisi kekuasaan kepada penguasa yang berikutnya. Hal ini khususnya berlaku di Thailand pada saat ini, saat raja yang tengah berkuasa, Bhumibol Adulyadej, adalah raja dengan masa kekuasaan terlama di dunia. Ketika ia mengambil alih tahta kerajaan Thailand pada tahun 1946, hanya 14 tahun setelah pemerintahan absolut ditumbangkan, institusi kerajaan hampir saja ditenggelamkan oleh kekuatan-kekuatan politik baru. Pada tahun 1960-an, pihak-pihak yang pro-kerajaan, berkoalisi dengan militer Thailand dan berhasil menjamin sumber dana kerajaan serta mensakralkan institusi kerajaan sekali lagi. Pada tahun 1973 dan 1992, sang saja campur tangan untuk mengakhiri kekerasan militer terhadap para aktivis anti-kediktatoran, dan dengan demikian mengukuhkan peranannya sebagai penentu akhir di saat krisis.

Dengan adanya bermacam publikasi tentang kunjungan raja Thailand ke berbagai daerah pedalaman di Thailand dan banyaknya proyek-proyek kerajaan di seluruh negeri untuk menghapus kemiskinan di daerah pedalaman, terdapat kesan bahwa sang raja mengurbankan hidupnya untuk kesejahteraan banyak orang. Beberapa hal yang turut berperan terhadap reputasi sang raja antara lain rekor dunia yang ia pegang sebagai penerima gelar Dokter kehormatan terbanyak di dunia, berbagai paten atas penemuan-penemuan yang ia lakukan, dan bakat luar biasa yang ia tunjukkan dalam seni, musik, dan menulis. Berbagai macam festival yang diselenggarakan dalam rangka merayakan 60 tahun berkuasanya sang raja pada Juni 2006 seolah-olah menjadi puncak pencapaian dari pemerintahan tersebut. Jutaan penduduk Thailand berkumpul di Bangkok untuk berpartisipasi di dalam perayaan-perayaan tersebut. Keluarga kerajaan dan pejabat tinggi dari negara-negara dari seluruh dunia datang ke Thailand untuk berpartisipasi di dalam perayaan-perayaan tersebut. Pada saat itu, pemerintahan raja Bhumibol seolah-olah telah memiliki warisan peninggalan yang tak tergoyahkan.

Tapi kudeta militer pada September 2006 yang menumbangkan pemerintahan demokrasi terpilih populer yang dipimpin oleh Thaksin Shinawatra mengubah segalanya. Efek kumulatif dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pihak istana selama empat dekade terakhir tiba-tiba saja membahayakan status kerajaan. Walaupun sang raja secara pribadi memiliki banyak pendukung, kerajaan itu sendiri sebenarnya mungkin berada dalam posisi yang paling rendah secara popularitas dan legitimasi.

Apa yang menyebabkan warisan peninggalan dari pemerintahan raja Bhumibol memudar di dalam waktu yang sangat singkat? Jawaban dari pertanyaan ini memberi banyak gambaran tentang masa depan kerajaan di Thailand. Tanpa menyinggung isu peralihan tahta kerajaan sekalipun, kekuatan-kekuatan yang secara resmi mendukung kerajaan itu sendiri sebenarnya telah menempatkan institusi kerajaan pada keadaan kritis. Dan ketika institusi yang sedemikian lemahnya dihadapkan pada isu pewarisan tahta kerajaan, akibatnya bisa sangat fatal. Tanpa memperhatikan hasil dari pemerintahannya sekalipun, pemerintahan Raja Bhumibol telah berkuasa dalam jangka waktu yang lama dan telah membentuk sistem kerajaan Thailand. Di bawah pemerintahan Raja Bhumibol, sejumlah faktor internal cenderung dapat menguatkan atau melemahkan daya tahan kerajaan sebagai sebuah institusi.

Prinsip keterbukaan atas hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan bagi publik umum (secara relatif) telah memperkuat institusi secara keseluruhan. Dewan penasehat kerajaan (Privy Council) dan lembaga birokrasi kerajaan (Crown Property Bureau) telah memberi akses sampai pada batas tertentu pada para peneliti, dan pihak istana sepertinya telah menjadi lebih terbuka akan penyusunan biografi dengan sudut padang lebih netral tentang raja, bahkan memuat bagian tentang lese-majeste (pasal penghinaan atas raja) yang sebelumnya merupakan subjek yang dianggap tabu. ¹Dan meskipun sensor internet milik pemerintah secara teratur memblokir ribuan situs yang mengkritik kerajaan, seperti kabel-kabel diplomatik Wikileaks tentang Thailand, mereka tidak memblokir sejumlah publikasi online dengan nuansa kritis tertentu seperti “Thailand’s Moment Of Truth” yang dikarang oleh Andrew MacGregor Marshall. ² Budget pemerintah juga telah dapat diakses secara online, yang mencakup sejumlah informasi tentang dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan rumah tangga kerajaan dan besar gaji yang diterima oleh seorang kepala negara. Meskipun keterbukaan ini kemungkinan dipicu oleh laporan pihak luar – seperti majalah Forbes yang mencatat raja Thailand sebagai raja terkaya di dunia dengan total kekayaan pribadi sebesar 30 juta dolar Amerika – secara keseluruhan, adanya keterbukaan menguatkan institusi secara keseluruhan.

Tapi pada sisi yang lain, kerajaan sebagai sebuah institusi telah melemah secara substansial, khususnya pada dekade terakhir, untuk beberapa alasan. Alasan pertama, pribadi raja Bhumibol telah menjadi simbol dari kerajaan Thailand. Entah disebabkan oleh lama masa pemerintahannya atau karena upaya humas pihak istana, sang raja dengan sukses telah menjadi objek kultus pemujaan. Di sisi yang lain, semakin sering ditampilkannya kesuksesan seorang raja secara pribadi dan kerjanya, kerajaan sebagai sebuah institusi menjadi semakin lemah. Tidak ada keraguan kalau sang raja sangat populer. Tetapi popularitas sang raja secara pribadi tidak harus berkaitan langsung dengan legitimasi yang ditawarkan oleh institusi yang ia pimpin. Pada kenyataanya, hal yang sebaliknya mungkin benar. Mungkin benar bahwa bagi banyak orang Thailand, “kesetiaan pada kerajaan” hanya berlaku selama pemerintahan raja yang tengah berkuasa. Kerajaan telah sukses di dalam membentuk gambaran tentang hubungan pribadi sang raja dan rakyatnya, bemain-main dengan status sakral sang raja, dan membuat kerajaan sebagai pusat spiritual. Tetapi kesuksesan seperti ini sudah pasti akan menghambat upaya peralihan tahta kerajaan kepada raja yang berikutnya.

Alasan yang kedua, istana tidak lagi memiliki arti yang sama dengan sang raja. Dalam pembentukan oleh apa yang disebut oleh McCargo sebagai “jaringan kerajaan”, sang raja (dan istana) mengintervensi secara langsung dalam beberapa kesempatan, khususnya pada tahun 1973 dan 1992. ³ Sang raja juga mendukung setidaknya setengah lusin upaya kudeta di antara tahun 1957 dan 1991. Dari tahun 1992 sampai tahun 2005, jaringan kerajaan  “memperhalus” upaya pendekatan mereka, dengan cerdik memperlemah pengaruh lembaga-lembaga demokrasi dan perdana menteri – perdana menteri dan menampilkan monarki sebagai suatu sumber alternatif dari legitimasi menuju pemilihan demokrasi. ⁴ Tetapi, kesehatan yang memburuk semenjak tahun 2000 telah mengurangi peran sang raja di dalam jaringan kerajaan tersebut. Dengan absennya sang raja, muncul “beberapa pusat pengaruh” yang berasal dari “setiap bagian istana,” seperti yang digambarkan di dalam kabel diplomatik Wikileaks berikut ini:

Meskipun banyak pengamat menganggap monarki Thailand sebagai institusi yang satu dan koheren, dan menggunakan istilah “Istana Thailand” sebagai perumpaan untuk menggambarkan jaringan kekuasaan yang terdefinisi dan terlokasi dengan jelas seperti halnya istilah “Gedung Putih” atau “Jalan Downing nomor 10,” tidak satupun dari deskripsi ini yang sesuai dengan konteks Thailand pada saat ini.
Pada kenyataannya, ada beberapa jaringan pemain dan pengaruh di sekitar keluarga kerajaan Thailand, yang kadang-kadang sedikit berbenturan tetapi dengan agenda bersaing,  disebabkan oleh pemisahan fisik dan hubungan yang labil di antara para pemegang kekuasaan selama bertahun-tahun. Pusat-pusat terpisah dari pengaruh atau pemain berfokus di sekitar raja Bhumibol, ratu Sirikit, putra mahkota Vajiralongkorn, putri Sirindhorn, dan para anggota Dewan Penasehat Kerajaan. ⁵

Seandainya sang raja menentang kudeta pada tahun 2006, seperti yang diindikasikan oleh banyak sumber, dia tidak mampu atau tidak berniat untuk mengekang anggota istana lain yang mendukung kudeta tersebut. Banyak kabel Wikileaks yang mengindikasikan bahwa ratu Sirikit dan presiden Dewan Penasehat, Prem Tinlasunonda, adalah motor utama di belakang kudeta tersebut. Orang-orang yang sama juga yang mendukung para demonstrator dari People Allince for Democracy (PAD), sebuah gerakan yang berupaya untuk menghalangi dan menumbangkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh para pendukung Thaksin pada tahun 2008. Walaupun sebagian orang beranggapan bahwa sang raja ditekan oleh para penggagas kudeta untuk menyetujui kudeta tersebut, hal yang sama tidak bisa dikatakan terhadap sang ratu pada saat ia menghadiri pemakaman seorang anggota PAD yang tewas dalam bentrokan dengan polisi.

Alasan ketiga, penggunaan tanpa batas hukum lese-majeste telah menghancurkan kerajaan. Hukum tersebut selalu membatasi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di Thailand, tapi setidaknya pada tahun 1990-an dan awal 2000-an hanya dijumpai sedikit kasus. Keluarga kerajaan di Eropa memperoleh keuntungan dari pengadaan polling yang digunakan untuk mengukur persepsi publik terhadap kerajaan. Adanya hukum lese-majeste meniadakan pengadaan polling publik seperti itu di Thailand. Hukum tersebut telah menghambat munculnya komentar dan kritik terhadap kerajaan yang mungkin membantu kerajaan tersebut untuk menempatkan dirinya lebih kuat dalam lingkungan demokrasi yang tengah berkembang. Di atas kertas, hukum tersebut melindungi raja, ratu, keturunan mereka, dan wali raja, tetapi pada kenyataannya, hukum tersebut seolah-olah melindungi anggota lain dari keluarga kerajaan. Para pendukung hukum tersebut bahkan telah berupaya untuk memperluas perlindungan yang disediakan oleh hukum tersebut bahkan untuk anggota Dewan Penasehat. Setiap orang bisa mambuat tuduhan, dan hukum lese-majeste menjadi senjata ampuh dalam melawan lawan-lawan politik. Hukum tersebut juga sangat terkenal rancu, dan pengadilan telah menginterpretasikan hukum tersebut secara berlebihan. Karena hukum tersebut juga merupakan bagian dari hukum pidana (kriminal) yang berkaitan dengan bagian keamanan nasional, hak-hak dasar dari pihak tergugat, seperti hak untuk naik banding, biasanya diabaikan. Yang paling parah, adalah adanya hukuman yang berat dan banyaknya contoh kasus. Hukuman maksimal adalah 15 tahun untuk setiap hitungan, nilai tertinggi di seluruh dunia, setidaknya selama 100 tahun terakhir. Jumlah kasus telah melonjak dari rata-rata tahunan sebesar 5 di antara tahun 1992 dan 2004, menjadi maksimum 478 pada tahun 2010. Orang-orang yang mengusulkan pembaruan hukum tersebut telah diasingkan, dianiaya, bahkan diancam mati.

Dan yang terakhir, ada faktor lain yang telah mengubah situasi politik tempat berdirinya kerajaan. Perubahan paling mencolok dalam masa akhir pemerintahan yang ada sekarang adalah peningkatan kesadaran politik yang mendalam dari masyarakat Thailand secara keseluruhan. Jaringan kerajaan merencanakan kudeta tahun 2006 seperti halnya kudeta lainnya di dalam sejarah Thailand: kudeta didukung oleh kerajaan, penggagas kudeta membenarkan kudeta secara terang-terangan dengan membeberkan korupsi yang dilakukan oleh politisi dan adanya ancaman terhadap kerajaan, pemberian amnesti, dan kudeta akhirnya dilupakan.

Tapi masyarakat Thailand dengan kesadaran politik yang baru tidak melupakan kudeta tersebut. Kelompok The United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD atau kelompok baju merah) terus menerus mengorganisasi upaya-upaya untuk meniadakan efek yang ditimbulkan oleh kudeta – pembuatan konstitusi baru yang lebih demokratis, penghapusan klausul amnesti dan memproses-hukum para penggagas kudeta, serta peninjauan ulang setiap kebijakan legislatif atau hukum yang bersumber dari timbulnya kudeta tersebut. Pergerakan ini telah memicu lahirnya fenomena yang dikenal sebagai the Awakening, atau terbukanya mata (“ta sawang”). Melalui jaringan internet dan melalui komunikasi dari mulut ke mulut pada saat protes, orang-orang dengan mata yang telah terbuka akhirnya menyadari peran kerajaan dan telah terlibat dalam kritik politik dan historis tentang institusi tersebut. Dinyatakan dalam bahasa berkode untuk menghindari penangkapan, pergerakan ini menyadari sepenuhnya upaya tanpa henti dari pihak istana untuk menumbangkan pemerintahan populer melalui hukum, Dewan penasehat, dan beberapa anggota keluarga kerajaan.

Bukannya melupakan peran sang ratu dalam mengorganisasi pemakaman seorang anggota PAD pada bulan Oktober 2008 – sebuah acara yang khususnya tidak adil bagi para anggota kelompok baju merah – orang-orang dengan mata yang telah terbuka tersebut justru mensakralkan hari itu sebagai “Hari Kebangkitan Nasional.” ⁶ Adanya anggota keluarga kerajaan yang terang-terangan menunjukkan sikap memihak menyulitkan upaya pihak kerajaan untuk berpura-pura netral. Kesan negatif ini semakin menjadi-jadi ketika kerajaan tidak berniat untuk campur tangan ketika anggota kelompok baju merah dibunuh oleh tentara pemerintah pada Mei 2010. Dan yang lebih parah lagi, keputusan pihak istana untuk terlibat pada tahun 2008 dan tidak beraksi pada tahun 2010, seperti yang sudah diketahui, menandai akhir dari kerajaan Thailand. ⁷ Peran serta aktif dari pihak istana dalam kudeta, ketidaknetralan anggota keluarga kerajaan dalam konflik politik, penggunaan hukum lese-majeste yang berlebihan, dan terbukanya mata masyarakat atas kekayaan berlimpah dari anggota keluara kerajaan telah menghapus legitimasi monarki dan mempengaruhi masa depan kerajaan secara serius.

Tetapi kesalahan paling serius dari penguasa generasi kesembilan ini mungkin adalah ketidakmampuan istana untuk menyediakan skenario peralihan tahta kerajaan yang positif. Sang raja memilih untuk tetap bertahan di tahtanya ketimbang mengundurkan diri – seperti yang telah ia pikirkan di akhir 1980-an – dan menyaksikan peralihan tahta kerajaan. ⁸ Secara resmi, pangeran Vajiralongkorn telah diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 1972. Tetapi saat kesehatan raja berangsur-angsur memburuk selama dekade terakhir, saat upaya untuk memperbaiki citra pangeran gagal, dan saat pertentangan di antara anggota kerajaan semakin meruncing, berbagai skenario peralihan tahta kerajaan telah muncul. Karena belum pernah ada peralihan tahta kerajaan secara kontroversial di dalam sejarah Thailand, ada banyak alternatif yang mungkin di antara skenario-skenario ini, kebanyakan di antaranya melibatkan Dewan penasehat raja yang mungkin mencoba “untuk mempengaruhi peralihan yang terencana ke penguasa berikutnya.” ⁹

Jika seandainya saja sang raja tiada, status hukum Dewan penasehat raja dan presidennya menjadi tidak jelas. Bisa juga ditafsirkan bahwa Prem secara otomatis akan menjadi wali raja apabila sang raja meninggal. Sebagai wali raja, ia dapat merevisi hukum yang mengatur peralihan tahta kerajaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan Dewan penasehat untuk mengangkat pewaris tahta kerajaan yang berbeda; mungkin, putri Sirindhorn. Atau ia mungkin dapat mengumumkan periode berkabung dengan durasi tak terbatas dan dengan demikian menunda pengusulan nama pewaris tahta kerajaan kepada parlemen. ¹⁰ Atau, dengan gagalnya rencana ini, mungkin saja muncul kudeta, dengan alasan untuk keamanan nasional dan melindungi kerajaan. Kudeta akan meniadakan parlemen dan memungkinkan militer untuk menunjuk pewaris tahta kerajaan atau setidaknya menunda proses tersebut. Atau di dalam skenario yang lain, sang ratu bisa saja memposisikan dirinya untuk ditunjuk sebagai wali raja oleh raja yang sakit dan meneruskan posisi sebagai penguasa bahkan setelah kepergian sang raja.

Tidak satupun dari skenario-skenario ini yang dapat memberikan banyak legitimasi kepada kerajaan. Satu-satunya skenario dengan peluang untuk sukses adalah putra mahkota Vajiralongkorn menjadi raja sesuai keinginan Bhumibol, memperbaiki tabiatnya, mengambil kesempatan untuk memperbaiki jaringan kerajaan dan hukum lese-majeste, dan memerintah dengan tatacara yang serupa dengan kerajaan konstitusional lainnya di dunia pada saat ini. Skenario-skenario yang lain sudah pasti hanya akan menimbulkan konflik: usaha apapun dari Dewan penasehat untuk mengubah keputusan sang raja hanya akan mengurangi legitimasi monarki; usaha apapun untuk menempatkan Prem atau sang ratu sebagai penguasa akan berhadapan dengan aksi penentangan luar biasa yang kemungkinan akan berdampak pada kerajaan secara keseluruhan.

Pada akhirnya, bertahan atau tidaknya kerajaan Thailand akan bergantung pada legitimasi. Penguasa yang ada sekarang telah menerapkan prinsip-prinsip yang tidak selaras dengan bentuk pemerintahan yang populer dan bertentangan dengan kerajaan berdasarkan demokrasi konstitusional lainnnya di dunia. Pemerintahan yang ada pada saat ini telah terus-menerus berupaya melemahkan pemerintahan demokrasi terpilih dan telah menunjukkan pandangan yang sempit dalam berbagai pernyataan publik dan tindakan-tindakannya. Pemerintahan yang ada pada saat ini telah mendukung dan menyetujui penggulingan pemerintahan demokrasi terpilih. Pemerintahan yang ada pada saat ini telah membiarkan hukum lese-majeste digunakan atas namanya dan dimanfaatkan untuk kepentingan anggota keluarga kerajaan. Pemerintahan yang ada pada saat ini telah membentuk citra raja yang berkuasa sedemikian rupa sehingga mustahil untuk disamai oleh penerusnya. Dan pada akhirnya, persiapan yang sangat minim telah membuat bahkan pertanyaan tentang penerusan tahta kerajaan menjadi sangat berbahaya, penuh dengan berbagai alternatif yang kelihatannya mungkin, tetapi berbahaya untuk dicoba. Dengan singkat, pemerintahan yang ada pada saat ini telah gagal untuk membawa kerajaan selaras dengan nilai-nilai demokrasi dari Thailand yang demokratis.

Pemerintahan yang ada pada saat ini telah meninggalkan sebuah institusi yang lemah dan penuh dengan konflik internal tanpa masa depan yang jelas kepada penerusnya.

David Streckfuss
Universitas Wisconsin, Madison 

Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 13 (March 2013). Monarchies in Southeast Asia